alexametrics
Sabtu, 19 September 2020
Sabtu, 19 September 2020

Warga Sekotong Harus Hati-hati! Ikan dan Beras Terindikasi Terpapar Merkuri

MATARAM-Penggunaan merkuri sebagai bahan pemisahan emas di Sekotong dan Pelangan, Lombok Barat, membuat bahan makanan perlu diwaspadai. Karena diindikasikan mengandung bahan kimia berbahaya.

Penasihat Senior Yayasan Fokus Nexus 3 Yuyun Ismawati mengatakan, penggunaan merkuri tidak hanya menyebabkan kualitas udara di wilayah Sekotong dan Pelangan itu berbahaya. Akan etapi bahan makanan juga ikut terdampak. “Yang harus di waspadai adalah ikan dan beras,” terangnya.

Ambang batas normal kandungan merkuri dalam beras menurut Organisasi Pangan Dunia (FAO) adalah 30 ppb dan Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah 50 ppb. Sementara, penelitian yang dilakukan Yuyun bersama tim menemukan beras yang mengandung merkuri di wilayah Sekotong dan Pelangan sudah mencapai batas yang mengkhawatirkan yaitu 115 ppb.

Sedangkan ikan yang terkontaminasi merkuri di wilayah Sekotong dan Pelangan mencapai 5 ppm sampai 15 ppm. Sedangkan ambang batas aman hanya 1 ppm. “Itu sudah berbahaya,” tegasnya.

Dia mengingatkan, sudah seharusnya ini menjadi perhatian penting bagi pemerintah daerah, untuk bisa memberantas aktivitas ini. Bila terus dibiarkan, mau berapa banyak lagi ibu hamil bahkan anak-anak akan mengalami gangguan atau kecatatan secara fisik dan mental akibat illegal mining.

Karena memang, sangat tidak dianjurkan atau sangat berbahaya bila ibu hamil atau wanita usia subur tinggal di wilayah yang sudah terpapar merkuri. Mulai dari bahaya menghirup udara, mengkonsumsi ikan, dan beras.

Pada penelitian belum lama ini, dari 60 anak di Pelangan dan Sekotong, dengan rentan usia bayi hingga 15 tahun, semuanya sudah terpapar merkuri. Bisa dirasakan dari kuat genggamannya, cepat atau lambat menangkap maksud pembicaraan dan masih banyak lagi.

“Disuruh berhitung aja pakai bahasa Sasak aja, bisa cepat apa enggak, kita bisa lihat dari cara sederhana seperti itu,” kata Yuyun.

Beberapa waktu lalu, Gubernur NTB Zulkieflimansyah akan membentuk tim pemberantasan tambang emas ilegal di Bukit Prabu, Lombok Tengah. Yuyun mengapresiasi langkah itu. Namun ia menegaskan baik Pemprov NTB dan Pemkab Lombok Tengah harus benar-benar konsisten. Sebab, Sekotong sudah menjadi contoh yang nyata bagaimana merkuri sangat berbahaya.

Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) NTB dr Hj Nurhandini Eka Dewi mengatakan, sudah ada rencana aksi untuk merawat ibu hamil dan anak-anak yang terpapar merkuri di wilayah lingkar tambang yang tersebar 6.900 titik di NTB. Pihaknya harus memastikan baik ibu hamil dan anak-anak sudah harus memiliki BPJS Kesehatan. Namun, ia dilema karena kegiatan illegal mining sampai saat ini terus berlangsung.

“Ini memang bukan hal yang mudah, makanya pas pak gubernur ada rencana penertiban tambang liar, saya dukung karena semua pihak harus turun mengatasi persoalan ini,” tutupnya. (yun/r5)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Proyek Pasar ACC Ampenan Terancam Molor

Pengerjaan konstruksi fisik Pasar ACC Ampenan masih dalam proses sanggah. Belajar dari pengalaman tahun lalu, Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Mataram tidak ingin gegabah mengerjakan proyek yang anggarannya dari Kementerian Perdagangan itu. “Kita tidak ingin kejadian seperti  tahun lalu di Pasar Cakarenagara. Molor,” kata Kepala Disdag Kota Mataram H Amran M Amin, kemarin (18/9).

Saat Pandemi, Anak 14 Tahun di Mataram Nikah Dini

Fenomena pernikahan usia anak masih terjadi di Kota Mataram. Seperti yang terjadi di Kelurahan Karang Baru pekan lalu. AA, perempuan usia 14 tahun juga memilih menikah dengan IW, 20 tahun warga kelurahan Selagalas. Keduanya enggan dipisahkan dengan alasan cinta.

Kasus Korona di Mataram Kembali Meningkat

Tren kasus Covid-19 dalam sepekan terakhir mengalami peningkatan. Terjadi penambahan kasus tiap hari. “Biasanya kasus baru positif satu, dua. Tapi tadi malam sepuluh orang yang positif,” kata Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram I Nyoman Suwandiasa, kemarin (17/9).

TGB Minta Kasus Penusukan Syaikh Ali Jaber Diusut Tuntas

Mantan Gubernur NTB yang juga ulama TGB M Zainul Majdi menyinggung kasus penusukan terhadap salah satu ulama nasional Syaikh Ali Jaber. Menurutnya, di balik kasus penusukan ini, ada upaya untuk memecah belah umat dan bangsa Indonesia.

Kampung Sehat NTB Jadi Energi Baru Penanganan Covid-19

Program Kampung Sehat yang diinisiasi Polda NTB mendapat sambutan hangat dari masyarakat dan telah memberi dampak nyata pada upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah pun tak sungkan memberikan apresiasi yang tinggi pada Polda NTB atas program inovatif ini.

Paling Sering Dibaca

Di Tengah Pandemi Korona, Dua Murid SMP di Lombok Tengah Menikah

Saat sekolah tak kunjung dibuka karena Pandemi Korona dua pelajar SMP di Lombok Tengah memilih untuk melangsungkan pernikahan Sabtu (12/9) lalu. Mereka adalah Suhaimi, kelas 2 SMP asal  Desa Pengenjek, Kecamatan Pringgarata menikahi Nur Herawati, kelas 1 SMP.

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Hari Pertama Razia Masker di NTB, Pemda Kumpulkan Denda Rp 9,1 Juta

Sebanyak 170 orang tidak menggunakan masker terjaring razia di hari pertama penerapan sanksi denda bagi pelanggar protokol kesehatan di seluruh NTB, kemarin (14/9). Dari para pelanggar di semua titik operasi ini, Badan Pendapatan Daerah NTB pun mengumpulkan uang sebesar Rp 9,1 juta.

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.
Enable Notifications    Ok No thanks