alexametrics
Minggu, 27 September 2020
Minggu, 27 September 2020

Mulai 14 September, Tak Pakai Masker Denda Rp 100 Ribu

MATARAM-Siap-siap. Penerapan denda bagi warga NTB yang tidak pakai masker saat beraktivitas di tempat umum mulai berlaku 14 September, atau tiga pekan lagi.

”Kalau ngak mau pakai masker, siap duit Rp 100 ribu. Kalau ngak mau keluar duit, pakai masker!” tegas Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah usai rapat evaluasi penanganan Covid-19 di kantor gubernur NTB, kemarin (25/8).

Tujuan denda kata dia bukan untuk mencari keuntungan. Penerapan denda, kata Wagub menjadi upaya pamungkas pemerintah dalam mendisiplinkan warga. ”Tujuannya supaya masyarakat pakai masker. Bukan cari uang,” tandasnya.

Dia menjelaskan, Peratudan Daerah tentang Penanggulangan Penyakit Menular telah tutnas dievaluasi Kementerian Dalam Negeri. Tinggal perda tersebut kini diundangkan dan masuk dalam lembaran daerah.

Rohmi menegaskan, Pemprov membuat peraturan semata-mata untuk meningkatkan kedisiplinan publik. Jika masyarakat patuh, pemerintah tidak perlu memberi sanksi.

”Yang kita harapkan bukan duitnya. Tapi masyarakat pakai masker,” ujar Rohmi.

Sebelum denda benar-benar diterapkan, sosialisasi digencarkan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Sehingga masyarakat mempersiapkan diri sebelum sanksi mulai diberlakukan.

”Mudah-mudahan peraturan ini menjadi senjata pemungkas untuk mendisplinkan masyarakat,” katanya.

Penerapan sanksi membutuhkan bantuan Polda NTB dan Danrem 162/WB. Ia bersyukur, NTB memiliki Kapolda dan Danrem yang sevisi dengan semangat Pemprov memerangi Covid-19. ”Mudah-mudahan juga diikuti di tingkat kabupaten/kota,” harapnya.

Jumlah sanksi warga yang tidak pakai masker bervariasi tergantung situasi di lapangan. Namun, denda maksimal Rp 500 ribu. ”Sanksi sudah dijalankan tapi berupa sanksi-sanksi sosial,” jelasnya.

Kepala Biro Hukum Setda NTB H Ruslan Abdul Gani menambahkan, hasil evaluasi Mendagri atas Perda tersebut tidak menyentuh soal substansi. Mereka sudah menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut.

”Secepatnya Perda kita undangkan dan berlaku, tidak ada persoalan,” jelasnya.

 

Kasus Covid-19 Melandai

 

Sementara itu, kasus Covid-19 di NTB melandai dalam tiga minggu terakhir. Tiga minggu lalu jumlah kasus 179 orang, minggu berikutnya turun menjadi 146 orang, dan seminggu lalu masih di angka 146 orang.

”Artinya ini sudah melandai sekali,” kata  Kepala Bidang P3KL Dinas Kesehatan NTB Oka Wiguna.

Sebaran kasus pun merata. Bila sebelumnya kasus baru didominasi Kota Mataram dan Lombok Barat, saat ini kasus-kasus baru merata di kabupaten lain, meski  satu atau dua kasus.

”Dengan kasus yang melandai ini menunjukkan risiko penularan semakin kecil,” ujarnya.

Meski demikian, angka yang melandai belum bisa membuat lega. Kewaspadaan harus tetap ditingkatkan dengan disiplin protokol Covid-19.

”Mudahan kasusnya terus menurun, bisa di bawah 100 per minggunya,” harap Oka.

Perubahan warna zona penularan Covid-19, jelas Ok, sangat dipengaruhi kasus kematian dan jumlah kasus baru. Meski kasusnya sedikit, tapi jika yang meninggal banyak, maka masuk zona merah.

”Kalau kematian tinggi pasti akan berubah, walau pun ada kecenderungan kasus positif stagnan,” jelasnya.

Kasus kematian merupakan bobot penilaian paling tinggi dalam zona penularan. Saat ini kasus kematian tinggi di Lombok Tengah dan Lombok Utara, sehingga trennya bisa masuk ke zona merah.

”Kota Bima kita evaluasi minggu ini,” katanya.

 

Cari Vaksin Lebih Awal

 

Sementara itu, Pemerintah Pusat sudah mengklaim komitmen vaksin hingga akhir tahun depan. bila tidak meleset, maka pada 2021 mendatang vaksinasi bisa dimulai. Sembari menanti vaksin merah putih yang sedang dikembangkan para ilmuwan Indonesia. Pemerintah juga meminta masyarakat tidak khawatir mengenai efektivitas virus tersebut.

Hal itu disampaikan juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito di kantor presiden kemarin. Menurut dia, pemerintah memang berupaya mendapatkan komitmen lebih dini dalam hal pengadaan vaksin. ’’Dengan jumlah penduduk 267 juta, kita harus mampu menyediakan perlindungan kepada masyarakat dalam konteks ini vaksin,’’ terangnya.

Tentu pemerintah mengandalkan vaksin merah putih yang sedang dikembangkan konsorsium riset Covid-19. Namun, masih perlu waktu untuk memastikan vaksinnya tersedia. Sembari menunggu, upaya mendapatkan akses dilakukan lebih awal ketimbang negara-negara lain. Bila meleset, masih ada waktu untuk memonitor vaksin yang dikembangkan pihak lain maupun vaksin merah putih.

Vaksin, lanjut Wiku, berfungsi memberikan kekebalan bagi orang sehat terhadap penyakit. Bila strain virus di Tiongkok disebut berbeda dengan Indonesia, tentu nanti akan dibuktikan bersama oleh para ilmuwan. Apakah memang berbeda. ’’Tentunya tidak serta merta strainnya berbeda, vaksinya terus tidak efektif,’’ tuturnya. dia berjanji menyampaikan lebih detail bila informasinya sudah lebih jelas.

Karena itulah, pemerintah Indonesia yang diwakili Menlu dan Menteri BUMN terus berupaya mendapatkan komitmen vaksin. Yang saat ini sedang diuji klinis di beberapa negara. Fokusnya adalah memastikan Indonesia bisa langsung mendapatkan vaksin yang telah lolos uji dan mendapatkan izin edar.

Indonesia tidak hanya mengandalkan kerja sama antara Bio Farma dan Sinovac. ’’Indonesia juga bekerja sama dengan Sinopharm yang saat ini sedang melakukan uji klinis fase III,’’ tuturnya. Uji klinis itu dilakukan oleh China National Biotec Group (CNBG) Sinopharm bekerja sama dengan Uni Emirat Arab dan perusahaan G42 Healthcare yang berbasis di Abu Dhabi.

Uji klinis tersebut dilakukan di UEA. Karena di sana ada 85 kebangsaan di mana uji klinis fase III ini dilakukan. Harapannya, berbagai etnis dan bangsa di dunia bisa terwakili dalam uji klinis.

Selain itu, Indonesia juga bekerja sama dengan CanSino. Perusahaan pertama penerima paten teknologi pembatan vaksin Covid-19 dari pemerintah Tiongkok. Vaksin bikinan CanSino dibuat dari protein virus Covid-19. Dengan vector virus adenovirus yang sudah dilemahkan dengan nama Ad5. CanSino sudah melakukan uji klinis tahap III di UEA. Dan sedang bernegosiasi untuk uji lebih lanjut salah satunya di Indonesia.

Sementara itu Wiku juga memaparkan terkait update kasus di tanah air. Dia menggarisbawahi bahwa kasus sembuh di Indonesia lebih tinggi daripada standar dunia. Di Indonesia ada 112.867 kasus sembuh atau 75,5 persen kasus positif. Sementara angka di dunia hanya 68,9 persen dari kasus positif.  ’’ Kasus sembuh mengalami puncak pada 24 Agustus dan cenderung meningkat,’’ ujarnya.

Sedangkan untuk peta zonasi risiko tercatat  bahwa masih ada 22 kabupaten/kota. Sementara ada 44 kabupaten/kota yang tidak ada kasus baru. Dia mengingatkan bahwa daerah yang sudah ditetapkan zona hijau bukan berarti tidak ada kasus.

Lalu untuk jumlah pemeriksaan spesimen, Indonesia belum memenuhi standar WHO. Badan kesehatan dunia itu mensyaratkan 1 banding 1000 penduduk perminggu. Untuk Indonesia yang memiliki jumlah penduduk sekitar 267 juta orang, baru memenuhi 35 persen saja. Misalnya pada 17 hingga 23 Agustus, baru terpenuhi 95.463 tes. ”Kami berusaha keras untuk memenuhi target WHO dengan adanya 320 laboratorium dibawah 12 lembaga berbeda,” tuturnya.

Testing menjadi kendalam besar di tanah air. Jika merujuk pada situs Worldmeters, Indonesia berada pada peringkat 163 dalam hal pengujian. Peneliti Global Health Security Griffith University, Australia, Dicky Budiman menyatakan jika testing tidak dilakukan secara maksimal maka tidak bisa terpetakan dengan baik. ”Dari testing kita akan tahu usia, pekerjaan, hingga cluster,” ujarnya.

Dia menekankan bahwa Indonesia harus mengekor WHO. Jangan sampai tertinggal jauh. Untuk daerah yang punya kapasitas seperti DKI Jakarta maka bisa dengan mudah untuk memenuhi. ”Strategi pengendalian tidak dilakukan secara optimal, maka  ada risiko lonjakan penderita dan angka kesakitan yang tinggi,” ungkapnya. Testing ini menurutnya sangat penting dilakukan.

Ke depan menurut Dicky harus ada teknologi untuk menemukan alat testing yang cepat dan murah. Penelitian tak hanya soal vaksin dan obat saja.

Vaksin menjadi salah satu harapan berakhirnya pandemi ini. Legislatif pun melihat penggunaan vaksin impor sementara lumrah dilakukan oleh pemerintah selama vaksin lokal belum selesai. Meski begitu, Komisi IX DPR tetap mendorong agar vaksin tersebut segera diselesaikan demi memenuhi kebutuhan nasional.

Anggota Komisi IX Saleh Daulay berharap kerja sama dengan negara lain seperti Tiongkok dan Rusia ini tidak memperlambat proses penelitian vaksin sendiri di Indonesia. “Kita berharap vaksin ini bisa kita produksi lalu didistribusikan. Tetapi karena sampai hari ini belum mampu dan negara lain lebih terdepan, maka kita terpaksa bekerja sama,” jelasnya kemarin.

Selain proses produksinya, Saleh juga menyoroti anggaran untuk vaksin yang belum maksimal. Dia menyebutkan bahwa dalam pagu indikatif yang diajukan Kementerian Kesehatan untuk 2021, anggaran untuk vaksin maupun obat belum ada yang diajukan ke DPR.

“Saya sudah langsung tanya kepada Biro Perencanaan Kemenkes, memang rencananya mereka akan mengajukan anggaran sebesar Rp 17 triliun untuk persoalan vaksin ini,’’ lanjutnya. Anggaran itu termasuk untuk distribusi vaksin maupun proses vaksinasinya ke masyarakat.

Belum adanya vaksin ini membuat pemerintah terus berupaya melakukan langkah preventif untuk mencegah penularan. Salah satunya, kampanye kesadaran penggunaan masker.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, kesadaran penggunaan masker merupakan hal paling esensial dalam protokol pencegahan penularan Covid-19. Sayangnya, masih banyak masyarakat yang menganggap enteng penggunaan masker ini ketika beraktivitas di luar rumah.  Karenanya, pemerintah saat ini berupaya menggencarkan kampanye dan sosialisasi pentingnya penggunaan masker.

Salah satu upaya menyukseskan sosialisasi penggunaan masker ini, khususnya untuk masyarakat kelas menengah ke bawah, pemerintah berencana menyisipkan masker pada penyaluran bantuan sosial (bansos) stimulus pandemi Covid-19. “Penyediaan masker dalam bansos, akan bekerja sama dengan Gugus Tugas Percepatan Penanaganan Covid-19,” ujarnya kemarin (25/8).

Saat ini, kata dia, pemerintah terus  mempercepat pemulihan ekonomi. Berbagai skema bansos digelontorkan pemerintah, mulai dari bantuan program sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan khusus sembako Jabodetabek, Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), dan teranyar yaitu bantuan tambahan beras.

Muhadjir meminta, agar penyaluran berbagai skema bansos yang dilakukan Kementerian Sosial dan Kemendes PDTT harus segera disalurkan sesuai target. Seluruhnya ditargetkan rampung pada November 2020. “kecuali BST tetap ada bantuan di bulan Desember, guna stimulus di akhir tahun,” ungkapnya. (ili/JPG/r6)

 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Penataan Kawasan Wisata Senggigi Dimulai

Penataan kawasan wisata Senggigi direalisasikan Dinas Pariwisata (Dispar) Lombok Barat (Lobar). Sayang, dari tujuh proyek dalam perencanaan, hanya lima yang bisa dieksekusi.

LPPOM MUI NTB Target Sertifikasi Halal 125 Usaha Rampung Tahun Ini

”Rinciannya, dari Dinas Perindustrian NTB dan pusat sebanyak 75 usaha, serta Dinas Koperasi Lombok Barat sebanyak 50 usaha,” katanya, kepada Lombok Post, Rabu (23/9/2020).

Solusi BDR Daring, Sekolah Diminta Maksimalkan Peran Guru BK

Jika terkendala akses dan jaringan internet, layanan dilaksanakan dengan pola guru kunjung atau home visit. ”Di sanalah mereka akan bertemu dengan siswa, orang tua, keluarga. Apa permasalahan yang dihadapi, kemudiann dibantu memecahkan masalah,” pungkas Sugeng.

Subsidi Kuota Internet, Daerah Blank Spot di NTB Pertanyakan Manfaat

”Kalau jangkauan towernya luas, tentu ini sangat menunjang sekaligus mendukung pemanfaatan kebijakan pusat,” tandasnya.

Anugerah Pewarta Astra 2020 Kembali Digelar

Astra mengajak setiap anak bangsa untuk menebar inspirasi dengan mengikuti Anugerah Pewarta Astra 2020. ”Di NTB sendiri kami membina warga Kelurahan Dasan Cermen yang merupakan wilayah Kampung Berseri Astra. Harapannya, masyarakat dapat menggambarkan dukungan Astra untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih optimis demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa,” ujar Gusti Ayu.

Pilwali Mataram, HARUM satu SALAM dua MUDA tiga BARU empat

Pengundian nomor Pasangan Calon (Paslon) Wali Kota Mataram dan Wakil Wali Kota Mataram berjalan di bawah protokol Pandemi Covid-19 dengan ketat, pukul 19.00 wita-selesai semalam.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...
Enable Notifications    Ok No thanks