alexametrics
Senin, 18 Januari 2021
Senin, 18 Januari 2021

Sebut Kerja Sama Pemprov-PT GTI Kontrak Jahat, Dewan Minta KPK Turun

MATARAM-Kerja sama pengelolaan aset Pemprov NTB bersama PT Gili Trawangan Indah (GTI) disebut dewan sebagai kontrak jahat. Untuk itu, legislatif kemudian meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan penyelidikan.

”Harus KPK masuk. Melakukan penelusuran, penyelidikan kenapa bisa terjadi seperti itu,” kata Wakil Ketua DPRD NTB Mori Hanafi, Rabu (25/11/2020).

Mori mengatakan, DPRD NTB sudah memparipurnakan dan bersurat kepada gubernur NTB. Merekomendasikan agar perjanjian kontrak produksi untuk dibatalkan. Hanya saja, tidak ada tindak lanjut dari pemprov. ”Apalagi yang mau ditunggu,” cetus Mori.

Perjanjian kerja sama dengan PT GTI, disebut Mori sebagai kontrak jahat. Sebabnya tak lain dari durasi kontrak yang mencapai 70 tahun. Kemudian diperparah dengan keuntungan daerah yang hanya mendapat Rp 22,5 juta per tahunnya.

Padahal, potensi pendapatan yang bisa didapat pemprov jauh lebih besar. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB pernah juga menghitungnya. Jika aset pemprov dikelola sendiri, pemasukan daerah bisa mencapai Rp 30 miliar per tahunnya.

”Ini jelas merugikan negara. Potensinya bisa Rp 30 miliar setahun, kok yang didapat cuma Rp 22,5 juta. KPK harus masuk di sini,” tegas Mori.

Koordinator Wilayah III KPK Aida Ratna Zulaiha mengatakan, problem dengan PT GTI sudah masuk laporan KPK dari 2018. Dilaporkan langsung Pemprov NTB melalui gubernur. Dari sana, KPK menindaklanjuti dengan melakukan supervisi.

”Kita sudah atensi dari 2018. Sekarang juga sudah ada keputusan, terkait pemberian SKK ke Kejati,” kata Aida.

Menurut Aida, saat ini menjadi kesempatan pemprov untuk mengambil tindakan. Apalagi NTB di bawah kepemimpinan H Zulkieflimansyah dan Hj Sitti Rohmi Djalilah, tidak ada kepentingan dan kaitannya dengan masa lalu. Saat terjadinya perjanjian kontrak produksi tahun 1995 lalu.

Hanya saja, semua harus melalui proses yang legal. Upaya yang dilakukan juga sudah tepat. Melalui surat kuasa khusus (SKK) non litigasi ke Kejati NTB. Dari sana, Kejati melalui jaksa pengacara negara (JPN) akan melakukan analisa. Apa tindakan yang paling tepat dan seperti apa rekomendasinya.

”Kami tidak berada dalam posisi langsung putus kontrak. Posisi KPK di mana keputusan yang paling tepat. Tapi, kalau arahnya pemutusan kontrak, tentu berdasarkan hasil keputusan dari Kejati,” beber Aida.

Di soal kerja sama dengan PT GTI, KPK sudah melakukan kajian dan analisa. Hasilnya ada dua poin masalah yang berhasil diidentifikasi. Pertama, terkait kewajiban PT GTI yang belum dipenuhi. Kedua, adanya potensi pembiaran aset yang dilakukan pemerintah daerah.

Sementara itu, Koordinator di Bidang Penindakan Korwil III KPK Abdul Haris mengatakan, fungsi JPN nanti untuk membantu pemda terkait permasalahan PT GTI. ”Kita tetap supervisi. Pantau berapa lama mereka kerja,” katanya.

Haris menerangkan, persoalan pengelolaan aset dengan PT GTI sudah menjadi masalah nasional. Kejaksaan Agung (Kejagung) juga turut memberi atensi. ”Nanti mereka (Kejati) harus ekspose juga dengan Jam Datun,” tandas Haris. (dit/r5)

 

Berita Terbaru

Enable Notifications   OK No thanks