alexametrics
Sabtu, 20 Agustus 2022
Sabtu, 20 Agustus 2022

ASN Diduga Abaikan Tugas karena MXGP, Dewan Tuntut Pertanggungjawaban

MATARAM-Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemprov NTB diduga telah mengabaikan tugas dan tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat, demi menonton gelaran MXGP Samota di Sumbawa, pada hari Jumat hingga Minggu tanggal 24-26 Juni 2022.

Hal itu membuat Komisi I DPRD NTB sangat menyayangkan sikap abdi negara mengabaikan tugas pokoknya sehingga akan memanggil Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB untuk dimintai pertanggungjawaban.

Sekretaris Komisi I Bidang Pemerintahan Hukum dan Hak Azasi Manusia DPRD NTB H Rais Ishak menyayangkan ada upaya pengerahan dan pelibatan ASN dalam persiapan maupun penyelenggaraan event MXGP di Sumbawa.

“Ini tidak boleh dilakukan oleh ASN, karena MXGP itu sifatnya bussiness to bussiness bukan government to bussiness. Sebab itu, Kepala BKD harus mempertanggungjawabkan ini semua,” tegas H Rais, Jumat (24/6/2022).

Baca Juga :  Bandara Sultan Kaharuddin III Sumbawa Mulai Ramai, Pedagang Panen Cuan

Menurutnya, soal kemudian semua komponen pemerintahan daerah memberikan dukungan terhadap kegiatan MXGP itu merupakan keharusan oleh aparatur pemerintah dan sah-sah saja untuk dilakukan. Sebagai wujud moral untuk ikut serta mensosialisasikan kegiatan tersebut, akan tetapi bukan berarti meninggalkan tugas dan tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat.

Politisi Partai Demokrat ini menegaskan, tugas ASN yang telah diatur dalam UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

“Bukan untuk menonton dan mendukung bisnis pribadi,” tegasnya.

Yang disayangkan, lanjut H Rais, ASN meninggalkan tugas pokoknya saat jam kerja. Mereka berbondong-bondong pergi ke Sumbawa di hari dan jam kerja, tentunya patut diduga keberangkatan mereka menggunakan uang negara.

Baca Juga :  Astra Honda Dukung Penuh MXGP

“Contoh kecil, selama pembangunan Sirkuit MXGP Samota itu, kepala dinas rela berkantor dan menginap disana menggunakan fasilitas negara. Padahal event MXGP itu bukan kegiatan pemerintah melainkan diduga bisnis pribadi anak kepala daerah. Ini kan tidak boleh terjadi, harus diusut oleh Aparat Penegak Hukum (APH),” tudingnya.

Rais Ishak tidak melarang ASN berkegiatan apalagi menonton hiburan, tentunya jika dilakukan di luar jam tugas atau jam dinas.

“Kalau dilakukan saat jam dinas, ini jelas telah melanggar UU ASN. Terlebih ada yang menggunakan APBD dalam mensukseskan kegiatan ini,” cetus Rais Ishak.

Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB M Nasir yang dikonfirmasi enggan menanggapi dan lebih memilih diam. (ewi/r10)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks
/