alexametrics
Jumat, 12 Agustus 2022
Jumat, 12 Agustus 2022

Jangan Salah Persepsi, RUU Provinsi NTB Tidak Terkait dengan Pemekaran!

MATARAM-Rancangan Undang-undang (RUU) Provinsi NTB yang merupakan inisiatif DPR RI rupanya memunculkan persepsi berbeda. ”Muncul isu kalau itu terkait pemekaran (provinsi), padahal bukan seperti itu,” kata Sekda NTB Lalu Gita Ariadi.

Ia menjelaskan, RUU tersebut merupakan dasar hukum dari pembentukan Provinsi NTB. Disesuaikan dengan kondisi aktual pemerintah Indonesia saat ini. Sehingga tidak ada kaitannya sama sekali dengan pemekaran provinsi di NTB, seperti Provinsi Pulau Sumbawa (PPS).

Sebelum RUU tersebut, Provinsi NTB masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958. Dalam beleid tersebut, bergabung pembentukan Provinsi NTB, Bali, serta Nusa Tenggara Timur.

UU Nomor 64 Tahun 1958 keluar di masa Republik Indonesia Serikat (RIS). Sementara satu tahun setelah keluarnya UU tersebut, muncul Dekrit Presiden yang membuat Indonesia kembali mengacu pada Undang-Undan Dasar (UUD) 1945.

Baca Juga :  Lengkapi Kebutuhan Kuliner Penonton, Kemenparekraf Datangkan 11 Food Truck

Karena itu, DPR RI kemudian menginisiasi adanya perubahan pembentukan, yang tidak saja diterapkan pada Provinsi NTB. ”Undang-undang lama dinilai bernuansa federal, walaupun dalam praktiknya Provinsi NTB telah menyesuaikan dengan aturan-aturan terbaru,” jelas Gita.

RUU pembentukan provinsi ini, telah disosialisasikan Komisi II DPR RI. Yang pada pertengahan Juni sempat datang ke NTB. Saat itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal menyebut, ada 20 provinsi di Indonesia yang dasar hukumnya masih menggunakan undang-undang sementara.

”Itu pas zamannya Republik Indonesia Serikat (RIS), sehingga sekarang tidak berlaku lagi,” katanya.

Dasar hukum yang sudah tidak sesuai kondisi kekinian, coba diperbaiki Komisi II dengan menginisiasi RUU Pembentukan Provinsi. Syamsurizal menyebut sudah ada tujuh provinsi yang tuntas perubahannya.

Baca Juga :  Pemekaran KLS dan PPS Tunggu Moratorium Dibuka

”Sisa 13, termasuk NTB, itu yang sedang kami usahakan untuk bisa selesai,” ujar Syamsurizal.

Politisi PPP ini menyebut, RUU pembentukan provinsi tidak terkait dengan pemekaran. Apalagi jika dihubung-hubungkan dengan rencana pemekaran daerah otonomi baru (DOB) di Papua.

Adanya DOB di Papua merujuk pada Undang-Undang Otonomi Khusus tahun 2021. Dengan pertimbangan agar potensi di Papua bisa dikelola dengan baik dan maksimal. Sehingga terjadi pemerataan pembangunan.

Adapun untuk daerah lain, yang tidak masuk dalam otonomi khusus selama moratorium DOB belum dicabut, itu artinya tidak ada kebijakan dari pemerintah terkait pemekaran wilayah. ”Ya tidak dibuka, Termasuk untuk PPS dan Lombok Selatan,” tandasnya. (dit/r5)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks
/