alexametrics
Sabtu, 20 Agustus 2022
Sabtu, 20 Agustus 2022

Masih Moratorium, BP2MI Gagalkan Pengiriman 24 CPMI Asal NTB ke Arab Saudi

MATARAM-Sebanyak 24 perempuan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) digagalkan keberangkatannya ke Arab Saudi. “Lokasi di Jakarta Selatan. Semuanya sudah kami pulangkan ke NTB,” kata Kepala UPT Balai Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) NTB Abri Danar Prabawa, Minggu (26/6).

Abri mengatakan, 24 CPMI tersebut berada di Jakarta Selatan sekitar 2 pekan. Dari tanggal 9 Juni hingga 20 Juni. Sebelum diamankan petugas dari BP2MI Jakarta, pekan lalu.

Setelah proses pengambilan keterangan dilakukan, seluruhnya dipulangkan BP2MI ke NTB. Rinciannya, 11 orang asal Lombok Tengah, tujuh dari Lombok Timur, empat orang dari Lombok Utara, dan satu orang dari Lombok Barat.

“Waktu itu diamankan di lokasi penampungan. Mereka, 24 CPMI ditempatkan dalam satu kamar,” tuturnya.

Selain 24 CPMI di Jakarta, petugas juga mengamankan 7 CPMI lain di Serang, Provinsi Banten. Ketujuh CPMI berasal dari Bima. Empat di antaranya diketahui masih berusia anak.

Kata Abri, ada pemalsuan dokumen dilakukan calo, yang memberangkatkan tujuh CPMI dari Bima. “Di dokumen, umurnya tidak sesuai dengan aslinya,” tuturnya.

Baca Juga :  Batas Atas Harga Kamar Hotel yang Dirancang Pemprov NTB Masih Pro Kontra

Ketujuh CPMI saat ini masih menjalani proses pengambilan keterangan di Serang. Abri menyebut tim dari Kementerian dan Kabupaten juga telah turun, untuk memberikan pendampingan terhadap empat anak yang menjadi korban. “Kalau sudah tuntas pemeriksaannya, setelah itu kami pulangkan,” jelas Abri.

Berdasarkan keterangan CPMI, kata Abri, mereka hendak diberangkatkan ke Arab Saudi. Untuk bekerja pada sektor informal, pada jabatan asisten rumah tangga. “Sudah pasti (berangkat) nonprosedural. Karena di negara Timur Tengah saat ini masih berlaku moratorium untuk sektor rumah tangga,” bebernya.

Lebih lanjut, selain upaya pemulangan terhadap CPMI ilegal hasil pencegahan, ada hal lain yang tak kalah pentingnya. Yakni pembinaan dari pemerintah kabupaten/kota asal CPMI.

Dari catatan BP2MI, ketika pemulangan CPMI hasil pencegahan tidak ditindaklanjuti dengan pembinaan secara optimal, tak menutup kemungkinan CPMI akan mengulangi lagi. Menempuh jalur ilegal untuk bekerja ke luar negeri.

“Kalau seperti itu, sama saja tidak ada efek pencegahan bagi korban. Pembinaan ini yang terus kami koordinasikan dengan kabupaten asal CPMI,” tutur Abri.

Baca Juga :  Haji Tahun Ini Belum Pasti, Arab Saudi Lockdown Penuh saat Idul Fitri

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB I Gede Putu Aryadi mengatakan, peran yang lebih masif dari seluruh pihak, terutama aparatur di kabupaten/kota serta desa maupun dusun, dibutuhkan untuk membendung CPMI ilegal. “Termasuk juga kesadaran warganya,” kata Gede.

Belakangan ini, Gede menyebut, banyak CPMI ilegal yang menjadi korban, banyak berasal dari Lombok Tengah. Termasuk dengan terduga calo maupun tekongnya.

Sehingga butuh langkah lebih progresif dari Pemkab Lombok Tengah dan seluruh unsur masyarakat di sana. Agar bisa lebih masif dalam melakukan edukasi dan upaya pencegahan.

Imbauan ini tentunya berlaku juga untuk daerah-daerah di NTB yang menjadi kantong PMI. Seperti Lombok Timur, Lombok Barat, dan Sumbawa. Yang membutuhkan tim terpadu guna mewujudkan zero unprosedural PMI.

“Pemulangan CPMI hasil pencegahan itu juga dibina dulu, tidak langsung dipulangkan ke rumah,” tandar Gede. (dit/r5)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks
/