alexametrics
Sabtu, 20 Agustus 2022
Sabtu, 20 Agustus 2022

Usulkan Rp 4,2 M untuk PMK, Disnakkeswan NTB Baru Dapat Rp 500 Juta

MATARAM-Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan pergeseran Rp 500 juta dari dana Belanja Tidak Terduga (BTT). Untuk penanganan penyakit mulut dan kuku (PMK). ”Baru diberikan Rp 500 juta,” ungkap Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkeswan) NTB Ahmad Nur Aulia.

Disnakkeswan sebelumnya mengusulkan Rp 4,2 miliar dari BTT, untuk bisa digunakan menangani PMK. Sayangnya, TAPD hanya menyetujui 10 persen lebih sedikit, dari total usulan dinas.

Mengenai persetujuan anggaran yang jauh dari usulan, Aulia tak mempersoalkannya. Ia meyebut, pergeseran BTT akan dilakukan bertahap. Tergantung pada tingkat kedaruratan pada kasus PMK.

Karena itu, Aulia menyebut akan memaksimalkan anggaran tambahan. Yang nantinya digunakan, salah satunya, untuk memperbanyak obat PMK. ”Nanti kami koordinasikan juga dengan kabupaten/kota. Juga OPD lain di provinsi,” ujarnya.

Baca Juga :  Banyak Vila di Perbukitan Dituding Picu Banjir Senggigi

Ketua TAPD Lalu Gita Ariadi mengatakan, pergeseran BTT diatur dengan sebaik-baiknya. Berdasarkan situasi dan kondisi. ”Ini sambil kami terus koordinasi dengan (pemerintah) pusat, apa yang bisa dibantu dari sana, untuk sama-sama sinergi,” kata Gita.

Ia menyebut ada banyak pertimbangan TAPD untuk menggeser BTT. Salah satunya dengan memperhitungkan situasi kedaruratan, yang bisa saja terjadi di sisa tahun 2022. Ini juga yang membuat TAPD akhirnya menyetujui tambahan penanganan PMK, meski hanya sebesar Rp 500 juta.

”Kami cermati semua. Apakah ketika all out menggeser semuanya, ada jaminan tidak terjadi kedaruratan lain di tahun ini. Hal-hal buruk lainnya yang kami selalu pertimbangkan,” beber Gita.

Baca Juga :  New Normal, Kesempatan Emas NTB Kembangkan Wisata Alam

Ketua Komisi II DPRD NTB Lalu Satriawandi sebelumnya menyebut tidak ada masalah dengan pergeseran BTT. Apalagi digunakan untuk penanganan PMK. Yang saat ini kasusnya semakin meluas di NTB.

Satriawandi juga meminta Pemprov untuk lebih banyak menurunkan petugas. Sehingga langkah percepatan mengantisipasi meluasnya kasus PMK bisa dilakukan. Diupayakan juga memperbanyak obat-obatan serta vaksin.

Tak kalah pentingnya, koordinasi dengan pemerintah pusat serta pemerintah kabupaten kota. Upaya ini dilakukan untuk meminimalisasi keresahan dan kekhawatiran masyarakat peternak, dengan munculnya kasus PMK. (dit/r5)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks
/