alexametrics
Sabtu, 28 Mei 2022
Sabtu, 28 Mei 2022

DPRD NTB Godok Raperda Pemberdayaan dan Perlindungan Petambak Garam

MATARAM-Pentingnya mengonsumsi garam beryodium yang memiliki SNI berguna untuk mencegah penyakit gondok. Tak hanya itu, kekurangan yodium dapat mengakibatkan terhambatnya perkembangan otak, serta terganggunya pertumbuhan fisik anak.

Berangkat dari inilah, DPRD NTB getol menyusun dan membahas raperda tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Petambak Garam untuk disahkan menjadi perda.

“Dengan adanya peraturan ini, diharapkan lebih memberikan jaminan kepastian hukum serta keadilan bagi petambak garam di NTB,” ucap H Haerul Warisin selaku anggota Pansus IV tentang Raperda Pemberdayaan dan Perlindungan Petambak Garam, Rabu (26/1/2022).

Ia menyebut, dengan memperhatikan kesejahteraan petambak garam maka akan berdampak pada kualitas garam lokal. Sebab, kualitas garam tergantung pada perlakuan dari petambak itu sendiri. Artinya, petambak mesti memahami betul bagaimana penanaman garam yang baik dan memproduksi garam berkualitas.

Baca Juga :  Pemprov NTB Mau Ngutang Rp 750 Miliar, Dewan Janji Ngga Cawe-cawe

“Contoh petambak di Lobar dengan mengelola 300 hektare (Ha), kualitas garamnya sangat bagus, bersih putih dan beryodium. Pemasarannya juga tidak susah karena kelas garam industri. Ada juga daerah lain (penghasil garam, Red) seperti Lotim dan Bima, namun kualitas garamnya kurang bagus, padahal potensi lahan disana cukup luas,” ucap politisi Gerindra ini.

Mengingat potensi lahan yang dimiliki cukup besar namun hasilnya belum memuaskan. Sehingga diperlukan pembinaan lebih lanjut dan melibatkan BUMD hingga pihak swasta untuk mengelola pemasaran garam lokal kelak. Pansus pun sudah studi banding ke wilayah Madura yang memiliki teknologi pengolahan garam lebih mumpuni.

“Saat ini pihak dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) sekarang mulai gencar lakukan pembinaan bagi petambak garam. Dewan harap, perda ini bisa dimanfaatkan seluruh masyarakat, terlebih kebutuhann kita mengonsumsi garam bisa mencapai 160 ribu ton per tahun per KK,” tukas anggota Komisi II DPRD NTB ini. (ewi/r10)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks
/