alexametrics
Selasa, 29 September 2020
Selasa, 29 September 2020

Kabupaten-Kota Diwajibkan Dukung Bank Sampah

MATARAM-Pencemaran lingkungan akibat sampah sangat parah. Ribuan ton sampah berserakan tidak terurus. Tidak hanya mengotori daratan, sampah-sampah itu kini mencemari lautan.

Data nasional menunjukkan, Indonesia merupakan peringkat dua dunia penyumbang sampah ke laut dengan 3,21 juta metric ton per tahun. Peringkat pertama adalah China dengan 8,81 juta metric ton per tahun. Sebanyak 57 persen sampah di laut adalah plastik dan 80 persen sampah laut dari daratan. Pencemaran laut membuat satwa mati, ikan, dan garam terkontaminasi mikriplastik yang kemudian dimakan manusia.

Itu artinya sampah di laut merupakan perbuatan manusia yang buang sampah sembarangan, termasuk di NTB. ”Ini kesalahan kita semua,” tegas Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah saat membuka seminar nasional penanganan sampah, kemarin (27/3).

Rohmi mengajak semua pihak lebih serius menangani sampah. Seluruh kabupaten/kota di NTB memproduksi 3.388,76 ton sampah setiap hari. Tapi 80 persen atau 2.695,63 ton sampah tidak mampu dikelola. Hanya sebagian kecil atau 641,92 ton sampah yang dibuang ke TPA, dan 51,21 ton sampah yang dikelola masyarakat.

Itu menunjukkan, dua ribu ton sampah menumpuk setiap hari karena tidak tertangani. Sampah-sampah itulah yang mencemari lingkungan.

Di sisi lain, NTB sebagai daerah pariwisata harus menjaga kebersihan dan kelestarian alam. Sebab jualan utama pariwisata NTB adalah alam. Tapi wisatawan tidak mau datang kalau kondisinya kotor. Akan sangat memalukan mengajak wisatawan dari seluruh dunia datang ke NTB, tapi daerah tidak bertanggung jawab atas pengelolaan keberaihan.

Kata dia, kunci penanganan sampah adalah mindset. Kalau pola pikir masyarakat sudah baik tentang sampah, maka persoalan sampah mudah diatasi. Tapi  mengubah mindset tidak gampang. Pemerintah harus duduk bersama, dari pusat, provinsi, kabupaten, hingga pemerintah desa. ”Kalau ada kebersamaan tidak ada yang tidak bisa,” katanya.

Salah satu cara mengubah pola pikir itu dengan mengembangkan bank sampah. Ia mau bank sampah diperbanyak agar pandangan masyarakat bisa terbuka. ”Sampah tidak hanya sumber masalah tetapi menjadi berkah,” ujarnya.

Bank sampah merupakan bagian dari gerakan zero waste atau gerakan NTB bebas sampah. Gerakan itu bukan berarti menghilangkan sampah sama sekali. Tapi bagaimana pandangan masyarakat diubah. Ia mau gerakan tersebut dilaksanakan di semua daerah. ”Kerja sama harus kompak tidak boleh ada ego sektoral,” tegasnya.

Tanpa ada respons kabupaten/kota maka gerakan itu tidak ada artinya. Karenanya, pelaku industri di NTB ini diwajibkan ikut memperjuangkan masalah kebersihan.

Regulasi dan kekurangan anggaran tidak boleh dijadikan alasan. Dana baginya bukan persoalan, yang menjadi masalah adalah cara pandang kepala daerah. Dalam pengelolaan bank sampah, pemerintah tidak memikirkan keuntungan dari sampah. Ia tidak mau ada oknum yang justru mencari manfaat sehingga masyarakat enggan ikut bank sampah. “Jangan jadikan ladang bisnis,” katanya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB H Madani Mukarom menambahkan, seminar tersebut digelar dengan tujuan memberikan gambaran tentang gerakan zero waste. Kemudian sinkronisasi program antar pemerintah daerah. Juga merumuskan langkah strategis menuju NTB bebas sampah. Seminar diikuti 130 orang peserta dari berbagai kalangan, termasuk pemerintah kabupaten/kota. (ili/r7) 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Memenangkan Pilkada dengan Survei

ADALAH sahabat saya satu almamater, Denny JA, yang pertama kali memopulerkan survei untuk pemilihan umum melalui lembaganya yang bernama Lingkaran Survey Indonesia.  Baik untuk pemilihan Presiden, pemilihan kepala daerah, ataupun pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Kisah Wenri Wanhar, Lima Tahun Kaji Sejarah Borobudur

Borobudur bukan sekadar mahakarya untuk wisata atau ber-selfie ria. Tapi, secara tersembunyi merekam ajaran dan teknologi masa lampau. Wenri menemukan ajaran dan teknologi itu tersebar di pelosok Indonesia.

Lomba Kampung Sehat NTB Bangkitkan Semangat dan Kekompakan

WAKAPOLDA NTB Brigjen Pol Asby Mahyuza mengunjungi dua Kampung Sehat di Sumbawa. Yakni Kampung Sehat Lingkungan Maras, Kelurahan Samapuin, di Sumbawa Besar, dan Kamung Sehat Desa Moyo, Kecamatan Moyo Hilir, di Pulau Moyo.

Pelibatan Tiga Pilar, Kunci Teggakkan Protokol Kesehatan

PENEGAKAN protokol kesehatan terus dimaksimalkan Polres Lombok Barat. Salah satunya dengan mengoptimalkan peran tiga pilar.

Proyek Pembangunan Dermaga Senggigi Tak Jelas

Dermaga Senggigi berpotensi mangkrak lebih lama. Meski Dinas Perhubungan (Dishub) Lombok Barat (Lobar) tetap mengupayakan kelanjutan pembangunannya. ”Mau tidak mau harus kita lanjutkan. Itu kewajiban kita,” kata Kadishub Lobar HM Najib.

Distribusi Bantuan Beras Lelet, Dewan Minta Pemprov NTB Ambil Alih

”Pemda harus secepatnya koordinasi ke pusat, kalau ada kemungkinan ambil alih, take over secepatnya, kasihan masyarakat,” tegas Anggota Komisi V DPRD NTB Akhdiansyah, Minggu (27/9/2020).

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks