alexametrics
Selasa, 29 September 2020
Selasa, 29 September 2020

Rp 236,7 Miliar Mengalir ke Desa

MATARAM-Seluruh dana desa tahap I tahun 2019 sudah dicairkan. Total ada Rp 236,7 miliar sudah masuk ke rekening 995 pemerintah desa di NTB.

Kepala Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) NTB Syarwan menyebutkan, semua dana desa tahap pertama sudah diterima desa. Dari pagu keseluruhan Rp 1,18 triliun yang tersalurkan Rp 236,7 miliar. Sisanya akan dicairkan pada tahap II dan tahap III di akhir tahun.

Jika dirinci, Kabupaten Lombok Barat Rp 31,12 miliar dari pagu Rp 155,6 miliar, Lombok Tengah Rp 38,6 miliar dari pagu Rp 193 miliar, Lombok Timur Rp 61,5 miliar dari pagu Rp 307,3 miliar, dan Lombok Utara Rp 12,9 miliar dari pagu Rp 64,5 miliar.

Kemudian Bima Rp 37,1 miliar dari pagu Rp 185,6 miliar, Sumbawa Rp 28,8 miliar dari pagu Rp 144 miliar, Dompu Rp 14,1 miliar dari pagu Rp 70,8 miliar  dan KSB Rp 12 miliar dari pagu Rp 60 muliar. “Dana itu sebenarnya tidak boleh mengendap di rekening daerah lebih dari 10 hari, tapi selalu ada kendala di lapangan,” katanya.

Pencairan dana desa tahap pertama bisa dilakukan sejak Februari sebesar 20 persen. Tujuannya agar dana itu cepat berputar di desa-desa sehingga menggerakkan ekonomi masyarakat.

Terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMPD-Dukcapil) NTB H Ashari menjelaskan, dana dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah lama ditransfer ke rekening kas umum daerah (RKUD) sejak lama.

Tapi dana sempat mengendap karena tidak bisa langsung ditransfer ke rekening pemerintah desa dengan cepat. Penyebabnya banyak persyaratan administrasi belum dipenuhi. Mulai dari Peraturan Bupati (Perbup) dan peraturan desa (Perdes). “Kan harus lengkap, baru dia ditransfer ke rekening desa kalau Perdesnya jadi,” kata Ashari.

Syarat-syarat administrasi itulah yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Baru setelah itu pencairan dilakukan. Dari aturan-aturan itulah kemudian diatur secara rinci pengalokasian dana desa. Terkadang Perbup sudah jadi tapi Perdes belum diselesaikan. Masalah-masalah administrasi seperti itu yang menjadi hambatan di bawah. “Kami dari provinsi terus mendorong, bahkan berulang-ulang memberikan pembinaan,” kata Ashari.

Pihaknya sudah keliling ke beberapa desa dan meminta persoalan itu dituntaskan. Dan di Lombok Timur saat ini ratusan desa sudah mencairkan. “Ya semuanya butuh proses,” katanya.(ili/r7)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Memenangkan Pilkada dengan Survei

ADALAH sahabat saya satu almamater, Denny JA, yang pertama kali memopulerkan survei untuk pemilihan umum melalui lembaganya yang bernama Lingkaran Survey Indonesia.  Baik untuk pemilihan Presiden, pemilihan kepala daerah, ataupun pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Kisah Wenri Wanhar, Lima Tahun Kaji Sejarah Borobudur

Borobudur bukan sekadar mahakarya untuk wisata atau ber-selfie ria. Tapi, secara tersembunyi merekam ajaran dan teknologi masa lampau. Wenri menemukan ajaran dan teknologi itu tersebar di pelosok Indonesia.

Lomba Kampung Sehat NTB Bangkitkan Semangat dan Kekompakan

WAKAPOLDA NTB Brigjen Pol Asby Mahyuza mengunjungi dua Kampung Sehat di Sumbawa. Yakni Kampung Sehat Lingkungan Maras, Kelurahan Samapuin, di Sumbawa Besar, dan Kamung Sehat Desa Moyo, Kecamatan Moyo Hilir, di Pulau Moyo.

Pelibatan Tiga Pilar, Kunci Teggakkan Protokol Kesehatan

PENEGAKAN protokol kesehatan terus dimaksimalkan Polres Lombok Barat. Salah satunya dengan mengoptimalkan peran tiga pilar.

Proyek Pembangunan Dermaga Senggigi Tak Jelas

Dermaga Senggigi berpotensi mangkrak lebih lama. Meski Dinas Perhubungan (Dishub) Lombok Barat (Lobar) tetap mengupayakan kelanjutan pembangunannya. ”Mau tidak mau harus kita lanjutkan. Itu kewajiban kita,” kata Kadishub Lobar HM Najib.

Distribusi Bantuan Beras Lelet, Dewan Minta Pemprov NTB Ambil Alih

”Pemda harus secepatnya koordinasi ke pusat, kalau ada kemungkinan ambil alih, take over secepatnya, kasihan masyarakat,” tegas Anggota Komisi V DPRD NTB Akhdiansyah, Minggu (27/9/2020).

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks