alexametrics
Senin, 28 September 2020
Senin, 28 September 2020

Pemprov Akan Gandeng Kejati

MATARAM-Bila temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak segera ditindaklanjuti, pemprov akan meminta bantuan kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB untuk menagih. Baik kerugian yang ada di pejabat maupun pihak ketiga. “Kalau ada yang membandel, tidak koperatif itu diserahkan ke APH,” kata Sekda Rosyadi, kemarin (27/5).

Tapi sebelum menyerahkan penagihan kepada kejaksaan, pemprov melalui inspektorat akan berupaya menindaklanjuti semua temuan di masing-masing OPD. Para kepala OPD akan dikumpulkan dan diberi arahan, mana saja temuan yang bisa segera diselesaikan. “Kami minta segera diselesaikan semua,” tegas Sekda Rosyadi.

Jika selama ini jarang ada kasus temuan yang diserahkan ke aparat penegak hukum (APH), bukan berarti pemprov tidak melaporkan. Tapi karena para pihak sudah menindaklanjuti temuan tersebut. “Ditindaklanjuti bukan berarti lunas,” katanya.

Kebanyakan pejabat dan kontraktor yang ditagih sudah membuat komitmen mengembalikan secara tertulis. Mekanisme pelunasan berbeda-beda, ada yang sanggup mencicil dalam jangka waktu tertentu. Mereka dianggap sudah menindaklanjuti, sehingga tidak diserahkan ke APH.

“Kalau ada yang belum lunas, kemungkinan dia menyelesaikan dengan cara mencicil,” katanya.

Dalam laporan keuangan 2016 hingga 2018, BPK menemukan ketidakpatuhan pengelolaan keuangan terhadap perundang-undangan senilai Rp 7,7 miliar lebih. Sudah dilakukan pengembalian Rp 3,5 miliar lebih per 20 Mei lalu. Masih ada sisa temuan Rp 3,8 miliar lebih yang belum dikembalikan ke kas daerah.

Inspektur NTB Ibnu Salim mengatakan, secara umum, temuan kerugian daerah itu disebabkan kelebihan bayar dan denda pekerjaan yang belum disetor ke kas daerah. “Kami akan selesaikan dalam 60 hari,” katanya. (ili/r5)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

15 Ribu Suara Partai Non Parlemen Siap Dukung MUDA

"Kami berterima kasih atas dukungan tiga partai ini kepada kami," ujar HL Makmur Said memberikan apresiasi.

Bale Honda, Permudah Konsumen Servis dari Kantor

”Harapannya melalui aktivitas ini mampu meningkatkan kepedulian masyarakat agar tetap memperhatikan keamanan dan kenyamanan dari kendaraan pribadinya,” ujar Technical Service Sub Dept Head Astra Motor NTB Anton Prihatno.

Selain Pro-KES, MUDA Tawarkan Program Mataram Mudah

Berhasil menarik simpatik masyarakat dengan program Kartu Pro-KES, pasangan bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram HL Makmur Said-H Badruttamam Ahda (MUDA) kembali menawarkan program menarik. Pasangan ini memawarkan program Mataram MUDAH yang berkaitan dengan reformasi pelayanan birokrasi di Pemkot Mataram.

Belum Terima Bantuan Kuota, Siswa Diminta Lapor ke Sekolah

Bantuan subsidi kuota internet 2020 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) resmi dikucurkan sejak Selasa (22/9). Kuota diberikan bertahap. Bila hingga batas waktu belum menerima, peserta didik dan pendidik dipersilahkan lapor.

Penataan Kawasan Wisata Senggigi Dimulai

Penataan kawasan wisata Senggigi direalisasikan Dinas Pariwisata (Dispar) Lombok Barat (Lobar). Sayang, dari tujuh proyek dalam perencanaan, hanya lima yang bisa dieksekusi.

LPPOM MUI NTB Target Sertifikasi Halal 125 Usaha Rampung Tahun Ini

”Rinciannya, dari Dinas Perindustrian NTB dan pusat sebanyak 75 usaha, serta Dinas Koperasi Lombok Barat sebanyak 50 usaha,” katanya, kepada Lombok Post, Rabu (23/9/2020).

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks