alexametrics
Senin, 26 Oktober 2020
Senin, 26 Oktober 2020

Kantongi Persetujuan Mendagri, Pjs Bupati Boleh Lakukan Mutasi

MATARAM-Tiga pejabat Pemprov NTB dikukuhkan menjadi penjabat sementara (pjs) bupati. Mereka adalah HM Agus Patria menjadi Pjs Bupati Sumbawa Barat, H Muhammad Husni sebagai Pjs Bupati Bima, H Zainal Abidin yang baru beberapa bulan dilantik sebagai eselon II ditunjuk sebagai PJs Bupati Sumbawa.

Ketiganya, dikukuhkan bersama Wakil Bupati Lombok Utara  Sarifuddin sebagai pelaksana tugas (Plt) Bupati Lombok Utara di Gedung Graha Bhakti Praja, Kantor Gubernur NTB, Sabtu (26/9/2020). Mereka akan memimpin selama cuti kampanye kepala daerah, 26 September hingga 5 Desember mendatang.

Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah meminta para pjs dan plt mengawal pelaksanaan pemilihan kepala daerah di wilayah masing-masing. ”Pastikan pelaksanaan pilkada berjalan kondusif dan tetap aman di masa pandemi Covid-19,” katanya.

Rohmi mengingatkan, pekerjaan yang tidak kalah penting saat ini adalah penanganan Covid-19. ”Itu yang pertama dan utama,” katanya.

Di masa pandemi saat ini, tantangannya cukup besar. Jangan sampai euforia pilkada justru menjadi pusat penularan virus Korona baru. Dua aspek itu harus benar-benar menjadi fokus para pjs dan plt yang diberi kepercayaan memimpin daerah untuk sementara.

”Tentunya harus merangkul segala elemen masyarakat yang ada di sana agar kompak. TNI, Polri dan seluruh stakeholder dilibatkan agar situasi berjalan aman dan lancar,” imbuhnya.

Meski menjadi penjabat sementara tapi mereka harus tetap berikhtiar maksimal untuk  agenda-agenda pembangunan daerah. Misalnya menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan kesehatan masyarakat, dan mendorong program industrialisasi agar para UMKM di NTB semakin berkualitas. ”Semua harus kita ikhtiarkan bersama,” katanya.

Tidak hanya bagi para penjabat, Wagub Rohmi juga meminta kepada para istri pjs aktif membantu Gugus Tugas Covid-19 di daerah mensosialisasikan protokol kesehatan kepada masyarakat.

Pjs Bupati Sumbawa Barat HM Agus Patria mengatakan, ia akan berusaha menjalankan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya. Mereka ditunjuk agar tidak ada kekosongan kekuasaan di satu daerah. ”Tentu kami harus memastikan fungsi pelayanan pemerintah tetap jalan,” kata mantan kepala Disnakertrans NTB itu.

Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB H Lalu Abdul Wahid menjelaskan, dalam SK-nya para pjs memiliki beberapa tugas dan wewenang. Antara lain, memimpin pelaksanaan pembangunan urusan pemerintah, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. ”Mamfasilitasi penyelenggaraan Pilkada di masing-masing daerah,” katanya.

Mereka juga bisa melakukan pembahasan peraturan daerah dan menandatangi peraturan daerah setelah mendapat persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri (Mendagri). ”Juga bisa melakukan pengisian pejabat berdasarkan ketentuan perundang-undangan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri,” katanya.

Pengisian jabatan, kata Wahid, yakni mutasi dan pengisian jabatan. Tetapi kebijakan itu harus memiliki persetujan Komisi ASN dan Mendagri. ”Bisa (rombak) tetapi ada kendali di situ yakni rekom KASN. Pejabat definitif saja harus ada rekom KASN,” katanya.

Terakhir, mereka diberi tugas melaksanakan tugas selaku ketua Satgas Penanganan Covid-19 di masing-masing daerah. ”Masa jabatan pjs itu selama cuti kampanye petaha. Cuti kampanye 26- 5 Desember atau 71 hari,” katanya.

Netralitas pjs, kata Wahid, merupakan keharusan. Sebagai ASN mereka harus bersikap netral. ”Bawaslu akan tetap memantau para Pjs, kalau ada yang dilanggar Bawaslu yang tangani nanti,” katanya.

Abdul Wahid memastikan pengangkatan mereka sudah sesuai prosedur. Di mana ketua Baperjakat NTB mengusulkan lima nama ke gubernur, lalu gubernur mengusulkan tiga nama ke Mendagri. Kemudian Mendagri menetapkan satu orang menjadi Pjs.

Meski Zainal Abidin merupakan pejabat baru, menurut Wahid, itu tidak masalah. Sebab syarat menjadi pjs yakni sedang menduduki jabatan eselon II. Tidak ditentukan berapa lama menjabat. ”Asalkan dia dalam jabatan struktural, secara aturan tidak yang dilanggar,” katanya.

Ia menyebut, ketiga orang yang dikukuhkan tersebut dipilih dari sembilan nama yang diusulkan ke pusat. Misalnya calon Pjs bupati Bima yakni H Fathurrahman, H Lalu Hamdi, dan HM Husni. Kemudian calon Pjs KSB antara lain dr Hj Nurhandini Eka Dewi dan HM Agus Patria. Kemudian Calon Pjs bupati Sumbawa yakni H Zainal Abidin, Ahmad Nur Aulia, dan H Lalu Abdul Wahid. (ili/r5)

 

 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Nyoman: Gonta Ganti Kendaraan Tidak Masalah, yang Penting Rasanya

“Baru di motor Forza 250 CC ini saya rasakan sama sekali tidak ada getarannya ketika sudah kita berkendara dan sangat cocok dengan kondisi kesehatan saya yang memiliki penyakit jantung. Sebelumnya pernah saya memakai sepeda motor  jenis lain namun karna ada getarannya sangat terasa membuat saya tidak nyaman,” aku Nyoman.

Warga Antusias Hadiri Peresmian Rumah Besar Relawan HARUM Ampenan

Ratusan warga tumpah di jalan Saleh Sungkar, Dayen Peken Ampenan Kamis (22/10) sore kemarin. Warga hadir menyambut kedatangan pasangan H Mohan Roliskana – TGH Mujiburrahman (HARUM). Kedatangan pasangan ini untuk meresmikan Rumah Besar Relawan HARUM Ampenan.

Satgas Covid-19 : Masyarakat Harus Taat 3M Ketika Liburan

Kebijakan yang dibuat pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19 dinilai cukup baik. Tantangan selanjutnya adalah pengawasan terhadap implementasi di lapangan. Khususnya terkaitpenerapan 3M yaitu memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, dan menjaga jarak.

Tiga Bank Syariah Digabung, Bersiap Jadi yang Terbesar di Nasional

”Mengawal dan membesarkan tidak hanya sampai legal merger, tapi juga memastikan hadirnya bank syariah nasional terbesar ini benar-benar dapat memberikan manfaat bagi orang banyak dan membawa nama Indonesia ke kancah global sebagai pusat ekonomi syariah dunia,” katanya.

Honda Genio Makin Fashionable

”Tampilan Honda Genio yang semakin atraktif mewakilkan ekspresi anak muda,” ujar Thomas. 

UN Diganti, Pemerintah Didorong Intensifkan Sosialisasi

”Supaya apa yang kurang dan kendala yang muncul, bisa segera dievaluasi,” ujar dosen Program Studi (Prodi) Pendidikan Bahasa Inggris dan Pasca Bahasa FKIP Unram ini.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.

52 Ribu UMKM NTB Bakal Dapat Bantuan Presiden Rp 2,4 Juta

Pemprov NTB mengusulkan 52.661 UMKM sebagai penerima bantuan presiden (banpres) produktif. ”Data ini terus kita perbarui sampai minggu kedua bulan September,” kata Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB H Wirajaya Kusuma, pada Lombok Post, kemarin (23/8).

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...
Enable Notifications    Ok No thanks