MATARAM-Belanja negara di Provinsi NTB tembus hingga Rp 3,37 triliun. Realisasi ini merupakan gabungan dari belanja pemerintah pusat (BPP) sekitar Rp 954,07 miliar dan transfer ke daerah (TKD) Rp 2.417 miliar per Februari 2023.
”BPP ini mengalami pertumbuhan 0,57 persen dibandingkan tahun lalu untuk periode yang sama,” kata Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) NTB Sudarmanto.
BPP merupakan belanja kementerian/lembaga yang berada di Provinsi NTB. Meski mengalami pertumbuhan, realisasi tersebut masih lebih rendah dibandingkan wilayah Bali sebesar Rp 954,64 miliar dan NTT Rp 1.133,37 miliar.
Darmanto menerangkan, BPP merupakan gabungan dari belanja pegawai; belanja barang; belanja sosial; dan belanja modal. ”Gabungan realisasi keempatnya itu mencapai Rp 945,07 miliar,” ujarnya.
Untuk realisasi belanja pegawai hingga Februari mengalami kenaikan 1,63 persen menjadi Rp 357,56 miliar. Kenaikan ini ditunjang pembayaran tunjangan kinerja alias tukin; belanja gaji dan tunjangan pegawai non PNS; dan belanja gaji serta tunjangan TNI-Polri.
Realisasi belanja barang juga mengalami kenaikan cukup tinggi, yakni 49,12 persen. Ini membuat belanja barang pada Februari 2023 mencapai Rp 248,14 miliar. Kenaikan ini berasal dari 8 kegiatan, seperti pembayaran termin pada sejumlah proyek; belanja operasional; hingga belanja jasa yang menunjang kegiatan kantor.
Adapun untuk belanja modal, mengalami penurunan 19,11 persen menjadi Rp 348,17 miliar. Penurunan ini disebabkan adanya pembayaran tagihan belanja tahun jamak di 2022 yang jatuh tempo awal tahun 2023. Juga sebagian besar proyek 2023 masih dalam proses persiapan lelang.
”Kalau untuk belanja sosial itu sudah Rp 0,20 miliar. Diberikan untuk beasiswa mahasiswa dan bansos di Panti Paramita,” jelas Darmanto.
Lebih lanjut, untuk penyaluran TKD mencapai Rp 2,417 triliun. Realisasi ini sebesar 14,87 persen dari pagu TKD tahun 2023. Adapun rincian realisasinya meliputi Dana Bagi Hasil (DBH) Rp 204,32 miliar; Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 1,711 triliun; Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik Rp 355,65 miliar; dan Dana Desa Rp 146,24 miliar.
Kinerja realisasi TKD sebesar 14,87 persen lebih rendah dibandingkan periode Februari 2022. Namun, angkanya cukup tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 12,53 persen. (dit/r5)
