alexametrics
Minggu, 20 September 2020
Minggu, 20 September 2020

APBD NTB Masuk Kategori Rendah, Tugas Pembantuan Dianggap Bebani Daerah

MATARAM-Pola pembayaran dana tugas pembantuan (TP) membebani pemerintah daerah (pemda). Meski dananya diberikan pusat, namun pemda harus menalangi terlebih dahulu menggunakan pendapatan asli daerah (PAD). Pola itu sangat berat bagi daerah dengan fiskal rendah. ”Kalau terus menerus sangat membebani kami,” kata Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB H Zainul Islam, kemarin (28/5).

Ia menyebutkan, nilai TP di Pemprov NTB mencapai Rp 108 miliar lebih untuk beberapa proyek bidang kesehatan. Semua dana memang dibayar pemerintah pusat. Namun tahun ini TP baru dibayar setelah semua pekerjaan selesai 100 persen. Itu pun harus menggunakan PAD terlebih dahulu.

Jika APBD NTB sudah masuk kategori menengah atau tinggi, pola itu mungkin tidak masalah. Pemda masih kuat menalanginya. Tapi pemprov dengan APBD Rp 5,2 triliun masih masuk kategori rendah. Baru masuk kategori sedang Rp 6,2 triliun dan kategori tinggi dengan belanja APBD Rp 10 triliun ke atas. ”Kalau APBD kita tinggi mungkin tidak masalah,” ujarnya.

Zainul mengusulkan, pola pembayaran TP dikembalikan ke pola lama. Pembayaran tetap dilakukan setelah pekerjaan tuntas 100 persen, kemudian laporan pertanggungjawabannya diklaim ke pusat untuk dibayar. Pola seperti itu menurutnya akan lebih baik bagi pemda. Dengan pola yang sekarang, setelah membayar pemda harus menunggu kepastian dari pusat. ”Kalau dananya cepat cari, sementara kami butuh membiayai banyak belanja,” katanya.

Ia menambahkan, realisasi anggaran hingga saat ini masih rendah. Baru 27 persen dari total dana Rp 5,2 triliun. Hal itu menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Meski demikian, dia optimis realisasi anggaran bisa semakin cepat pada triwulan dua dan tiga. ”Saat ini pekerjaan fisik masih dalam masa kontrak ada yang belum selesai kontraknya, sehingga anggarannya belum dicairkan,” katanya.

BPKAD dalam hal ini tugasnya membayar setiap belanja program. Tapi uang baru bisa cair kalau dokumen syarat pembayaran sudah jelas. Mereka tidak mungkin membayar sesuatu yang tidak jelas. ”Belanja ini sifatnya wajib, jadi pasti akan dibayar,” katanya.

Realisasi anggaran juga dipenguruhi realisasi pendapatan, kalau pendapatan seret maka akan berpangaruh pada belanja daerah. Tapi pemprov mengaku tidak pernah sampai defisit, semua program yang dilaksanakan pasti bisa dibayar.

Terpisah, Kepala Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan (DJPb) NTB Syarwan menjelaskan, pembayaran TP tidak ribet, tidak ada pola yang mengharuskan pemda membayar terlebih dahulu menggunakan PAD. Begitu semuanya selesai langsung diajukan ke sistem dan dibayar. ”APBN sangat simpel, tidak ada yang mengharuskan bayar pakai dana daerah dulu,” katanya. (ili/r5)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Film MOHAN, Ini Dia Official Teasernya

Rumah Produksi Warna tengah merampungkan pembuatan film MOHAN. Film bergenre drama remaja tersebut tengah memasuki fase shooting. Namun demikian sebagai bocoran Warna telah meluncurkan cuplikan Official Teaser nya.

14 Ribu UMKM Lombok Utara Diusulkan Terima Banpres

Jumlah UMKM KLU yang diusulkan menerima bantuan presiden (Banpres) Rp 2,4 juta bertambah. Dari sebelumnya hanya 4. 890, kini tercatat ada 14 ribu UMKM. ”Itu berdasarkan laporan kabid saya, sudah 14 ribu UMKM yang tercatat dan diusulkan ke pusat,” ujar Plh Kepala Diskoperindag KLU HM Najib, kemarin (18/9).

Cegah Penyimpangan, Bupati Lobar Amankan 640 Dokumen Aset Daerah

Dinas Arsip dan Perpustakaan Lombok Barat (Lobar) terus mencari dokumen-dokumen aset milik pemkab. ”Kalau arsip (dokumen) hilang, aset daerah juga melayang,” kata Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Lobar H Muhammad Yamil.

Penuh Sampah, Warga Dasan Geres Turun Bersihkan Sungai

Pola hidup bersih digalakkan warga di Lingkungan Dasan Geres Tengah. Salah satunya melalui program sungai bersih. ”Kita ciptakan lingkungan bersih dan asri,” kata Lurah Dasan Geres Hulaifi, kemarin.

Perintah Menteri, RT Wajib Bentuk Satgas Penaganan Covid-19

Upaya menekan penyebaran virus COVID-19 masih harus gencar. Salah satu kebijakan baru yang digagas adalah mewajibkan membentuk satgas penanganan COVID-19 hingga level kelurahan, dusun atau RT/RW. Satgas tersebut nantinya bertugas mengawal pelaksanaan kebijakan satgas pusat di lapangan.

Senggigi Telah Kembali (Bagian-2)

SELAMA berminggu-minggu “kegiatan tidak berarti ini” dilaksanakan tanpa ada maksud apa-apa kecuali biar sampah tidak menumpuk. Namun keberartian “kegiatan tidak berarti ini” justru menjadi simpul efektif dari kebersamaan dan rasa senasib sepenangungan seluruh komponen yang ikut bergotong royong.

Paling Sering Dibaca

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Di Tengah Pandemi Korona, Dua Murid SMP di Lombok Tengah Menikah

Saat sekolah tak kunjung dibuka karena Pandemi Korona dua pelajar SMP di Lombok Tengah memilih untuk melangsungkan pernikahan Sabtu (12/9) lalu. Mereka adalah Suhaimi, kelas 2 SMP asal  Desa Pengenjek, Kecamatan Pringgarata menikahi Nur Herawati, kelas 1 SMP.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Saat Pandemi, Anak 14 Tahun di Mataram Nikah Dini

Fenomena pernikahan usia anak masih terjadi di Kota Mataram. Seperti yang terjadi di Kelurahan Karang Baru pekan lalu. AA, perempuan usia 14 tahun juga memilih menikah dengan IW, 20 tahun warga kelurahan Selagalas. Keduanya enggan dipisahkan dengan alasan cinta.
Enable Notifications    Ok No thanks