alexametrics
Senin, 28 September 2020
Senin, 28 September 2020

Tambah Libur Lebaran, Sanksi Menanti

MATARAM-Cuti bersama Lebaran telah ditetapkan. Aparatur Sipil Negara (ASN) mendapat libur panjang selama 11 hari mulai Kamis (30/6). Dengan kepastian hari libur itu, para pegawai diimbau tidak menambah libur sendiri.

”Kami akan mengawasi kedisiplinan pegawai setelah libur Lebaran nanti,” kata Kepala Biro Organisasi NTB H Yusron Hadi, kemarin (28/5).

Pemantauan kedisiplinan pegawai merupakan perintah langsung  Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Dalam edaran tersebut, pemda diminta memantau kehadiran ASN. Hasil pemantauan akan langsung dilaporkan ke pusat melalui aplikasi resmi Kemenpan-RB pada hari itu juga.

”ASN yang tidak masuk pada 10 Juni tanpa keterangan resmi akan dikenakan sanksi disiplin,” katanya.

Ia menambahkan, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 13 Tahun 2019 tentang Cuti Bersama Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dalam Kepres tersebut ditetapkan cuti bersama Lebaran tanggal 3, 4, dan 7 Juni 2019. Serta 24 Desember cuti bersama hari natal. ”Sehingga tahun ini terdapat empat hari cuti bersama,” katanya.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin dalam keterangan persnya menjelaskan, keputusan cuti bersama didasari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Dengan adanya Kepres ini, cuti bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan PNS. Artinya, mereka bisa mengajukan tambahan cuti setelah libur Lebaran.

Penetapan cuti bersama ini diperlukan untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas hari kerja PNS. PNS yang melaksanakan tugas pelayanan selama cuti bersama akan diberikan tambahan cuti tahunan sebagai kompensasi.

Sebelumnya, dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Kemenpan-RB telah ditetapkan hari libur dan cuti bersama tahun 2019 yang berlaku untuk umum. “Cuti bersama Kepres sama dengan SKB tiga menteri tersebut,” katanya. (ili/r5) 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Distribusi Bantuan Beras Lelet, Dewan Minta Pemprov NTB Ambil Alih

”Pemda harus secepatnya koordinasi ke pusat, kalau ada kemungkinan ambil alih, take over secepatnya, kasihan masyarakat,” tegas Anggota Komisi V DPRD NTB Akhdiansyah, Minggu (27/9/2020).

Kantongi Persetujuan Mendagri, Pjs Bupati Boleh Lakukan Mutasi

”Bisa (rombak) tetapi ada kendali di situ yakni rekom KASN. Pejabat definitif saja harus ada rekom KASN,” katanya.

Akhir September, Tren Konsumsi BBM dan LPG di NTB Meningkat

”Jumlah ini meningkat dibandingkan Bulan Mei 2020, ketika Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dilaksanakan di berbagai daerah,” kata Unit Manager Communication, Relations, & CSR MOR V Jatimbalinus Rustam Aji, Jumat (25/9/2020) lalu.

LEM Hadirkan Baby Crab dan Gelar Plants Exhibition

Kami terus menghadirkan apa pun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Terpenting bisa menghibur mereka selama masa pandemi ini,” imbuh Eva.

Soal Kuota Gratis, Sekolah di Mataram Masih Validasi Data

”Verval ini kita lakukan  secara bertahap juga, setiap hari ada saja yang divalidasi,” jelas Suherman.

Simulasi Pembukaan Sekolah di NTB, Kerumunan Siswa Masih Terjadi

”Kalau di dalam lingkungan sekolah, semuanya tertib, tetapi pada saat pulang, masih ada kita temukan (kerumunan) meski tidak terlalu banyak ya,” ujarnya.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks