alexametrics
Jumat, 10 Juli 2020
Jumat, 10 Juli 2020

Dana RTLH Dipangkas, Pemprov NTB Ngutang Rp 14 Miliar

MATARAM-Dana pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) dipangkas Rp 14 miliar. Akibatnya, pemprov berutang ke pihak ketiga untuk melanjutkan pembangunan rumah warga. ”Ya…namanya juga bencana covid-19,” keluh Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) NTB H Azhar, kemarin (28/6/2020).

Azhar menjelaskan, dana yang dialokasikan untuk memperbaiki 913 unit RTLH tahun ini mencapai Rp 20 miliar. Tapi dana dipangkas sekitar Rp 14 miliar untuk penanganan covid-19. ”Hanya tersedia anggaran 30 persen atau Rp 6 miliar saja, sisanya akan dibayar tahun 2021,” katanya.

Mereka tidak bisa membatalkan pembangunan RTLH sebab progres fisik sudah 50 persen. Selain itu, Dinas Perkim NTB juga sudah terikat kontrak dengan 83 pihak ketiga untuk pembangunan 913 unit rumah.

Nilai kontrak masing-masing kontraktor bervariasi, antara Rp 150 juta, Rp 170 juta, dan Rp 190 juta. Tapi mereka tidak akan mendapatkan pembayaran utuh tahun ini. ”Daerah ngutang karena APBD dialihkan untuk penanganan covid-19,” katanya.

Solusinya, mereka membuat adendum cara pembayaran. Mereka sepakat tahun 2020 hanya dibayar 30 persen dan sisanya 70 persen tahun 2021. ”Dengan harapan pembangunan fisik selesai 100 persen tahun ini,” jelasnya.

Ia berharap pembangunan RTLH tidak terhambat lagi. Meski dilanda bencana, warga tetap mendapatkan haknya.

Guna memudahkan pembangunan, Dinas Perkim meminta bantuan Bank NTB Syariah. Ia berharap bank daerah itu mau bekerja sama dengan semua rekanan yang sedang bekerja. ”Dengan sistem bagi hasil kontraktor kecil yang kerja dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik,” harapnya.

Azhar menambahkan, jumlah RTLH yang harus diperbaiki pemerintah masih sangat banyak. Se-NTB jumlahnya mencapai 17.500 unit dan membutuhkan dana Rp 318 miliar. Perbaikan rumah dilakukan bertahap sesuai kemampuan fiskal daerah.

Sebelumnya, Kepala Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (APP-LPBJP) Setda NTB Sadimin mengakui, proyek-proyek pembangunan hampir mandek karena covid-19. ”Tapi yang sudah selesai tender jalan terus, yang belum-belum tender ditunda semua,” kantanya.

Upaya percepatan pembangunan yang sudah dilakukan sejak awal tahun berantakan karena covid-19. ”Mau bagaimana lagi,” katanya pasrah.

Ia menyebut, belanja modal dan barang jasa yang semula mencapai Rp 2,3 triliun, menyusut karena pendapatan berkurang Rp 412 miliar. Sehingga sisa belanja modal dan barang jasa Rp 1,9 triliun.

Dana Rp 1,9 triliun dibagi menjadi dua lagi. Rp 926 miliar lebih untuk penanganan covid-19 dan Rp 926 miliar lebih lainnya untuk belanja modal dan barang jasa.

Namun sisa dana belanja modal dan barang jasa yang masih bisa dipakai sampai akhir tahun hanya Rp 500 miliar lebih. Sebab yang lain sudah dipakai di awal tahun. ”Jadi sekarang PNS ini gajinya tetap tapi kegiatan tidak ada, semua fokus ke covid-19,” katanya.

Dari hasil refocusing dana penanganan covid-19 di NTB, Kementerian Keuangan memangkas dana transfer daerah dan dana desa Rp 3 triliun lebih dari semua pemda di NTB. Pagu semula Rp 16,3 triliun berkurang menjadi Rp 13,2 triliun. Jatah pemprov sendiri berkurang dari Rp 3,8 triliun menjadi Rp 2,6 triliun.  (ili/r5)

 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Akurasi Alat Rapid Test Buatan NTB Mampu Saingi Produk Impor

Indonesia akhirnya resmi melaunching alat rapid test inovasi dalam negeri. Diberi nama RI-GHA Covid-19, alat ini diklaim memiliki akurasi nyaris sempurna.

Menyoal Pengetahuan dalam Penanganan Covid-19 Menghadapi New Normal

KASUS covid-19 sudah lebih dari empat bulan berjalan sejak kasus pertama, tanda-tanda penurunan belum juga terlihat. Prediksi para ahli terancam gagal, usaha-usaha pemerintah melalui program stimulus ekonomi dan bantuan sosial lainnya belum mampu mengatasi dampak ekonomi dan sosial covid-19.

Cegah Korona, Pasar Burung Cakranegara Kekurangan Tempat Cuci Tangan

   Kalau protokol kesehatan sudah diberlakukan di hotel, restoran, pusat pertokoan dan perkantoran, tidak demikian dengan di pasar. Penerapan protokol kesehatan di pasar diakui Lurah Cakranegara Barat I Wayan Swira masih kedodoran

Anak Tak Lulus Zonasi, Orang Tua di Mataram Serbu Dikbud NTB

Protes keras dilayangkan ratusan orang tua calon siswa SMA di Mataram. Mereka mendatangi Dinas Dikbud NTB, meminta kepastian nasib anak mereka. ”Setiap tahun, jalur zonasi ini selalu bermasalah,” kata Suharman, salah satu orang tua, pada Lombok Post, Kamis (9/7/2020).

Pak Wali..!! Kelurahan Cakra Barat Butuh APD Segera

Kelurahan Cakranegara Barat, salah satu wilayah yang berstatus zona merah di Mataram. Tidak main-main. Sebanyak 27 warga kelurahan ini dipastikan positif terinfeksi Covid-19. Warga kelurahan ingin status wilayah tempat tinggalnya keluar dari zona merah. Mereka butuh bantuan pemerintah.

Penanganan Kasus Pernikahan Sejenis Dialihkan ke Polres Lobar

Kasus pernikahan sesama pria  SU alias Mita dengan MU menyeret pejabat yang mengeluarkan rekomendasi dan menerbitkan surat nikah. Yakni  Kepala Lingkungan (Kaling) Pejarakan, Lurah Pejarakan Karya, dan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Ampenan

Paling Sering Dibaca

Jika Masih Tak Patuh, Seluruh Pasar di Mataram Bakal Ditutup Paksa

akil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah mengancam akan menutup pasar yang mengabaikan protokol kesehatan. Ancaman tersebut disampaikan Wagub saat menggelar inspeksi mendadak di Pasar Mandalika, kemarin (8/7). Dia mendapati langsung banyak pedagang dan pembeli tidak mengenakan masker.

Zona Merah Korona, Wagub NTB : Mana Pol PP Mataram, Kenapa Sembunyi?

Pemkot Mataram dinilai lemah dalam merespon dan menangani Covid-19. Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah pun begitu geregetan. Meski zona merah dengan kasus positif dan kematian tiap hari, penerapan protokol kesehatan di ibu kota justru sangat longgar. Tak lagi ada pengawasan macam sedang tidak terjadi apa-apa.

Istri Model Suami Youtuber, Bantah Cari Sensasi “Mahar Sandal Jepit”

Pernikahan dengan mahar sandal jepit Iwan Firman Wahyudi dan Helmi Susanti bukan bermaksud mencari  sensasi di media sosial. Menurut mereka ikatan mereka tulus beralas kasih sayang.

Pilbup Loteng, Lale Prayatni Mulai Goyang Posisi Pathul Bahri

Lobi politik tersaji di DPP Partai Gerindra. Dari informasi yang dihimpun Lombok Post, diam-diam SK Gerindra dibidik Prayatni melalui ‘lorong’ Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo.

Turun dari Rinjani, Warga Lombok Tengah Tewas Jatuh ke Jurang

Pendakian di Gunung Rinjani kembali memakan korban jiwa. Sahli, 36 tahun, warga Desa Tampak Siring, Lombok Tengah meninggal setelah terjatuh ke jurang di kawasan Gunung Rinjani, Senin (6/7).
Enable Notifications.    Ok No thanks