alexametrics
Minggu, 12 Juli 2020
Minggu, 12 Juli 2020

Sebagian Lahan MotoGP Mandalika Masih Bersengketa dengan Warga

Sejumlah titik lahan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika belum klir. Termasuk di lokasi pembanguna sirkuit MotoGP. Namun, pihak PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) mengklaim lahan tersebut sudah klir dan masih dalam proses pengerjaan.

====

PT ITDC masih memiliki pekerjaan rumah. Yakni, persoalan lahan. Saat ini, tinggal tiga perkara lahan yang masih bergulir di pengadilan. Tak hanya itu, ada juga persoalan tanah enclave yang belum terbayarkan.

Salah satu perkara perdata yang masih bergulir di pengadilan, yakni perkara dengan Umar. Dari  data SIPP PN Praya, Lombok Tengah (Loteng), Umar mulai menggugat pada, 18 Oktober 2018.

Saat ini, kasus tersebut masih bergulir di Mahkamah Agung (MA). Pihak PT ITDC masih menunggu putusan kasasi.

Ada tujuh yang digugat Umar. Diantaranya, PT ITDC (tergugat 1), Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lombok Tengah (tergugat 2), BPN NTB (tergugat 3), BPN RI (tergugat 4), Hotel Pullman (tergugat 5), Hotel Royal Tulip (tergugat 6), dan Paramount Lombok Resort and Residence (tergugat 7).

Pada gugatannya, ada beberapa petitum yang diajukan. Seperti, Menyatakan tanah objek sengketa sah milik penggugat; Menyatakan  perbuatan tergugat 1,5,6, dan 7 yang menguasai tanah adalah perbuatan melawan hukum;  Menyatakan perbuatan tergugat 2,3,4 telah menghilangkan hak atas tanah dan menentukan objek sengketa milik tergugat 1 tanpa ada proses jual beli, tukar menukar, hibah ataupun ganti rugi berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang perubahan PP nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah;  Menghukum tergugat 1,5,6, dan 7 untuk mengosongkan seluruh bangunan yang berada di atas tanah sengketa.

Ditambah lagi, penggugat meminta tergugat 1, 5, 6, dan 7 untuk mengganti rugi Rp 270 miliar. Tetapi, pada sidang di tingkat peradilan pertama, penggugat harus gigit jari. Petitumnya ditolak  seluruhnya oleh majelis hakim.

Karena petitumnya ditolak sepenuhnya, Umar pun melayangkan upaya hukum banding. Upayanya pun terbayar. Majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) NTB membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 71/Pdt.G/2018/PN.Pya tersebut.

Pihak PT ITDC pun bergerak cepat. Mereka meminta permohonan ke bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejati NTB sebagai jaksa pengacara negara (JPN). Mereka resmi melayangkan kasasi ke MA. ”Ya, tinggal satu perkara yang belum selesai. Saat ini masih menunggu putusan MA,” kata Kajati NTB Nanang Sigit Yulianto.

Dia menyebutkan, total ada sebanyak 16 perkara yang sudah ditangani bidang Datun di kawasan lahan KEK Mandalika. Jika dikalkulasikan harga lahan itu sekitar Rp 600 miliar.

Semuanya sudah klir. ”Semua perkara itu kita menangkan semua,” jelasnya.

Dari analisis perkaranya, masyarakat mengklaim menggunakan surat-surat palsu dan sporadik palsu. ”Mereka yang mengajukan itu kalah semua,” bebernya.

Atas nama Umar itu sudah mengklaim lahan yang dimiliki di tiga lokasi. Dua perkara dimenangkan JPN. ”Satunya lagi masih menunggu kasasi. Kalau saya optimis bidang Datun pasti bisa memenangkan perkara itu,” ujarnya.

Nanang mengatakan, seharusnya mereka yang mengajukan surat-surat palsu tersebut bisa dipidanakan. ”Tergantung penyidik sekarang ini. Kalau mau membuat kapok, kasus pidana pemalsuan surat palsu itu  bisa diusut. Biar memberikan efek jera,” kata dia.

Dia mengakui ada beberapa yang belum diselesaikan. Tetapi, masih proses penyelesaian. ”Saya tidak ingat data persisnya. Sepertinya, ada,” ujarnya.

Nanang menjelaskan, lahan sirkuit MotoGP sudah tidak ada masalah. Semua persoalan lahan sudah klir. ”Memang ada persoalan  di lahan itu (MotoGp), tetapi sudah diselesaikan. Sekarang tinggal diusir saja orang-orang yang masih mengklaim memiliki lahan di wilayah itu,” ungkapnya.

Tanah Diduga Belum Dibayar

Sementara itu, persoalan tanah enklave, sudah didengungkan penyelesaiannya sejak 2018. Pemprov NTB telah mengeluarkan surat Nomor 120/220/Pem/2018.

Perihal surat tersebut mengenai penyelesaian tanah masyarakat di KEK Mandalika. Surat tersebut ditandatangani Sekda NTB Ir H Rosiady Husaenie Sayuti.

Salah satu tanah enklave yang belum dibayar atas nama Gema Lazuardi. Lahan miliknya sudah ditetapkan berdasarkan putusan MA Nomor: 2983.k/PDT/1995.

Gema Akhmad Muzakir selaku penasihat hukum Gema Lazuardi mengatakan, bukti kepemilikan kliennya itu sudah dimiliki. ”Kami memiliki putusan MA. Untuk membuktikan keabsahan kepemilikan lahan,” kata Gema.

Lahan yang dimilikinya itu berada di kawasan hak pengelolaan (HPL) 88. Lahannya itu, tepat berada di lokasi pembangunan sirkuit MotoGP. ”Luas lahan yang klien saya miliki adalah 60 are. Letaknya tepat di pembangunan sirkuit itu,” ungkapnya.

Gema mengatakan, pada proses penyelesaian pembebasan lahan sempat terjadi tarik ulur. Kliennya mematok harga  Rp 200 juta per are-nya.”Namun, pihak PT ITDC ingin membayar dengan harga yang cukup rendah,” ujarnya.

Sehingga, turunlah tim appraisal yang menentukan harga untuk pembebasan lahan. Ditetapkan harga per are Rp 125 juta. ”Sebenarnya kami berat untuk melepasnya dengan harga segitu. Namun, setelah dicek tim appraisal kami pun bersedia melepasnya. Tetapi, belum dibayar sampai sekarang,” kata Gema.

VP Corporate Secretary ITDC Miranti Nasti Rendranti mengatakan, terkait tanah enklave yang diklaim Gema Lazuardi sudah pernah dilakukan mediasi. Disimpulkan, lahan tersebut bukan masuk tanah enclave.  ”Lahan yang diklaim saudara Gema itu berada di lahan HPL 88. BPN (Badan Pertanahan Nasional) sudah menerbitkan sertifikat HPL atas nama PT ITDC,” kata Miranti melalui whatsapp.

Jika Gema meragukan keabsahan sertifikat HPL yang diterbitkan BPN, atau yakin memiliki hak dan bukti yang kuat dipersilakan mengajukan upaya hukum sesuai ketentuan yang berlaku. ”Silakan saja mengajukan upaya hukum,” pintanya.

Apakah tanah enclave di KEK Mandalika sudah klir?  Miranti tak memberikan  jawaban pasti. ”Saya lagi tidak enak badan. Lewat chat saja. Nanti kita jawab,” kata Miranti.

Sementara itu, Kejati NTB Nanang Sigit Yulianto mengatakan, pihaknya tetap mengawal terkait pembayaran tanah enclave yang dilakukan pihak PT ITDC. ”Kita tetap kawal untuk pembebasan lahannya,” kata Nanang.

Harga pembayaran tanah enklave itu ditentukan tim appraisal. Masyarakat tidak boleh mematok harga tinggi. ”Ini ada yang mematok harga mahal. Tidak berdasarkan pada hasil penentuan harga dari tim appraisal,” terangnya.

Tim appraisal meneliti harga lahan diwilayah KEK Mandalika secara independen. ”Jadi, masyarakat harus menerima berdasarkan penentuan tim appraisal,” pungkasnya. (arl/r2)

 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Ke Praya Tak Pakai Masker, Siap-siap Dihukum Push Up

Menurunnya kesadaran warga menggunakan masker membuat jajaran Polres Lombok Tengah menggelar razia. “Kami sasar pasar-pasar dan pusat pertokoan di wilayah Praya,” kata Kasatnarkoba Polres Loteng Iptu Hizkia Siagian, Jumat (10/7).

JPS Gemilang III Segera Disalurkan, Mudah-mudahan Tepat Sasaran

antuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang tahap III segera disalurkan. Gubernur NTB H Zulkieflimansyah meminta penyaluran JPS yang terakhir ini dilakukan tanpa cela.

Pemerintah Janji Bantu UMKM NTB Terdampak Korona, Ini Syaratnya

encairan bantuan Rp 800 triliun bagi UMKM dan IKM masih menunggu petujuk pemerintah pusat. ”Kita tunggu petunjuk teknisnya dari kementerian koperasi UKM,” kata Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB Wirajaya Kusuma, Jumat (10/7

Kompak Lawan Korona, Kelurahan Cakra Timur Bertahan di Zona Hijau

Kelurahan Cakranegara Timur patut dicontoh. Saat keluarahan lain di Kota Mataram zona merah Covid-19, justru Cakra Timur berada pada zona hijau. Strategi para pemimpin di wilayah ini membuat virus Korona tak berani mendekat. Apa resepnya?

Berkurban di Masa Korona, Ini Fatwa MUI

Jumat (10/7) malam Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa terbaru bernomor 36/2020 tentang salat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban. MUI di antaranya meminta kegiatan penyembelihan tidak tekonsentrasi pada saat Idul Adha saja.

Batal Berangkat, 16 Jamaah NTB Tarik Ongkos Haji

Karena ibadah haji ditiadakan, 16 orang jamaah calon haji (JCH) asal NTB menarik ongkos haji yang telah dilunasi. ”Masing-masing lima orang dari Mataram, Lombok Barat, Sumbawa, dan satu orang dari Bima,” kata Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag NTB H Ali Fikri, Jumat (10/7).

Paling Sering Dibaca

Diserang Penjahat, Perwira Polisi di Sumbawa Meninggal Dunia

IPDA Uji Siswanto, Kepala Unit (Kanit) Reskrim Polsek Utan, Sumbawa gugur dalam bertugas. Ayah tiga anak ini diserang oleh seorang terlapor berinisial RH alias Bim kasus pengancaman. Korban diserang, setelah mendamaikan warga dengan terduga pelaku.

Duka di Lombok Utara, Suami Tewas Tergantung, Istri Tergeletak di Ranjang

Warga Dusun Sumur Jiri, Desa Santong Mulia, Kecamatan Kayangan, Lombok Utara, geger. Pasangan suami istri (pasutri) berinisial S, 25 tahun dan R, 20 tahun ditemukan tewas di dalam rumahnya, Minggu malam (5/7).

12 Karyawan Bank di Cilinaya Mataram Positif Korona

Di Kelurahan Cilinaya misalnya. Di sini tercatat ada 12 karyawan salah satu bank terpapar virus Korona. “Sebenarnya hanya satu. Namun setelah kita tracing, menjadi 12 orang yang positif,” kata Lurah Cilinaya I Gusti Agung Nugrahini, Kamis (9/7)

Pakai Narkoba, Satu Anggota Polisi Ditangkap di Mataram

Tim Subdit II Ditresnarkoba Polda NTB menangkap jaringan narkoba di salah satu hotel di mataram dua pekan lalu. Sebanyak empat orang berinsial E, LA, AD, dan SL. “E adalah polisi aktif, LA dan AD pecatan polisi, SL warga sipil,” kata Dirresnarkoba Polda NTB Kombes Pol Helmi Kwarta Kusuma Putra Rauf, kemarin (10/7).

PKS Berpeluang Kocok Ulang Figur di Pilbup Lombok Tengah

Peta kekuatan politik Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) di Lombok Tengah (Loteng) tampak berimbang. Ini terlihat dari hasil survei yang dilakukan PKS bekerja sama dengan Olat Maras Institute (OMI).
Enable Notifications.    Ok No thanks