Selasa, 31 Januari 2023
Selasa, 31 Januari 2023

Penetapan UMP Tahun 2023, Gubernur NTB Akhirnya Pilih Jalan Tengah

MATARAM-Gubernur NTB Zulkieflimansyah memilih jalan tengah. Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023 ditetapkan dengan mengikuti usulan dari dewan pengupahan. ”Ini yang terbaik. Saya kira juga tidak terlalu memberatkan,” kata Zul.

Penetapan upah minimum dilakukan gubernur di last minute. Tepat pada 28 November yang merupakan batas waktu terakhir untuk penetapan UMP 2023, seperti instruksi dari Kementerian Ketenagakerjaan.

UMP 2023 ditetapkan sebesar Rp 2.371.407. Nilai tersebut naik sebesar Rp 164.195 atau 7,44 persen dari UMP 2022 sebanyak Rp 2.202212. UMP ini berlaku mulai 1 Januari 2023. ”Kami harapkan pengusaha bisa mematuhi ini,” tegas Zul.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB I Gede Putu Aryadi mengatakan, penerapan UMP berlaku untuk pekerja mulai 0 bulan hingga 12 bulan. Lebih dari itu, penghitungannya menggunakan skala pengupahan. ”Jadi yang baru bekerja itu sudah harus diberikan standar UMP,” kata Gede.

Baca Juga :  Jika Keberatan PPh Satu Persen, Pengusaha Jangan Ragu Bersuara

Terdapat perbedaan penghitungan dan acuan regulasi sehingga sempat muncul tiga opsi mengenai besaran UMP 2023, yang diusulkan kepada Gubernur.  Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menginginkan kenaikan UMP 2023 sebesar 5,38 persen atau naik Rp 118.655 dari UMP 2022.

Apindo mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Formula penghitungan pada PP tersebut melihat pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

Opsi lain ditawarkan Pemprov NTB dengan usulan kenaikan Rp 164.195 atau 7,44 persen dari UMP 2022. Pemerintah menggunakan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022. Formulasi penetapan UMP berdasarkan regulasi ini adalah nilai upah minimum berdasarkan penjumlahan inflasi dengan perkalian pertumbuhan ekonomi dan α (alfa).

Variabel alfa merupakan indeks tertentu yang menggambarkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai tertentu dalam rentang 0,10 sampai dengan 0,30. Pemprov kemudian memilih asumsi nilai alfa 0,10 dan dikombinasikan dengan nilai inflasi serta pertumbuhan ekonomi terakhir. Sehingga menghasilkan besaran UMP naik 7,44 persen.

Baca Juga :  Bima, Dompu, Sumbawa Zona Merah, Pemprov Kaji Pembatasan Skala Besar

Sementara dari serikat buruh dan pekerja menginginkan UMP 2023 naik 8,04 persen atau Rp 177.416. Formulasi penghitungannya sama dengan pemerintah, menggunakan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022. Perbedaannya hanya variabel alfa yang digunakan serikat buruh dan pekerja, yakni dengan asumsi 0,20.

Gede menerangkan, keluarnya Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 sebagai upaya pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat. Ini juga sebagai jalan tengah dalam menghadapi potensi resesi di tahun depan.

”Tapi yang dipilih berdasarkan usulan dewan pengupahan. Harapannya ini bisa tetap menjaga daya beli masyarakat, salah satunya dari buruh dan pekerja ini,” tandasnya. (dit/r5)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications OK No thanks