MATARAM-Wakil Gubernur NTB Sitti Rohmi Djalilah menekankan pentingnya pembangunan kesehatan sebagai prioritas. ”Kesehatan ini kan jadi hak seluruh masyarakat NTB,” kata Rohmi.
Sehat menjadi satu hal penting di dalam pembangunan. Karena itu, Rohmi menyebut sudah seharusnya seluruh pemangku kebijakan memperjuangkan itu dengan maksimal. Terutama untuk enam pilar transformasi kesehatan, seperti layanan primer; rujukan; ketahanan kesehatan; pembiayaan kesehatan; tenaga kesehatan; hingga teknologi.
Pembangunan sektor kesehatan yang setengah hati akan berpengaruh pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM). ”Tidak akan meningkat kalau pembangunan kesehatan tidak diperjuangkan dengan sungguh-sungguh,” ujarnya.
Kata Rohmi pembangunan kesehatan bisa dimulai dari hal yang paling dekat dengan masyarakat. Seperti pelayanan puskesmas; posyandu; dan puskesmas pembantu yang harus berkualitas untuk menyelamatkan masyarakat NTB. ”Termasuk pelayanan kesehatan juga di tingkat rumah sakit,” kata Rohmi.
Begitu juga mengenai penerapan tiga pilar sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM. Yakni setop buang air besar sembarangan, cuci tangan pakai sabun, hingga pengolahan air minum dan makanan yang aman. Juga pengelolaan sampah rumah tangga dan limbah cair rumah tangga.
Bagi kabupaten/kota yang telah mendeklarasikan STBM, diminta Rohmi untuk tetap konsisten. ”Masih ada 6 kabupaten/kota yang belum mendeklarasikan dua pilar STBM ini, soal sampah dan limbah cair rumah tangga,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) NTB dr Lalu Hamzi Fikri mengatakan, pembangunan kesehatan tetap menjadi tugas utama. Langkah konkret juga dilakukan, apalagi setelah rapat kerja kesehatan daerah (Rakerkesda) pada pertengahan Maret lalu. ”Sejumlah rekomendasi dihasilkan dalam rakerkesda tersebut,” katanya.
Kata Fikri, pemerintah menargetkan percepatan pencapaian indikator yang belum tercapai di 2022, untuk terealisasi di 2023. Termasuk mengenai penyediaan alokasi anggaran yang memadai. ”Komitmen ini tetap kami pegang untuk dilaksanakan tahun ini,” ujar Fikri.
Dikes juga mendorong ada kerja sama dengan UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) di provinsi maupun kabupaten/kota. Kaitannya dengan pemberian tablet tambah darah, pemberian materi kesehatan reproduksi, pencegahan pernikahan anak, hingga bakti stunting.
Peningkatan dan pemerataan terhadap kapasitas maupun distribusi tenaga kesehatan. Termasuk melakukan upaya untuk pemenuhan alat di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) di tingkat pertama dan rujukan.
”Untuk semua rekomendasi dan target di 2023, kolaborasi dengan mitra, pihak ketiga, hingga masyarakat akan sangat dibutuhkan,” tandasnya. (dit/r5)
