alexametrics
Kamis, 13 Agustus 2020
Kamis, 13 Agustus 2020

Isolasi Warga Miskin, Pemda di NTB Semestinya Beri Kompensasi

MATARAM-Jaring Pengaman Sosial (JPS) Pemprov NTB dinilai masih ringkih. Belum memberi jaminan keamanan ekonomi bagi rakyat. Pemprov dinilai salah langkah tangani pandemi Covid-19 di NTB. Pengamat Ekonomi NTB Sopiandi melihat andai sedari awal Pemprov NTB sudah siap dengan simulasi penanganan harusnya tidak seriuh saat ini.

CEO & Founder Berugak Lombok itu melihat penanganan kasus dan dampak ekonomi sebenarnya bisa diramal dari awal. “Kita bisa pakai analisis trend dan permodelan,” kata lulusan alumnusi UGM itu, kemarin (29/4).

Dia mencontohkan dengan mengambil kasus positif pada tanggal 12 April. “Yang positif saat itu 37 orang,” terangnya.

Maka pendekatan ekonomi bagi yang positif dan yang harus dikarantina sudah bisa dikalkulasi. Andi mengasumsikan 1 orang positif bersentuhan dengan 50 orang. Maka tinggal dikali 37 pasien positif “Kita dapat angka 1.850 orang,” ulasnya.

Pemprov NTB sudah harus punya strategi meminta 1.850 orang mau secara sukarela atau terpaksa mengkaratina diri.  “Yang jadi persoalan kan kalau dia seorang suami rumah tangga harus memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga,” terangnya.

Misalnya dengan memberi insentif Rp 250 ribu setiap hari selama masa karantina 14 hari. “Tinggal dikali dengan 1.850 orang itu maka kita dapat Rp 462,5 juta/hari” ulasnya.

Kalau dikali masa karantina 14 hari pemprov harus sediakan Rp 3,5 juta/orang atau Rp 6,475 miliar untuk semuanya. “Tambahlah dengan dana tak terduga Rp 4 miliar maka butuh Rp 10 miliaran,” ulasnya.

Bandingkan dengan dana yang telah disapkan pemprov NTB di tahap pertama Rp 160 miliar. Bahkan angka ini jauh di bawah JPS Gemilang yang menghabiskan Rp 80 miliar.

Tetapi kebijakan ini harus diikuti pengawasan ketat di akses-akses pintu masuk. Pelabuhan, bandara, dan terminal. “Rp 10 miliar itu sudah menyelamatkan 5 juta warga NTB,” imbuh Predoktoral Ekonomi Maritim Universiteit Antwerpen, Belgia itu.

Jika pendekatan ekonomi tidak mempan baru dipaksa. Libatkan Aparat Penegak Hukum (APH). Tetapi JPS Rp 250 ribu/hari cukup menggiurkan dan membuat siapapun  sukarela datang memeriksa diri. “Siapa sih yang nggak mau sehat, apalagi negara menjamin kebutuhan,” ulasnya.

Angka ini memang sudah tidak akurat saat ini. Jumlah yang positif di NTB terkonfirmasi 230 orang. Tetapi bila dihitung dengan pendekatan yang sama maka seharusnya yang harus dikarantina di NTB saat ini sebanyak 11.500 orang.

Biaya yang harus ditanggung pemprov pun mencapai Rp 2,875 miliar/hari. Atau dalam 14 hari masa karantina Rp 40,25 miliar.

Angka ini masih jauh di bawah JPS Pemprov NTB atau total anggaran yang disipakan di tahap pertama mencapai Rp 160 miliar. “Pemprov juga tidak perlu biayai sendiri bebannya bisa dibagi dengan kabupaten/kota yang punya warga,” ulasnya.

Kelemahan orang NTB terletak pada malu oleh beban sosial yang diterima bila ternyata positif korona. Tetapi sekali lagi dengan pendekatan ekonomi Andi yakin hal itu bisa diatasi dengan baik. Asal pemerintah mau lebih royal berbagi pada rakyatnya.

Misalnya dengan kasus positif saat ini 230 orang. Orang yang harus dikarantina 11.500 orang. Selain diberi insentif harian Rp 250 ribu, mereka bisa dimotivasi lagi dengan tambahan insentif bila mau memeriksa diri.

Bagi yang melapor dan mau meriksa diberi Rp 1,5 juta. “Tetapi setelah dinyatakan positif,” terangnya.

Maka pemerintah perlu menyiapkan Rp 17,2 miliar. Ditambah biaya tak terduga bulatkan menjadi Rp 20 miliar.  Maka bila ditotal Pemprov butuh biaya Rp 57,5 miliar. “Angka ini masih bisa ditangani oleh keuangan daerah kita,” ulasnya.

Maka perorang yang menjalani karantina Pemprov bisa berikan Rp 3,5 juta ditambah Rp 1,5 juta total Rp 5 juta bagi yang jalani karantina.

Bila pemprov tetap mau menggulirkan JPS tak masalah. JPS Rp 80 miliar ditambah Rp 57,5 total menjadi Rp 137,5 miliar. Itupun bisa dirampingkan lagi dengan membagi beban ke kabupaten/kota secara proporsional. “Harus segera sebab semakin lama jumlah meningkat biaya terus bertambah besar,” pungkasnya. (zad/r2)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Belajar Tatap Muka Harus Ada Izin Orang Tua Siswa

TALIWANG- Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) HW. Musyafirin menegaskan belajar tatap muka di sekolah di tengah covid-19 bisa saja digelar. Tetapi syaratnya harus ada izin atau persetujuan orang tua siswa.

Lima Daerah di NTB Alami Kekeringan Parah, Ini Daftarnya

Lima daerah di NTB mengalami kekeringan ekstrem dengan status awas. Yaitu Kabupaten Dompu, Bima, Sumbawa, Sumbawa Barat, dan Lombok Timur. ”Masyarakat  kami imbau mewaspadai dampak dari kekeringan,” kata Kepala Seksi Data dan Informasi BMKG Stasiun Klimatologi Lombok Barat Luhur Tri Uji Prayitno, kemarin (11/8).

Tertular Korona, Satu Anggota DPRD Lombok Timur Diisolasi

SELONG-Salah seorang anggota DPRD Lotim berinisial SM terpapar covid-19. “Ya, ada anggota kami yang dikonfirmasi positif,” kata Wakil Ketua DPRD Lotim H Badran Achsyid membenarkan informasi tersebut saat dihubungi Lombok Post, Selasa (11/8).

Soal Wifi Gratis Dewan Mataram : Pak Sekda Jangan Siap-Siap Saja!

Niat DPRD Kota Mataram untuk memasang wifi gratis di setiap lingkungan segera terealisasi. “Pak Sekda sudah bilang siap. Tapi saya bilang jangan siap-siap saja. Harus segera, karena anak-anak sangat butuh,” terang Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Mataram Nyayu Ernawati.

Lale-Yusuf atau Pathul-Nursiah, Siapa Didukung Golkar di Loteng?

MATARAM-Tampilnya H Yusuf Saleh mendampingi Lale Prayatni atau Lale Sileng membuat dinamika politik di Lombok Tengah (Loteng) semakin dinamis. Tidak hanya untuk peta perebutan kursi Kepala Daerah tetapi untuk arah dukungan partai Golkar.

H Masrun : TGH Saleh Hambali Harus Jadi Pahlawan Nasional

PRAYA-Kiprah dan nama besar ulama NU TGH Saleh Hambali tercatat dalam sejarah. Tokoh ulama karismatik yang berkontribusi nyata dalam membangun pendidikan dan semangat kebangsaan di Lombok, NTB.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Penggali Kubur LNS di Mataram Sakit, Arwah Minta Organ Dikembalikan

Penyidik telah melakukan otopsi terhadap jenazah Linda Novita Sari (LNS) maha siswi unram yang diduga jadi korban pembunuhan. Bagian tubuh LNS diambil dokter forensik untuk proses pemeriksaan.

Berkarya Pecah, Baihaqi-Diyah Terancam

MATARAM-Dualisme kepengurusan di DPP Partai berkarya berimbas ke daerah. terutama bagi Paslon yang sebelumnya menerima SK dukungan dari kepengurusan Berkarya terdahulu. Salah satunya pasangan H Baihaqi-Hj Baiq Diyah Ratu Ganefi (Baru) di Pilwali Mataram.

Ayo, Pekerja NTB Setor Nomor Rekening Dapat Bantuan Rp 600 Per Bulan

Para pekerja yang merupakan karyawan swasta di NTB tak boleh ketinggalan. Bagian Sumber Daya Manusia (HRD) di setiap perusahaan di NTB diingatkan agar proaktif menyetorkan rekening karyawan untuk mendapatkan bantuan Rp 600 ribu per bulan dari pemerintah.
Enable Notifications.    Ok No thanks