alexametrics
Jumat, 10 Juli 2020
Jumat, 10 Juli 2020

Sengkarut Lahan Gili Trawangan, Pemprov NTB Somasi PT GTI

MATARAM-Pemprov NTB mensomasi PT Gili Trawangan Indah (GTI). Teguran itu diberikan karena perusahaan itu menelantarkan 65 hektare (ha) aset pemprov di Gili Trawangan. ”Ini somasi pertama,” kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB Samsul Rizal saat mendampingi gubernur NTB, Senin (29/6).

Somasi pertama itu sudah dijawab PT GTI. Mereka tetap berkeinginan mengembangkan kawasan wisata di tempat itu. ”Jawaban mereka masih dipelajari biro hukum,” jelasnya.

Bila tiga kali somasi, PT GTI belum juga merealisasikan rencana investasinya, baru pemprov akan memutus kontrak kerja sama tersebut.

Somasi merupakan tahapan yang harus ditempuh karena pemerintah tidak bisa membatalkan perjanjian kerja sama secara sepihak. Langkah itu sekaligus antisipasi jangan sampai pemerintah digugar balik. ”Supaya tidak kalah di pengadilan semua prosedurnya ditempuh,” kata Gubernur NTB H Zulkieflimansyah.

Meski wanprestasi, GTI masih memiliki hak guna bangunan (HGB) sampai enam tahun ke depan. Pemprov sangat hati-hati dalam mengambil keputusan. Pemprov juga tidak ingin membuat kegaduhan yang bisa menghilangkan kepercayaan calon investor yang lain.

Kepala UPTB Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah, BPKAD NTB M Anwar menambahkan, luas aset pemprov di Gili Trawangan 75 ha. PT GTI hanya memiliki izin mengelola 65 ha, namun 90 persen lahan sudah menjadi bangunan, hotel, kafe, villa, permukiman, sekolah, dan rumah ibadah. Semua  itu dibangun warga bukan GTI.

Penyelesaian kasus PT GTI sedang dalam proses, saat ini tahapan somasi. Kalau mereka tidak mengindahkan sampai tiga kali, kontrak akan diputus.

Somasi pertama telah dijawab PT GTI. Mereka tetap mau membangun, namun meminta pemprov menghilangkan warga yang menguasai lahan saat ini. ”Intinya dia menyuruh provinsi mengamankan aset tersebut,” katanya.

Pemprov, kata Anwar, harus sedikit bersabar agar tidak ada celah gugatan. Kontrak perjanjian memang 70 tahun, tetapi HGB tinggal enam tahun lagi. ”Kita sabar dulu,” katanya.

Masyarakat yang mengelola lahan saat ini sanggap membayar setoran hingga Rp 2 miliar per tahun. Pemprov tertarik dengan solusi itu, namun dalam posisi saat ini pemprov tidak boleh mengambil keputusan sepihak. ”KPK sudah turun, kejaksaan juga mengarahkan kita, supaya tidak ada saling tuntut di kemudian hari,” katanya.

Sedangkan 10 ha lainnya, dikelola 25 orang warga. Pemprov meminta mereka melakukan balik nama untuk pembuatan izin, sehingga bisa memanfaatkan aset dengan sistem sewa. Dengan demikian pemprov mendapat hasil dari pengelolaan aset tersebut. (ili/r5)

 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Polres KSB Launching Transportasi Sehat

Polres Sumbawa Barat punya terobosan lain dalam mensukseskan Lomba Kampung Sehat

Kampus Belum Boleh Buka, Mahasiswa Belajar dari Rumah

Kemenag tidak tergesa-gesa mengizinkan perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI) membuka kuliah tatap muka. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kemenag Arskal Salim mengatakan kuliah tatap muka baru diizinkan saat semester genap tahun akademik 2020-2021 nanti.

Pecah Rekor, Sehari Penularan Korona Capai 2.567 Kasus

KASUS positif infeksi Covid-19 lagi-lagi mencetak rekor terbaru dengan pernambahan 2.567 orang pada periode 8 hingga 9 Juli 2020. Jumlah ini lebih dari 2 kali lipat rata-rata pertumbuhan kasus seribu orang per hari dalam dua minggu terakhir.

Akurasi Alat Rapid Test Buatan NTB Mampu Saingi Produk Impor

Indonesia akhirnya resmi melaunching alat rapid test inovasi dalam negeri. Diberi nama RI-GHA Covid-19, alat ini diklaim memiliki akurasi nyaris sempurna.

Menyoal Pengetahuan dalam Penanganan Covid-19 Menghadapi New Normal

KASUS covid-19 sudah lebih dari empat bulan berjalan sejak kasus pertama, tanda-tanda penurunan belum juga terlihat. Prediksi para ahli terancam gagal, usaha-usaha pemerintah melalui program stimulus ekonomi dan bantuan sosial lainnya belum mampu mengatasi dampak ekonomi dan sosial covid-19.

Cegah Korona, Pasar Burung Cakranegara Kekurangan Tempat Cuci Tangan

   Kalau protokol kesehatan sudah diberlakukan di hotel, restoran, pusat pertokoan dan perkantoran, tidak demikian dengan di pasar. Penerapan protokol kesehatan di pasar diakui Lurah Cakranegara Barat I Wayan Swira masih kedodoran

Paling Sering Dibaca

Jika Masih Tak Patuh, Seluruh Pasar di Mataram Bakal Ditutup Paksa

akil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah mengancam akan menutup pasar yang mengabaikan protokol kesehatan. Ancaman tersebut disampaikan Wagub saat menggelar inspeksi mendadak di Pasar Mandalika, kemarin (8/7). Dia mendapati langsung banyak pedagang dan pembeli tidak mengenakan masker.

Zona Merah Korona, Wagub NTB : Mana Pol PP Mataram, Kenapa Sembunyi?

Pemkot Mataram dinilai lemah dalam merespon dan menangani Covid-19. Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah pun begitu geregetan. Meski zona merah dengan kasus positif dan kematian tiap hari, penerapan protokol kesehatan di ibu kota justru sangat longgar. Tak lagi ada pengawasan macam sedang tidak terjadi apa-apa.

Istri Model Suami Youtuber, Bantah Cari Sensasi “Mahar Sandal Jepit”

Pernikahan dengan mahar sandal jepit Iwan Firman Wahyudi dan Helmi Susanti bukan bermaksud mencari  sensasi di media sosial. Menurut mereka ikatan mereka tulus beralas kasih sayang.

Pilbup Loteng, Lale Prayatni Mulai Goyang Posisi Pathul Bahri

Lobi politik tersaji di DPP Partai Gerindra. Dari informasi yang dihimpun Lombok Post, diam-diam SK Gerindra dibidik Prayatni melalui ‘lorong’ Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo.

Turun dari Rinjani, Warga Lombok Tengah Tewas Jatuh ke Jurang

Pendakian di Gunung Rinjani kembali memakan korban jiwa. Sahli, 36 tahun, warga Desa Tampak Siring, Lombok Tengah meninggal setelah terjatuh ke jurang di kawasan Gunung Rinjani, Senin (6/7).
Enable Notifications.    Ok No thanks