alexametrics
Rabu, 15 Juli 2020
Rabu, 15 Juli 2020

Terdampak UU Korona, Dana Desa Terancam

JAKARTA-Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Covid-19 akan berdampak terhadap dana desa. Sebab, UU baru itu menyebutkan bahwa Pasal 72 ayat (2) UU Desa tidak berlaku sejak peraturan tentang Korona itu disahkan.

Pasal 72 ayat (2) UU Desa menyebutkan bahwa alokasi anggaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Jika pasal itu tidak berlaku, maka dana desa tidak ada lagi. “Ini jelas tidak masuk akal,” kata Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis saat dihubungi kemarin (29/6).

Maka, kata dia, langkah para kepala desa yang mengajukan judicial review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK) sudah tepat. Cara berpikir para kepala desa masuk akal. JR ke MK merupakan langkah yang sudah benar.

Margarito mengatakan, yang tidak masuk akal adalah UU Korona yang menyatakan Pasal 72 ayat (2) UU Desa tidak berlaku. Kenapa tidak masuk akal? Karena di tengah wabah Covid-19, kehidupan dan aktifitas desa harus mendapatkan penanganan spesifik. Kehidupan masyarakat harus semakin produktif. Kalau sebelumnya bisa santai-santai, sekarang tidak bisa. Mereka harus melipat gandakan pekerjaan.

“Tapi bagaimana bisa performa pekerjaan bagus, kalau dana tidak ada,” jelasnya. Maka, jalan pikiran para kepala desa yang mengajukan gugatan ke  MK sudah tepat. Margarito pun mendukung langkah yang ditempuh para kepala desa.

Dia berharap para hakim MK melihat fakta dan keresahan yang dialami para kepala desa dan masyarakat desa. Menurut Margarito, desa merupakan unit pemerintah terkecil di republik ini. Tidak akan ada kabupaten, dan tidak akan ada pemerintah provinsi, kalau tidak ada pemerintahan desa. Maka desa diatur secara khusus dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Margarito mengatakan, MK harus buka mata, buka pikiran, dan buka hati dalam menilai kehidupan orang desa dan pesan konstitusi. “Tidak boleh main-main dengan masalah itu,” paparnya. Apalagi, lanjut dia, wabah Covid-19 tidak jelas kapan akan selesai. Jika pandemi itu berlangsung sampai 2023, maka selama tiga tahun ke depan, masyarakat desa tidak mendapatkan dana desa. Kebijakan pemerintah semakin tidak jelas, dan tidak ada kepastian terkait dana desa.

Menurut dia, kebijakan itu juga akan memberi ruang bagi pemerintah untuk berbuat suka-suka, dan akan mengabaikan masyarakat desa. Margarito menegaskan bahwa dengan tidak adanya dana desa, maka pembangunan desa akan mandek. “Mau bangun pakai apa, tidak ada uang. Mau pakai daun,?” sindirnya.

Sebelumnya, Parade Nusantara mengajukan permohonan uji materi ke MK. Mereka menggugat UU Nomor 2/2020 tentang Penetapan Perppu 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

UU No 2/2020 itu digugat karena dianggap merugikan rakyat desa. Khususnya, pasal 28 ayat (8) UU 2/2020 yang berbunyi, pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku, maka Pasal 72 ayat (2) beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan kebijakan keuangan negara untuk penanganan penyebaran Covid- 19.

Ahmad Yani, mantan anggota DPR juga mengajukan JR ke MK. Menurut dia, UU Korona akan menghilangkan hak keuangan perangkat desa. Pasal 28 UU Korona seperti Omnibus Law yang membatalkan berbagai UU. Salah satunya  UU Desa. Dengan berlakunya pasal itu, maka UU yang lain menjadi tidak eksis lagi. “Ada 12 pasal yang masuk ke dalam UU Korona  dianggap tidak berlaku,” terang dia. (lum/JPG/r6)

 

Alokasi Dana Desa NTB 2020

 

LOMBOK BARAT

  • Jumlah Desa 119
  • Total Dana Desa Rp 161,722 Miliar

LOMBOK TENGAH

  • Jumlah desa 127
  • Total Dana Desa Rp 209,212 Miliar

LOMBOK TIMUR

  • Jumlah desa 239
  • Total Dana Desa 316,384 Miliar

LOMBOK UTARA

  • Jumlah desa 33
  • Total Dana Desa Rp 71,444 Miliar

SUMBAWA BARAT

  • Jumlah Desa 57
  • Total Dana Desa Rp 62,571 Miliar

SUMBAWA

  • Jumlah Desa 157
  • Total Dana Desa Rp 148,330 Miliar

DOMPU

  • Jumlah Desa 72
  • Total Dana Desa Rp 74,229 Miliar

BIMA

  • Jumlah Desa 191
  • Total Dana Desa Rp 189,457 Miliar

 

Sumber: Kemenkeu

 

 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Lomba Kampung Sehat Bawa Berkah untuk Warga

Lomba kampung sehat di Lombok Tengah ternyata membawa keberkahan bagi warga. “Salah satunya, keberkahan perputaran ekonomi,” ujar Kapolsek Pringgarata AKP Suherdi, Senin (13/7).

Katanya Gak Boleh, Kok Ritel Modern di Lotim Makin Menjamur?

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Lotim memberikan lampu hijau bagi para investor yang hendak berinvestasi. Termasuk kehadiran ritel modern yang oleh beberapa pihak dianggap membunuh pedagang kecil. “Lotim ini zona hijau untuk berinvestasi,” kata  Kepala DPMPTSP Muksin pada Lombok Post, Senin (13/7).

Yuk.. Beli Sayur Segar di Embung Bengkel, Praya : Bisa Petik Sendiri!

Petani dan Pemerintah Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya Lombok Tengah, mencoba meniru budi daya sayur di Sembalun, Lombok Timur. Berikut ulasannya.

Sempat Bebas Korona, Lombok Utara “Merah” Lagi

Sempat zero case (nol kasus) positif Covid-19, pertahanan KLU dalam melawan virus Korona jebol lagi. Dari rilis yang dikeluarkan gugus tugas tertanggal 13 Juli, ada dua pasien positif yang tengah dirawat, dan satu orang meninggal dunia.

Polemik di Tanjung Bias, BPN Sarankan Pemdes Senteluk Gugat ke PTUN

Polemik sempadan Pantai Tanjung Bias yang belakangan diketahui memiliki sertifikat lahan milik pribadi belum menemui titik terang. Permintaan pemerintah desa agar Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lombok Barat (Lobar) membatalkan sertifikat lahan tersebut belum bisa terpenuhi.

Warga Lobar Boleh Ikuti Pemakaman Pasien Korona, Ini Syaratnya

Kasus pemulangan paksa jenazah pasien Covid-19 kian marak. Yang terbaru kasus warga Desa Mekarsari yang memulangkan paksa jenazah pasien Covid-19 di RSUD Kota Mataram.

Paling Sering Dibaca

Usai Pemakaman, Kades Sigerongan Lobar dan Lima Warga Lainnya Reaktif

Aktivitas di Kantor Desa Sigerongan lumpuh. Menyusul hasil rapid test kepala desa dan sejumlah warganya reaktif. Selama 14 hari ke depan, pelayanan di kantor desa ditiadakan sementara.

Ikuti Mataram, Lobar Berlakukan Jam Malam

erkembangan pandemi Covid-19 di Lombok Barat (Lobar) semakin mengkhawatirkan. Kasus positif yang mencapai 300 lebih, menjadi atensi penuh Polres Lobar dalam melakukan upaya pencegahan penularan.

Liburan di Sungai Dodokan Lobar, Bayar Rp 5 Ribu Wisata Sampai Puas

Orang kreatif bisa membuat peluangnya sendiri. Itulah yang dilakukan Siali, warga Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung. Ia membuat Sungai Dodokan jadi spot wisata baru di Lombok Barat (Lobar).

Tertangkap, Buron Pembunuh Polisi di Sumbawa Ditembak

Pelarian RH alias Bim terhenti pada Minggu pagi kemarin. Tersangka kasus penganiayaan yang menewaskan Uji Siswanto, Kanit Reskrim Polsek Utan tertangkap.

Korona NTB Masih Parah, Sekolah Hanya Bisa Dibuka di Kota Bima

Ketentuannya, kegiatan di sekolah pada tahun ajaran baru hanya diperbolehkan untuk daerah zona hijau. Karena itu, manakala ada pemerintah daerah yang nekat membuka sekolah non zona hijau. pemerintah pusat memastikan akan memberi sanksi.
Enable Notifications.    Ok No thanks