alexametrics
Senin, 27 Juni 2022
Senin, 27 Juni 2022

Konflik Perebutan Air Kian Rawan di NTB, Bendungan Susut 30 Persen

MATARAM-Musim kemarau panjang menyebabkan konflik perebutan air kian rawan. Terutama bila pola tanam petani tidak diatur dengan baik. Mereka bisa rebutan. ”Zona saling bacok ada di situ. Karena petani sudah merasa rugi, akhirnya segala macam cara ditempuh meski membahayakan diri sendiri,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB H Sahdan, Rabu (29/7/2020).

Menurutnya, memasuki musim tanam dua, petani harus bisa mengatur pola tanam. Pada musim kemarau petani jangan menanam padi, tapi menanam tanaman palawija yang tidak banyak membutuhkan air.

Ketika mereka menanam padi pada musim kemarau air sangat sedikit. Maka sumber air yang ada akan bahan rebutan. Tapi bila petani mengikuti pola tanam yang tepat, perebutan air tidak akan terjadi. ”Mana zona padi dan mana zona palawija harus ditaati,” imbuhnya.

Untuk menghindari perebutan air, Sahdan meminta pihak-pihak yang menangani, khususnya bidang SDA hadir di tengah masyarakat. Jangan sampai dibiarkan masyarakat mengatur diri sendiri. ”Kita pemerintah yang mewakili negara harus hadir di situ untuk pembagian air secara adil,” harapnya.

Baca Juga :  65 Pasien Korona NTB Meninggal, 34 Orang dari Mataram

Ia menyebut, tampungan air di semua bendungan NTB menyusut 30 persen. Sebab hujan sudah beberapa bulan tidak turun. Otomatis masyarakat hanya mengharapkan air tanah dari pegunungan. ”Itu sangat kecil debitnya. Sedangkan air tanah ini juga banyak digunakan untuk air baku,” katanya.

Jumlah bendaungan besar di Lombok saja ada 11 unit. Kemudian embung di Lombok 78 unit dan 150 di Pulau Sumbawa. Tapi kondisi embung-embung tersebut saat ini perlu mendapat perhatian. ”Baik untuk pemeliharaan maupun sedimentasinya,” katanya.

Untuk menjaga ketersediaan sumber daya air, Sahdan meminta sektor hulu atau hutan tidak dirusak. Bila hutan digunduli, pada musim kemarau suplai air ke bendungan menjadi sedikit. ”Sekarang daerah hulu ini diganggu oleh masyarakat, ini harus menjadi kepedulian kita bersama,” ujarnya.

Masalah sumber daya air, lanjut Sahdan, tidak hanya soal membangun infrastruktur, tapi juga bagaimana menjaga kelestarian hutan. ”Di samping kita perbaiki infrastrukturnya kita juga harus melakukan konservasi alam di sekitarnya,” ujar Sahdan.

Baca Juga :  Harsiarnas Ke-88, Momentum Transformasi Kesiaran Digital

Sementara itu, Kepala Seksi Data dan Informasi BMKG Stasiun Klimatologi Lombok Barat Luhur Tri Uji Prayitno menyebut, khusus wilayah Dompu, Kecamatan Pajo dan Kempo diberi peringatan dini iklim ekstrem (PDIE) dalam atau level awas.

Level awas, kata Luhur, berkaitan dengan pertanian. Data itu menjadi acuan dinas pertanian mengambil langkah terhadap sektor pertanian yang terdampak.  ”Yang level awas hanya Kabupaten Dompu, di Kecamatan Pajo dan Kempo,” terangnya.

Hanya saja, daerah dengan level siaga bisa menjadi awas jika update monitoring HTH tanggal 31 Juli nanti menunjukan hari tanpa hujan bertambah panjang.

Ditambahkannya, level pada PDIE tidak akan berpengaruh terhadap suatu daerah yang mempunyai irigasi bagus. Tapi level PIDE akan sangat berpengaruh pada daerah yang mengandalkan air hujan atau pertanian tadah hujan. (ili/r5)

 

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks
/