alexametrics
Rabu, 12 Agustus 2020
Rabu, 12 Agustus 2020

Polda NTB Tangani Delapan Kasus Penyelewengan Dana Korona

MATARAM-Bareskrim Polri telah merilis dugaan penyelewengan dana bantuan sosial (bansos) Covid-19. Mereka menerima laporan sebanyak 102 kasus di 20 Polda.

Paling banyak adanya dugaan penyelewengan terjadi di Sumatera Utara, yaitu 38 kasus. Selanjutnya, di Jawa Barat sebanyak 18 kasus.  Sedangkan, di NTB  ada sebanyak delapan kasus.

”Ya, benar ada delapan kasus yang ditangani di Polda NTB dan polres jajaran,” kata  Kasubdit III bidang Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB Kompol Haris Dinzah, Rabu (29/7).

Yang terbanyak di Polres Lombok Tengah  (Loteng). Ada sebanyak empat kasus yang ditanganinya. ”Itu mencakup penggunaan anggaran Covid-19,” ujarnya.

Dia tidak bisa menerangkan lebih mendetail terkait empat kasus tersebut. Karena, kasus tersebut masih dalam proses penyelidikan. ”Semua masih lidik itu. Belum ada yang naik penyidikan. Progres penangannya pun saya tidak tahu. Tanya saja nanti langsung ke Polres,” jelasnya.

Satu kasus masing-masing ditangani di Polres Sumbawa, Polres Sumbawa Barat, dan Polres Lombok Timur (Lotim).  ”Kalau di Polres Sumbawa dan Sumbawa Barat itu masih lidik. Begitu juga saya tidak bisa memberikan keterangan yang jelas,” ungkapnya.

Sementara satu kasus yang ditangani Polres Lotim sudah naik penyidikan. ”Kalau tidak salah sudah penetapan tersangka juga. Saya tidak ingat,” kelitnya.

Sisanya, penanganan kasus di Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB. Yakni, pemotongan dana bantuan langsung tunai (BLT) yang dilakukan kades Bukit Tinggi, Gunung Sari, Lombok Barat (Lobar), Ahmad Muttakin.  ”Kades itu sudah ditetapkan tersangka dan masih ditahan,” jelasnya.

Penyidik sudah mengirim berkas ke jaksa. Saat ini masih dibahas bersama jaksa. ”Kita masih koordinasi,” ujarnya.

Apakah, unsur pasal yang disangkakan terhadap Kades tersebut sudah terpenuhi atau tidak. ”Kita mempercepat pengiriman berkasnya supaya kasus ini cepat kelar,” ujarnya.

Dia menginginkan berkas tersebut harus rampung sebelum masa tahanan tersangka habis. Sesuai kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) sudah diatur masa penahanan tersangka. ”Tersangka baru menjalani masa penahanan selama 29 hari. Kalau berkasnya tidak selesai hingga masa penahanannya berakhir, bisa saja nanti tersangka bebas demi hukum.

Pada kasus pemotongan dana BLT tersebut, kades memotong dana BLT sebesar Rp 150 ribu per orang. Padahal, penyaluran BLT sudah diatur dalam Permendes Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan pengelolaan dana desa.

Di aturan tersebut disebutkan dana yang diberikan ke masyarakat itu Rp 600 ribu per orang. Tetapi, masyarakat hanya menerima Rp 450 ribu.

Pada kasus tersebut tersangka dijerat pasal 12e Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.  (arl/r2)

 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Lawan Korona di Lombok tengah Lockdown Dusun Tetap Jadi Pilihan

Pencegahan penularan covid-19 di Lombok Tengah terus dilakukan pemkab. “Harapannya, jangan ada lagi yang positif,” kata sekretaris gugus tugas Covid-19 Murdi pada Lombok Post, Senin (10/8).

Kabar Baik, Pemerintah Izinkan Pengiriman TKI ke Luar Negeri

Pemerintah telah membuka peluang kerja bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) alias Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Hanya saja, rekrutmen terbatas pada tenaga kerja terlatih sektor formal.

Tempat Hiburan di Lobar Tak Patuh Cegah Korona, Dewan : Segel Saja!

DPRD Lombok Barat (Lobar) memberi atensi penerapan protokol pencegahan covid. Terutama untuk tempat hiburan malam. ”Kami support penegak hukum dan pemerintah. Kalau ada yang membandel, segel saja,” kata Ketua Fraksi Demokrat DPRD Lobar Indra Jaya Usman, Senin (10/8).

Pasangan Makmur-Ahda Tersandera SK PKB

MATARAM--Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) HL Makmur Said-H Badruttamam Ahda tersandera SK dukungan dari PKB. Tanpa PKB, pasangan ini kemungkinan besar tak bisa bertarung di Pilkada Kota Mataram.

FK Unram Prediksi Puncak Penularan Korona di NTB Bulan Ini

Peneliti dari Fakultas Kedokteran Universitas Mataram sempat memprediksi Bulan Agustus ini menjadi puncak pandemi Covid-19. Namun, trend Covid-19 justru perlahan menurun.

Bantu Siswa Belajar, Masjid Al-Falah Monjok Siapkan Internet Gratis

Inovasi Takmir Masjid Al-Falah Kelurahan Monjok patut ditiru. Terutama oleh takmir masjid di Kota Mataram. Karena, mereka menyiapkan internet gratis bagi siswa dan mahasiswa yang saat ini sedang menerapkan metode belajar dalam jaringan (daring).

Paling Sering Dibaca

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Cucu Bupati Pertama Loteng Siap Mengabdi untuk Lombok Tengah

Menjadi satu-satu sosok perempuan, Hj Lale Prayatni percaya diri maju menjadi calon bupati Lombok Tengah. Birokrat perempuan ini ingin membawa perubahan bagi Lombok Tengah ke arah lebih baik. ”Saya terpanggil untuk mengabdi di kampung halaman saya,” kata Hj Lale Prayatni, Minggu (9/8).

Digerebek Polisi, Doyok dan Tutik Gagal Nyabu di Karang Bagu

Terduga pengedar sabu berinisial H alias Doyok ditangkap tim khusus (Timsus) Ditresnarkoba Polda NTB. Dia diringkus bersama seorang perempuan berinisial HT alias Tutik, Jumat sore (7/8) lalu.

Lale Sileng Pilih Yusuf Saleh Sebagai Wakil di Pilbup Loteng

Lale Prayatni memutuskan untuk menggandeng HM Yusuf Saleh. “Ya,” kata Lale singkat saat dihubungi, Minggu (9/8).
Enable Notifications.    Ok No thanks