alexametrics
Rabu, 30 September 2020
Rabu, 30 September 2020

Polemik Lahan MotoGP Mandalika, Dewan Akan Panggil ITDC dan Warga

MATARAM-Persoalan lahan yang belum tuntas di lokasi pembangunan Sirkuit Mandalika tidak boleh berlarut-larut. “Karena persoalannya kita dihadapkan pada tenggak waktu yang sebentar. Apa kata daerah lain kalau kita tidak bisa mengeksekusi tahun 2021?” kata Wakil Ketua Komisi V DPRD NTB H Lalu Wirajaya, di ruangannya, (28/8) lalu.

Jangan sampai proyek tersebut gagal dan membuat investor lain ragu berinvestasi di NTB. “Kan menjadi bahaya juga, itu yang perlu kita pahami,” kata politisi Partai Gerindra tersebut.

Persoalan lahan, kata Wirajaya, beberapa waktu lalu warga pernah datang melapor ke DPRD NTB. Saat turun ke kawasan KEK Mandalika, ia pun kaget sekitar 16 hektare (ha) lahan belum tuntas di sana.

“Tapi ternyata tidak cukup sekali pertemuan. Mudahan setelah APBDP ini kita agak longgar dan kita akan panggil kembali para pihak untuk penyelesaian kasus tanah di ITDC,” katanya.

Menurutnya, upaya Badan Intelijen Negara Daerah (Binda) NTB yang bertemu dengan para tokoh masyarakat dan tokoh adat sudah sangat tepat. “Kita harus pahami bahwa masyarakat bukan musuh. Masyarakat harus diayomi pemerintah,” jelasnya.

Demikian juga ITDC, walau pun perusahaan tapi juga dibentuk pemerintah.

“Mudahan dengan inisiatif pertemuan antara tokoh masyarakat dan Binda menemukan titik temu. Sehingga masalah tersebut tidak berlarut-larut,” harapnya.

Intinya, ke depan bagaimana mencari solusi bagi masyarakat yang memiliki lahan di sana. “Tidak ada cara penyelesaian terbaik selain musyawarah mufakat,” ujarnya.

Karena itu, Wirajaya meminta semua pihak menurunkan tensi. “Jangan kemudian egois, diperlukan kebijaksanaan untuk menemukan titik temu,” harapnya.

Prinsipnya, dalam penyelesaian lahan masyarakat jangan sampai dirugikan, tapi ITDC juga tidak terlalu diberat. “Supaya semua sama-sama merasa menang, jangan ada yang dirugikan,” ujarnya.

Terkait harga tanah, pemerintah juga harus membayar dengan harga yang wajar. Tidak terlalu rendah. Tapi harga juga tidak memberatkan. “Inikan soal selisih harga, kalau duduk bersama, menjelaskan pentingnya pembangunan MotoGP saya kira masyarakat juga tidak akan terlalu sulit,” katanya.

Di sisi lain, pendekatan langsung dengan pemilik lahan akan memudahkan penyelesaian. Tapi kalau melalui calo pasti akan sulit karena mereka mencari untung juga.

Terpisah, Direktur Utama ITDC Abdulbar M Mansoer menyatakan, pembangunan Mandalika International Street Circuit (Sirkuit Mandalika) saat ini masih tahap pekerjaan tanah. Progresnya telah mencapai 60 persen.

“Secara keseluruhan progres pembangunan Sirkuit Mandalika  mencapai lebih dari 40 persen dan ditargetkan pembangunan selesai Juni tahun depan,” katanya, dalam rilis yang diterima Lombok Post.

Abdulbar memastikan, hingga saat ini proses pembangunan Sirkuit Mandalika terus berlangsung dan berjalan sesuai jadwal. “Saat ini kami fokus melakukan percepatan penyelesaian pembangunan Sirkuit Mandalika sehingga event MotoGP 2021 terlaksana dengan lancar,” ujarnya.

Penyelenggaraan MotoGP Indonesia sendiri akan memberikan tiga manfaat utama bagi Indonesia yaitu country branding, tourism attraction, dan multiplier effect. “Kami optimistis ketiga manfaat tersebut dapat membantu pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi dan membangkitkan sektor pariwisata pariwisata dalam negeri paska pandemi.”

Penyelenggaraan MotoGP di Mandalika akan memberi multiplier effect yang besar, antara lain penciptaan lapangan kerja langsung bagi sekitar 7.500 orang, memberikan tambahan investasi lokal sebesar USD 150 juta, menambah jumlah kunjungan wisatawan asing ke Indonesia hingga 300 ribu orang per tahun, serta diperkirakan meningkatkan belanja wisatawan hingga  USD 40 juta per tahun.

“MotoGP ditonton hampir 430 juta pemirsa televisi di seluruh dunia setiap minggunya dan ini pastinya akan memberikan benefit yang besar bagi Indonesia dan ITDC dalam jangka panjang,” tutup Abdulbar. (ili/r5)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

World Tourism Day, Pembangunan Harmoni Manusia dan Alam

PERUBAHAN arah pembangunan menuju pembangunan berkelanjutan saat ini menjadi tema utama dan agenda universal, termasuk dalam pembangunan disektor kepariwisataan. Pembangunan berkelanjutan yang dimaksud yakni menyeimbangkan dan mengintegrasikan antara pertumbuhan ekonomi, sosial dan lingkungan untuk kelangsungan hidup manusia dan bumi (Resolusi Majlis Umum PBB, 2015).

PLN Diskon 75 Persen Tambah Daya Hingga 3 Oktober

PLN NTB terus mendukung upaya pemulihan ekonomi di masa pandemi. Khususnya bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan juga Industri Kecil Menengah. Salah satunya dengan memberikan keringanan Biaya Penyambungan Tambah Daya untuk memberdayakan dan menumbuhkan kegiatan perekonomian UMKM/IKM.

Zona Hijau Korona di NTB Kian Berat

”Indikatornya lebih tajam lagi. Kemarin, yang dihitung hanya pasien positif (Covid-19) saja. Sekarang probable juga dihitung,” kata Kepala Dinas Kesehatan NTB dr Hj Nurhandini Eka Dewi, usai rapat evaluasi penanganan Covid-19, di kantor gubernur NTB, kemarin (28/9).

Masih Banyak Masyarakat Yakin Tak Tertular Korona

KESADARAN dan pemahaman masyarakat pada bahaya Covid-19 masih rendah. Hal itu tercermin dari survei Perilaku Masyarakat di Masa Pandemi yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS).

Omnibus Law Disahkan, Buruh Ancam Mogok Nasional

Pembahasan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law di DPR yang sudah rampung menimbulkan tanda tanya besar di kalangan pekerja. Sebab, pekerja akan paling terdampak dengan pasal-pasalnya. Salah satunya soal pemberian pesangon.

Optimisme Najmul – Suardi di Tengah Pandemi

Bencana gempa bumi 2018 dan pandemi Covid-19 membawa ujian berat bagi pariwisata di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Tetapi semangat tidak boleh padam, masa-masa pandemi harus dilalui dengan penuh keteguhan dan ikhtiar yang kokoh.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks