alexametrics
Senin, 26 Oktober 2020
Senin, 26 Oktober 2020

Pemerintah Harus Turunkan Harga Tes Swab

TARIF uji usap atau tes swab dinilai masih terlalu mahal. Ketua DPR RI Puan Maharani pun meminta pemerintah mengendalikan tarif tes sebagai salah satu langkah pengendalian dan penanganan penyebaran Covid-19. Jumlah masyarakat yang melakukan tes mandiri akan meningkat ketika harganya lebih terjangkau.

“Kami mengimbau kepada pemerintah agar pelaksanaan tes swab harganya bisa diturunkan. Harus ada standarisasi harga,” terang dia kemarin (29/9). Menurutnya, dengan harga yang terjangkau, maka masyarakat tidak akan kesulitan untuk melakukan uji usap.

Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan, jika tarif tes swab lebih terjangkau, maka kesadaran masyarakat untuk memeriksakan dirinya akan meningkat. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dan meningkatnya tes swab, maka pengendalian penyebaran Covid-19 dapat dilakukan dengan hasil yang lebih baik.

Pemerintah memang sudah mulai melakukan uji usap massal. Tentu, upaya yang dilakukan pemerintah perlu didukung. Namun, selain tes massal, pemerintah juga perlu menurunkan tarif tes dan menentukan standar harga yang harus menjadi acuan semua pihak. “Sehingga bisa membuat masyarakat punya kesadaran untuk tes mandiri, itu akan lebih baik,” tuturnya.

Mantan Menko PMK itu menjelaskan, penanganan pandemi Covid-19 harus dilakukan secara menyeluruh dengan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah. Kesadaran masyarakat juga harus terus ditingkatkan dalam memutus mata rantai Covid-19, khususnya dengan disiplin menjalankan protokol kesehatan. Yaitu, mengenakan masker, menjaga jarak, dan sering mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir.

Di minta penanganan Covid-19 mempunyai standarisasi atau pakem yang jelas di seluruh Indonesia, sehingga penanganannya akan bermanfaat. “Secara komprehensif menjadi satu kesatuan gotong royong menangani Covid-19 secara menyeluruh,” ungkapnya.

Selain soal uji usap, DPR juga menyoroti dampak pandemi Covid-19, khususnya dampak sosial ekonomi. Salah satu dampaknya adalah meningkatnya jumlah pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno mengatakan, persoalan itu perlu mendapat perhatian khusus, karena akan berdampak ke daya beli masyarakat dan pemulihan ekonomi.

Dia bahkan memperkirakan gelombang PHK bisa meningkat ke depan jika kondisi pandemi ini tidak segera diatasi pemerintah. Menurutnya, pemerintah perlu mencegah semakin tingginya angka PHK demi menjaga pertumbuhan ekonomi setidaknya bisa stabil di kuartal keempat.

“Kunci pemulihan dan pertumbuhan ekonomi secara cepat, pertama, penyerapan anggaran program-program pemerintah agar daya beli masyarakat terjaga,” jelas politisi PAN itu kemarin. Ini berkesinambungan dengan upaya untuk menurunkan persebaran Covid-19, sehingga masyarakat lebih leluasa beraktivitas dan belanja kebutuhan.

Bagi yang sudah terdampak PHK, lanjut dia, perlu ada perhatian untuk memberi pelatihan demi meningkatkan kesempatan kerja mereka. “Entah itu dengan pekerjaan lain atau membuka lapangan usaha sendiri,” urainya.

Meskipun akan memberatkan APBN ke depan, kata dia, sejumlah insentif, subsidi, dan kemudahan lain yang diberikan hingga akhir 2020 hendaknya diperpanjang agar dunia usaha bisa melalui survival period. (lum/deb/JPG/r6)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Nyoman: Gonta Ganti Kendaraan Tidak Masalah, yang Penting Rasanya

“Baru di motor Forza 250 CC ini saya rasakan sama sekali tidak ada getarannya ketika sudah kita berkendara dan sangat cocok dengan kondisi kesehatan saya yang memiliki penyakit jantung. Sebelumnya pernah saya memakai sepeda motor  jenis lain namun karna ada getarannya sangat terasa membuat saya tidak nyaman,” aku Nyoman.

Warga Antusias Hadiri Peresmian Rumah Besar Relawan HARUM Ampenan

Ratusan warga tumpah di jalan Saleh Sungkar, Dayen Peken Ampenan Kamis (22/10) sore kemarin. Warga hadir menyambut kedatangan pasangan H Mohan Roliskana – TGH Mujiburrahman (HARUM). Kedatangan pasangan ini untuk meresmikan Rumah Besar Relawan HARUM Ampenan.

Satgas Covid-19 : Masyarakat Harus Taat 3M Ketika Liburan

Kebijakan yang dibuat pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19 dinilai cukup baik. Tantangan selanjutnya adalah pengawasan terhadap implementasi di lapangan. Khususnya terkaitpenerapan 3M yaitu memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, dan menjaga jarak.

Tiga Bank Syariah Digabung, Bersiap Jadi yang Terbesar di Nasional

”Mengawal dan membesarkan tidak hanya sampai legal merger, tapi juga memastikan hadirnya bank syariah nasional terbesar ini benar-benar dapat memberikan manfaat bagi orang banyak dan membawa nama Indonesia ke kancah global sebagai pusat ekonomi syariah dunia,” katanya.

Honda Genio Makin Fashionable

”Tampilan Honda Genio yang semakin atraktif mewakilkan ekspresi anak muda,” ujar Thomas. 

UN Diganti, Pemerintah Didorong Intensifkan Sosialisasi

”Supaya apa yang kurang dan kendala yang muncul, bisa segera dievaluasi,” ujar dosen Program Studi (Prodi) Pendidikan Bahasa Inggris dan Pasca Bahasa FKIP Unram ini.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.

52 Ribu UMKM NTB Bakal Dapat Bantuan Presiden Rp 2,4 Juta

Pemprov NTB mengusulkan 52.661 UMKM sebagai penerima bantuan presiden (banpres) produktif. ”Data ini terus kita perbarui sampai minggu kedua bulan September,” kata Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB H Wirajaya Kusuma, pada Lombok Post, kemarin (23/8).

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...
Enable Notifications    Ok No thanks