alexametrics
Kamis, 3 Desember 2020
Kamis, 3 Desember 2020

Pekerja NTB Gigit Jari, NTB Dipastikan Tak Naikkan UMP 2021

MATARAM-Para pekerja di NTB dipastikan gigit jari. Harapan agar Gubernur NTB HZulkieflimansyah memilih jalan lain dengan menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) NTB dipastikan pupus. NTB merupakan satu dari 27 provinsi yang telah mengonfirmasi ke Kementerian Tenaga Kerja kalau UMP tahun 2021 tak akan naik dan masih sama dengan UMP 2020.

“Hari ini sudah 27 (provinsi),” kata Direktur Pengupahan Kementerian Tenaga Kerja Dinar Titus Jogaswitani di Jakarta, kemarin (29/10).

NTB dipastikan masuk di antara 27 provinsi tersebut. Dan menurut Dinar, masing-masing Gubernur yang akan mengumumkan hal tersebut pada 31 Oktober besok. Yang pasti, 27 provinsi siap mematuhi surat edaran Menaker Nomor M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Covid-19.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah menyebutkan 18 provinsi di antara 27 provinsi yang tak akan menaikkan UMP 2021 tersebut. NTB masuk dalam 18 provinsi yang dikonfirmasi Menteri Ida.

Dari Mataram, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB Hj Wismaningsih Drajadiah memastikan bahwa Dewan Pengupahan NTB telah merampungkan sidang terkait UMP 2021.

”Hasilnya akan diumumkan secara resmi Ketua Dewan Pengupahan 31 Oktober,” katanya pada Lombok Post, kemarin.

Wisma belum berani menyampaikan secara gamblang apakah Pemprov NTB menaikkan atau tidak UMP tahun 2021. ”Biar Pak Sekda nanti yang mengumumkan,” katanya.

Meski begitu, dia memastikan bahwa pemerintah daerah akan menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat. ”Segera akan kita sosialisasi juga ke kabupaten/kota,” kata Wismaningsih.

”Kami hanya menindaklanjuti surat edaran dari kementerian,” tambahnya.

Dijelaskan, dalam situasi yang tidak menentu saat ini, Wisma berharap ada keselarasan dan keseimbangan antara pengusaha dan pekerja. ”Karena dua pihak ini saling membutuhkan,” ujarnya.

Di masa pandemi Covid-19 saat ini, pengusaha dan pekerja sama-sama kesulitan bertahan. Pengusaha tidak bisa bertahan tanpa pekerja dan pekerja tidak bisa bertahan jika perusahaan tidak hidup.

”Inilah kondisi dan situasi yang harus saling memahami,” imbuhnya.

Wisma mengakui, tidak semua pihak senang dengan kondisi saat ini. Tapi suka tidak suka harus bisa diterima. ”Yang pasti pemerintah tetap memperhatikan para pekerja dengan berbagai program,” jelasnya.

Program bantuan antara lain bantuan subsidi upah (BSU) yang akan diperpanjang sampai tahun depan. Juga kartu prakerja untuk membantu mereka yang dirumahkan selama masa pandemi Covid-19.

 

Serikat Pekerja Menolak

 

Atas tidak ada kenaikan UMP 2020, serikat pekerja di NTB menentang keras. Buat mereka, kebijakan tidak ada kenaikan UMP ini akan membuat penderitaan pekerja tambah berat.

”Buruh sangat dirugikan dengan kebijakan ini,” kata Pimpinan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) NTB Lalu Wira Sakti, kemarin (29/10).

Keputusan tidak menaikkan UMP semakin menunjukkan ketidakberpihakan pemerintah atas nasib pekerja yang terdampak Covid-19.

“Jangan sampai pemerintah ini kesannya kok buruh ini dari semua sisi selalu ditekan,” kata dia.

Ia menyebut, Undang-uUndang Cipta Kerja sudah cukup membuat pekerja resah. UU Omnibus Law tersebut hanya menguntungkan pengusaha. Sekarang UMP tidak dinaikkan. Padahal menurut Wira, meski dilanda pandemi, standar upah masih bisa dinaikkan.

”Omnibus Law disahkan, upah buruh tidak dinaikkan, ini kan semua ujung-ujungnya buruh saja yang selalu sakit,” kata Wira.

Wira yang juga ketua DPD Serikat Pekerja Nasional (SPN) NTB itu menilai kaum buruh terus menerus merasa dikhianati dengan serangkaian kebijakan tersebut.

Alasan pemerintah yang berlindung di balik pandemi Covid-19 menurutnya tidak tepat. ”Itu alasan klasik saja,” tegasnya.

Jika dibandingkan dengan krisis ekonomi tahun 1998, kondisi saat ini masih lebih baik. Namun demikian saat perekonomian anjlok, upah buruh tetap dinaikkan bahkan 12-13 persen.

”Toh juga kalau pun UMP dinaikkan, banyak kok pengusaha yang tidak memberikan upah sesuai aturan yang ditetapkan,” katanya.

Ia menilai UMP tahun depan masih bisa dinaikkan. Secara nasional dia meminta kenaikan upah itu 8 persen. ”Masih memungkinkan untuk dinaikkan,” katanya.

KSPI secara nasional juga sudah menginstruksikan melakukan aksi tanggal 2 dan tanggal 10 November mendatang. ”Kami aksi terkait UU Omnibus Law dan penolakan tidak ada kenaikan UMP,” katanya.

 

Pengusaha Nilai Tepat

 

Sementara itu, para pengusaha menilai keputusan Kementerian Ketenagakerjaan untuk tidak menaikkan upah minimum di tahun 2021 sebagai langkah yang tepat. Sebab, pelaku usaha yang tahun ini mendapat tantangan sangat berat karena pandemi, tengah menghadapi kendala cashflow.

Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Benny Soetrisno mengatakan bahwa kebijakan tersebut setidaknya memberikan nafas lega bagi pengusaha. Sebab, jika upah minimum naik, maka pengusaha harus memutar otak agar rasionalisasi keuangan tahun depan lebih ketat. ”Saat ini sudah berjalan setengah tahun, income hampir tidak ada,” ujar Benny, kemarin (29/10).

Benny membeberkan bahwa cashflow pelaku usaha sudah cukup mengkhawatirkan. Jika terpaksa melakukan rasionalisasi lebih ketat, dikhawatirkan akan berdampak pada jumlah PHK. ”Jadi wajar lah, apalagi perusahaan-perusahaan sekarang banyak yang kesulitan,” tambah Benny.

Seperti diketahui, pemerintah secara resmi menyatakan tak ada kenaikan upah minimum pada 2021, baik upah minium provinsi (UMP) maupun upah minimum kabupaten/kota (UMK). Hal itu disampaikan langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah melalui surat edaran tentang Penetapan Upah Minimum Baru Tahun 2021 di Masa Pandemi Covid-19. ”Dalam rangka memberikan perlindungan dan kelangsungan bekerja bagi pekerja atau buruh serta menjaga kelangsungan usaha, perlu dilakukan penyesuaian terhadap penetapan upah minimum pada situasi pemulihan ekonomi di masa pandemi covid-19,” ujar Ida dalam surat edarannya.

Di sisi lain, pendapat berbeda dilontarkan oleh ekonom. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menilai bahwa kebijakan Pemerintah tidak menaikan UMP merupakan langkah tidak tepat dalam penanganan pandemi Covid-19.

Menurut Tauhid, kebijakan untuk tidak menaikan UMP akan berdampak pada daya beli, khususnya pada kalangan pekerja pada tahun depan dengan ketidakpastian meredanya pandemi Covid-19. Lebih lanjut, Tauhid menyatakan bahwa UMP tahun 2021 bisa saja dinaikan sesuai dengan proyeksi inflasi yang telah diperkirakan Pemerintah Indonesia. Menurutnya, UMP tahun 2021 seharusnya bisa naik sebesar dua persen karena telah sesuai dengan proyeksi inflasi. ”Karena kalau tidak naik, daya beli tahun depan akan turun drastis,” pungkasnya. (ili/dit/JPG/r6)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

AirAsia Kenalkan Potensi Kerjasama dengan Hotel di NTB

”Dengannya platform ini mampu memudahkan jutaan pelanggan AirAsia mengakses penawaran harga terbaik paket penerbangan dan hotel di Lombok,” ujar Direktur Utama AirAsia Indonesia Veranita Yosephine Sinaga.

PGRI NTB Dorong Pemda Usulkan PPPK Dalam Jumlah Maksimal

”Misalnya Mataram, ada kuota seribu peserta, ya usulkan saja sebanyak dua ribu,” sarannya.

Debat Pamungkas, BARU Sindir SALAM Takut Pajang Logo PDI Perjuangan

Debat terakhir pasangan calon wali kota dan wali kota Mataram telah berakhir Senin (30/12) lalu. Seluruh paslon telah menyampaikan visi misi dan program kerja jika mereka terpilih memimpin Mataram di periode mendatang.

Efek Korona, SMK di NTB Belum Boleh Gelar Prakerin

”Sampai sekarang, kami masih melarang kegiatan itu,” kata Kepala Seksi Peserta Didik Bidang Pembinaan SMK Dinas Dikbud NTB H Makbullah, pada Lombok Post, Rabu (2/12/2020).

Korporasi Indonesia Memburu Inovasi dan Kolaborasi dengan Startups Singapura

JAKARTA– Pandemi mendorong perusahaan Indonesia memburu inovasi, solusi teknologi, dan pasar baru melalui kolaborasi, termasuk dengan mitra regional perusahaan Singapura melalui Enterprise Singapore. Korporasi Indonesia fokus berinvestasi dalam teknologi dan solusi inovatif di sejumlah sektor semisal konstruksi, keuangan dan kesehatan.

Unram Kukuhkan Tiga Guru Besar

”Jabatan profesor memiliki tanggung jawab yang besar karena merupakan ujung tombak untuk melakukan riset-riset dan inovasi,” katanya.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Selamat! Ini Pemenang Simpedes BRI Periode 1 Tahun 2020

”Mudah-mudahan dengan acara ini, nasabah BRI semakin loyal, semakin berkembang, dan semakin semarak bertransaksi,” tuturnya.

Bantuan Subsidi Upah, Guru Honorer dapat Rp1,8 Juta

Pemerintah memperluas sasaran penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU). Kali ini, giliran tenaga pendidik dan guru non-PNS yang akan mendapat bantuan hibah sebesar Rp 1,8 juta. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyebutkan, bantuan ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan ekonomi para dosen, guru, dan tenaga kependidikan non-PNS yang selama ini ikut terdampak pandemi COVID-19.

Kisah Sukses Juragan Lobster NTB : Sekali Panen Rp 1 Miliar

Budi daya lobster sungguh menjanjikan. Inilah hikayat mereka-mereka yang hidupnya berbalik 180 derajat karena lobster. Sekali panen, ratusan juta hingga Rp 1 miliar bisa...
Enable Notifications    OK No thanks