Selasa, 31 Januari 2023
Selasa, 31 Januari 2023

KPK Tetapkan Desa Kumbang Lotim Jadi Percontohan untuk Desa Antikorupsi

MATARAM-Desa Kumbang, Lombok Timur masuk tiga besar Desa Antikorupsi yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ”Memberantas korupsi tidak bisa dilakukan satu lembaga saja. Segenap masyarakat perlu ikut, termasuk masyarakat desa,” kata Ketua KPK Firli.

Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar mengatakan, kolaborasi bersama KPK sangat penting dilakukan. Sebab tidak mungkin Kementerian Desa menangani 74.961 desa di seluruh Indonesia dengan berbagai permasalahannya.

Jika program Desa Antikorupsi terus berjalan, kekhawatiran adanya penyimpangan terhadap pengelolaan dana desa, bisa semakin berkurang. ”Semua akan lebih cepat ketika KPK ikut mendampingi berbagai program dalam upaya pembangunan desa melalui Desa Antikorupsi,” katanya.

Dalam proses menjaring Desa Antikorupsi, tahap awalnya KPK melakukan observasi dimulai pada Februari. Mengecek dan memilah desa yang akan ditetapkan sebagai percontohan. Setelah itu pada Juni dimulai kick off kegiatan pembentukan percontohan Desa Antikorupsi.

Baca Juga :  Sekda NTB Lantik Anggota Tiga BPSK di NTB

Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Wawan Wardiana mengatakan, setelah itu KPK melakukan bimbingan teknis terhadap desa terpilih. Untuk dibentuk menjadi percontohan Desa Antikorupsi dan agar mampu memenuhi indikator buku panduan Desa Antikorupsi.

Selanjutnya KPK melakukan tahap penilaian untuk menentukan layak tidaknya sebuah desa dinyatakan sebagai Desa Antikorupsi. Tahap penilaian ini melibatkan tim penilai dari kementerian terkait dan pemerhati antikorupsi.

”Terakhir KPK melakukan penganugerahan Desa Antikorupsi kepada Desa yang telah memenuhi persyaratan sesuai indikator Desa Antikorupsi,” terang Wawan.

Dari hasil penilaian, terpilih Desa Banyubiru, Semarang dengan raihan skor tertinggi 96,75 poin. Disusul Desa Cibiru Wetan, Kabupaten Bandung dengan nilai 96,16 poin.

Di tempat ketiga ada Desa Kumbang, Lombok Timur dengan nilai 95; Desa Sukojati, Banyuwangi dengan nilai 93,25; Desa Kamang Hilia, Kabupaten Agam dengan nilai 93,25. Desa Kutuh, Kabupaten Badung dengan nilai 93,21.

Baca Juga :  Kuatkan Fondasi Perekonomian Melalui Industrialisasi

Selanjutnya ada Desa Hanura, Kabupaten Pesawan dengan nilai 92,75; Desa Pakatto, Kabupaten Gowa dengan nilai 92,75; Desa Mungguk, Kabupaten Sekadau dengan nilai 91,39.

Desa Antikorupsi merupakan program yang digagas KPK dengan menggandeng Kementerian Desa PDTT, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan. Program ini pertama kali diluncurkan pada 2021 dengan memilih Desa Panggungharjo di Bantul, Jogjakarta sebagai desa percontohan.

Tahun 2022 KPK memilih 10 desa dari 10 Provinsi untuk dilakukan pembentukan percontohan desa antikorupsi. Program ini KPK laksanakan karena melihat besarnya dana desa yang dikucurkan pemerintah, yakni hingga tahun 2022 nilainya mencapai Rp 468,9 Triliun. Sementara data KPK sendiri mencatat sejak tahun 2015 – 2022 sebanyak 601 kasus terkait desa telah ditangani KPK dengan jumlah tersangka 686 orang. (dit/r5)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications OK No thanks