alexametrics
Minggu, 20 September 2020
Minggu, 20 September 2020

Saat Korona Mewabah, 1.305 TKI asal NTB Pulang Kampung

MIGRASI kepulangan pekerja migran Indonesia (PMI) perlu diantisipasi. Mereka berisiko tinggi tertular Covid-19. Sejak Febaruari lalu, 1.305 orang buruh migran asal NTB pulang kampung.

”Kami perkirakan April-Mei menjadi puncak pemulangan,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB M Agus Patria, pada Lombok Post, kemarin (30/3).

Kepulangan PMI ini bak buah simalakama. Pemerintah tidak bisa melarang warganya pulang. Tapi di sisi lain, mereka berisiko tinggi menjadi pembawa virus Korona. ”Tidak hanya rentan tertular di negara tempat kerja, sempanjang perjalanan mereka rentan terjangkit,” kata Agus.

Sebagian besar TKI yang pulang bekerja di Malaysia. Namun karena Malaysia kini lockdown, diperkiarakan jumlah mereka tidak banyak. ”Tapi masih ada TKI yang pulang lewat jalur laut melalui Kota Batam, Kepulauan Riau,” kata Agus.

Dia yakin di setiap pintu kedatangan, PMI mendapat pemeriksaan petugas bandara maupun pelabuhan. ”Tapi tetap berisiko karena beberapa daerah di Indonesia juga sudah terjangkit,” katanya.     

PMI yang bekerja secara resmi lebih mudah dikontrol. Meski jumlah mereka mencapai ratusan, bahkan ribuan tapi datanya jelas. ”Yang kami khawatirkan mereka yang bekerja non prosedural ini, mereka sulit dilacak,” ujarnya.

Agus mengimbau PMI tidak pulang. Bila satu orang tertular Covid-19 pulang kampung tanpa diketahui, dia bisa menuluarkan ke orang lain dengan sangat cepat. Bahaya bukan hanya untuk dia, tetapi juga membahayakan anak, istri dan orang tuanya. ”Kalau mereka mencintai keluarganya maka jangan mudik,” imbuhnya.

Pengawasan terhadap PMI yang pulang terus dilakukan. Perusahaan diminta tetap melaporkan pemulangan PMI. ”Kami juga sudah melarang pengiriman TKI ke luar negeri,” tegasnya.

Dia meminta kesadaran kolektif semua pihak mengingat perkembangan virus Korona semakin ganas. ”Kalau tidak ikuti pemerintah bisa bahaya,” ujarnya.

Bila ada PMI yang pulang, dia meminta warga dan pemda setempat melapor sehingga cepat ditangani. ”Setiap yang pulang akan dikarantina,” jelasnya.

Meski ada pengawasan, namun banyaknya warga yang pulang perlu mendapat perhatian semua pihak. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram Syahrifullah menyebut, kedatangan WNI melalui Lombok International Airport (LIA), dari tanggal 1-23 Maret mencapai 2.711 orang. Sementara keberangkatan WNI 1.923 orang.

Terpisah, Direktur Advokasi Buruh Migran Indonesia (ADBMI) Roma Hidayat mengatakan, pemerintah harusnya melakukan edukasi, bahwa penyakit Korona bukan kutukan. ”Ini penyakit biasa seperti penyakit-penyakit lainnya,” kata dia.

Artinya, siapa saja bisa terinfeksi, bukan hanya menjadi ancaman bagi PMI, tetapi siapa saja bisa kena. ”Penyakit ini bisa sembuh dengan perawatan intensif,” katanya.

Dia meminta, pemerintah memperkuat proses skrining dan medical treatment di pelabuhan, bandara dan terminal.  ”Siapa saja yang masuk, entah dia pejabat, pengusaha, TKI , masyarakat biasa, sebaiknya dikarantina,” katanya.

Pemerintah jangan hanya mengimbau karantina mandiri, lalu membiarkan mereka pulang sendiri ke rumah. Kemudian mereka kontak dengan orang-orang di sepanjang jalan. ”Pemerintah provinsi sebaiknya  menyiapkan pusat karantina,” harapnya.

Bila ada kejelasan prosedur penanganan, dia yakin para PMI tidak mendapat perlakuan diskriminasi.

Sulit Bantuan

Di sisi lain, Kondisi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia semakin sulit. Stok bahan makanan mereka semakin menipis. Sementara Non Government Organization (NGO)  atau lembaga swadaya masyarakat tidak bisa bebas menyalurkan bantuan. Semua bantuan harus melalui pemerintah setempat.

Turhan Badri, salah satu PMI yang tinggal di Kuala Lumpur, Malaysia mengatakan, kondisi para pekerja semakin sulit di tengah wabah Korona. Mereka harus mendekam di tempat tinggal dan tidak boleh keluar rumah. “Untuk membeli kebutuhan pokok, biasanya hanya satu orang yang diperbolehkan ke swalayan. Tapi itu prosedurnya ketat,” kata dia saat dihubungi kemarin (30/3).

Selain itu, uang yang dimiliki semakin menipis, karena mereka tidak bisa bekerja selama Lockdown. Turhan mengatakan, bahan makanan yang dia miliki hanya cukup untuk beberapa hari ke depan.

Pria asal Desa Payaman, Lamongan itu mengatakan, kondisi para pekerja semakin sulit, karena organisasi masyarakat tidak bisa menyalurkan bantuan. Menurut dia, Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah (PCIM) Malaysia sudah membentuk tim untuk menyalurkan bantuan. “Tapi tiba-tiba ada kebijakan semua bantuan harus melalui Pemerintah Malaysia,” ujar dia.

Bantuan itu pun tidak bisa disalurkan. Padahal, tim penyalur sudah mendapat surat pengantar dari Kedutaan Besar RI (KBRI) di Malaysia. Sekarang dia hanya bisa berharap bantuan dari Pemerintah Indonesia.

Ayah satu anak itu mengatakan, para pekerja sudah menyampaikan pengaduan kepada anggota dewan, baik DPR RI maupun DPRD. Kabarnya, kepala daerah mau memberi bantuan. “Semoga pemerintah daerah bisa membantu,” ungkap anak ketiga dari delapan bersaudara itu.

Anggota DPR RI dari Fraksi PAN Zainuddin Maliki mengatakan, pihaknya mendapatkan banyak pengaduan dari para pekerja di Malaysia. Dia pun sudah berupaya untuk mencarikan solusi. “Kami sudah berbicara dengan gubernur soal kondisi teman-teman di Malaysia,” kata dia kemarin.

Saat ini, kata dia, kondisinya semakin sulit, karena bantuan tidak bisa langsung diserahkan, tapi harus melalui pemerintah. Menurut dia, kalau melalui pemerintah setempat, dikhawatirkan bantuan tidak sampai sesuai harapan.

Legislator asal Dapil Jatim X itu mengatakan, ada dua opsi yang bisa dilalukan. Pertama, pemulangan. Namun, pemulangan tidak mudah, karena harus melalui proses yang sangat ketat. “Harus mengikuti protokol pencegahan Covid-19,” ujar dia. Tentu, pemerintah harus melakukan intervensi.

Jika tidak ada pemulangan, maka solusi yang harus dilakukan adalah pemberian bantuan. Karena sekarang NGO tidak boleh memberikan bantuan secara langsung, maka Pemerintah Indonesia harus melakukan pembicaraan dengan Pemerintah Malaysia. “Pemerintah harus secepatnya ambil tindakan,” mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya itu.

Yang masih menjadi persoalan adalah bagaimana jika pemerintah daerah ingin memberikan bantuan. Zainuddin mengatakan, dia belum tahu mekanismenya. Mungkin perlu dibicarakan dengan Kementerian Luar Negeri. (ili/JPG/r6)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

14 Ribu UMKM Lombok Utara Diusulkan Terima Banpres

Jumlah UMKM KLU yang diusulkan menerima bantuan presiden (Banpres) Rp 2,4 juta bertambah. Dari sebelumnya hanya 4. 890, kini tercatat ada 14 ribu UMKM. ”Itu berdasarkan laporan kabid saya, sudah 14 ribu UMKM yang tercatat dan diusulkan ke pusat,” ujar Plh Kepala Diskoperindag KLU HM Najib, kemarin (18/9).

Cegah Penyimpangan, Bupati Lobar Amankan 640 Dokumen Aset Daerah

Dinas Arsip dan Perpustakaan Lombok Barat (Lobar) terus mencari dokumen-dokumen aset milik pemkab. ”Kalau arsip (dokumen) hilang, aset daerah juga melayang,” kata Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Lobar H Muhammad Yamil.

Penuh Sampah, Warga Dasan Geres Turun Bersihkan Sungai

Pola hidup bersih digalakkan warga di Lingkungan Dasan Geres Tengah. Salah satunya melalui program sungai bersih. ”Kita ciptakan lingkungan bersih dan asri,” kata Lurah Dasan Geres Hulaifi, kemarin.

Perintah Menteri, RT Wajib Bentuk Satgas Penaganan Covid-19

Upaya menekan penyebaran virus COVID-19 masih harus gencar. Salah satu kebijakan baru yang digagas adalah mewajibkan membentuk satgas penanganan COVID-19 hingga level kelurahan, dusun atau RT/RW. Satgas tersebut nantinya bertugas mengawal pelaksanaan kebijakan satgas pusat di lapangan.

Senggigi Telah Kembali (Bagian-2)

SELAMA berminggu-minggu “kegiatan tidak berarti ini” dilaksanakan tanpa ada maksud apa-apa kecuali biar sampah tidak menumpuk. Namun keberartian “kegiatan tidak berarti ini” justru menjadi simpul efektif dari kebersamaan dan rasa senasib sepenangungan seluruh komponen yang ikut bergotong royong.

Gowes di Jalan Raya Kini Tak Bisa Lagi Serampangan, Ini Aturannya

Belakangan tren bersepeda marak. Agar tertib, maka Kementerian Perhubungan mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2020 Tentang Keselamatan Pesepeda di Jalan pada 14 Agustus lalu. Kemenhub rutin untuk melakukan sosialisasi.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Di Tengah Pandemi Korona, Dua Murid SMP di Lombok Tengah Menikah

Saat sekolah tak kunjung dibuka karena Pandemi Korona dua pelajar SMP di Lombok Tengah memilih untuk melangsungkan pernikahan Sabtu (12/9) lalu. Mereka adalah Suhaimi, kelas 2 SMP asal  Desa Pengenjek, Kecamatan Pringgarata menikahi Nur Herawati, kelas 1 SMP.

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Pemda di NTB Wajib Daftarkan Honorer Ikut BPJS Ketenagakerjaan

"Seluruh tenaga kerja di NTB, baik yang ada di lingkungan pemerintah atau pun swasta, baik sektor formal maupun informal wajib mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan," tegas Wisma.
Enable Notifications    Ok No thanks