alexametrics
Senin, 28 September 2020
Senin, 28 September 2020

Warga NTB Rentan Jadi Korban TPPO, Iqbal: Perbanyak Program Pencegahan!

MATARAM-Sebagai salah satu daerah pengirim pekerja migran Indonesia (PMI) terbesar di Indonesia, warga NTB rentan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TTPO). Upaya pencegahan ekstra harus dilakukan.

Duta Besar Indonesia untuk Turki Lalu Muhammad Iqbal menyarankan Pemprov NTB memperbanyak program pencegahan. Sehingga peluang TPPO semakin kecil. Mereka yang dikiri dari daerah sudah mendapat pengetahuan dan diberikan perlindungan sejak dini.

”Kalau perlu membuat orang NTB tidak keluar untuk mencari kerja,” kata Iqbal, yang juga mantan Direktur Perlindungan WNI dan BHI, Kementerian Luar Negeri itu.

Kalau pun warga tetap bekerja keluar negeri, harus dipastikan proses migrasi mereka aman dan menggunakan jalur yang sesuai prosedur. ”Kerentanan meningkat kalau sudah masuk jalur non prosedural,” katanya di Mataram baru-baru ini.

Upaya pencegahan harus dimulai dari tingkat paling rendah yakni pemerintahan desa. Jika semua desa tahu persis data pergerakan pendudukannya, maka dia bisa melakukan banyak hal untuk pecegahan. Salah satu masalah yang menyebabkan TPPO di Indonesia adalah lemahnya sistem administrasi kependudukan. ”Kalau administrasi kependudukannya baik kita bisa melakukan upaya preventif secara lebih baik,” katanya.

Kasus TTPO yang membeli warga NTB di luar negeri ada tiga kasus besar, yakni di Damaskus, Turki,  Suriah dan Irak. Ketiganya sudah mendapat penanganan dari kepolisian. Satu sudah selesai yakni kasus di Turki, pelakunya sudah masuk penjara. “Dua lainnya masih dalam proses,” katanya.

Secara nasional kasus TPPO cukup banyak. Tidak hanya terjadi di luar negeri, perdagangan orang di dalam negeri juga banyak. Perdagangan manusia ke daerah Manado, Papua, Sulawesi, NTB dan daerah lainnya juga masuk kasus TPPO yang ditangani penegak hukum.  ”Bisa sampai ribuan per tahun,” katanya.

Terpisah, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB HM Agus Patria mengatakan, upaya pencahan memang akan dilakukan dari tingkat desa. Mereka akan menggandeng pemerintah kabupaten dan pemerintah desa untuk sama-sama melakukan pencegahan.

Dengan kerja sama yang baik, warga yang akan keluar negeri untuk bekerja bisa mereka kontrol. Kemudian dipastikan mereka berangkat melalui jalur resmi.  ”Kami akan menggandeng para kepala desa untuk ikut memantau sekaligus memberikan sosialisasi,” ujarnya.

Bila perangkat desa ikut melakukan pencegahan, dia yakin penduduk yang akan bekerja keluar negeri akan terpantau. Sebab pemerintah desa merupkan orang yang paham tentang wilayah dan kondisi penduduknya. (ili/r5)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Distribusi Bantuan Beras Lelet, Dewan Minta Pemprov NTB Ambil Alih

”Pemda harus secepatnya koordinasi ke pusat, kalau ada kemungkinan ambil alih, take over secepatnya, kasihan masyarakat,” tegas Anggota Komisi V DPRD NTB Akhdiansyah, Minggu (27/9/2020).

Kantongi Persetujuan Mendagri, Pjs Bupati Boleh Lakukan Mutasi

”Bisa (rombak) tetapi ada kendali di situ yakni rekom KASN. Pejabat definitif saja harus ada rekom KASN,” katanya.

Akhir September, Tren Konsumsi BBM dan LPG di NTB Meningkat

”Jumlah ini meningkat dibandingkan Bulan Mei 2020, ketika Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dilaksanakan di berbagai daerah,” kata Unit Manager Communication, Relations, & CSR MOR V Jatimbalinus Rustam Aji, Jumat (25/9/2020) lalu.

LEM Hadirkan Baby Crab dan Gelar Plants Exhibition

Kami terus menghadirkan apa pun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Terpenting bisa menghibur mereka selama masa pandemi ini,” imbuh Eva.

Soal Kuota Gratis, Sekolah di Mataram Masih Validasi Data

”Verval ini kita lakukan  secara bertahap juga, setiap hari ada saja yang divalidasi,” jelas Suherman.

Simulasi Pembukaan Sekolah di NTB, Kerumunan Siswa Masih Terjadi

”Kalau di dalam lingkungan sekolah, semuanya tertib, tetapi pada saat pulang, masih ada kita temukan (kerumunan) meski tidak terlalu banyak ya,” ujarnya.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks