LombokPost--Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB I Gede Putu Aryadi menanggapi soal kabar penipuan, yang dilakukan oknum guru SMK sekaligus pemilik Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Wahyuyuha, Mataram.
Ternyata LPK tersebut tidak memiliki sending organization (SO) untuk penempatan magang Jepang.
”Tidak boleh LPK yang tidak punya izin SO itu menjanjikan magang luar negeri. Dan itu, dia tidak ada SO,” kata Gede, Kamis (31/10).
Gede menjelaskan, LKP tersebut pun kabarnya akan melakukan kerja sama dengan perusahaan luar daerah. Namun secara aturan tidak diperbolehkan.
Itulah yang menyebabkan siswa tersebut tidak dapat berangkat ke Jepang sesuai dengan iming-iming dari oknum guru tersebut.
Lebih lanjut, dijelaskannya magang untuk ke Jepang dilakukan melalui dua jalur. Melalui pemerintah dan LPK yang memiliki SO dengan partner agency di Jepang.
Untuk NTB sendiri yang memiliki SO hanya 13 dari 33 LPK khusus Jepang.
Meski tak memiliki SO, LPK tetap bersifat legal. Namun LPK tersebut hanya boleh melatih tidak mengirim pemagang.
”Besok pagi saya mau kumpulkan di kantor yang punya SO. Saya mau buatkan forum jejaring pemagangan Jepang. Sehingga saya bisa kontrol,” jelasnya.
Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB Aidy Furqon mengatakan, mengenai kasus tersebut dirinya telah mencoba menyelidiki.
Oknum guru yang melakukan penipuan tersebut merupakan guru di SMK swasta dan non PNS.
“Non ASN memang binaannya di bawah saya, Cuma pelakunya itu bukan di sekolah negeri. Saya belum mendapat nama detail beliau, saya juga menjaga psikologisnya,” kata Aidy Furqon.
Hal ini disayangkan Aidy, atas belasan siswa SMK yang tertipu dan gagal berangkat ke Jepang.
Padahal pihaknya telah memfasilitasi melalui Job Fair dan bursa kerja yang rutin digelar.
Sebelumnya, belasan siswa yang menjadi korban penipuan oknum guru tersebut melakukan hearing ke DPRD Lombok Barat.
Menurut informasi yang diperoleh sekitar 18 siswa yang menjadi korban dalam penipuan tersebut.
Empat diantaranya berasal dari Lobar dengan masing-masing bisa mengeluarkan Rp 30 juta sampai Rp 40 juta. (chi/r11)
Editor : Kimda Farida