LombokPost-DPRD NTB menyoroti masalah proyek Smart Class Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB. Proyek senilai Rp 49 miliar ini diduga bermasalah.
Komisi V DPRD NTB telah memanggil pihak Dikbud NTB, namun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek tersebut tidak hadir. “Saya dengar terakhir, PPK-nya menghilang. Entah ke mana,” kata anggota Komisi V DPRD NTB Sitti Ari.
Nadira mengungkapkan bahwa ia tidak mengetahui nama atau jabatan PPK proyek tersebut.
PPK yang dimaksud harus memiliki sertifikat khusus.
“Yang pasti dia ASN. Saya sudah pertanyakan, tapi tidak pernah masuk kantor. Ini aneh,” kritiknya.
Seharusnya, menurutnya, keberadaan PPK yang berstatus ASN dapat diketahui. DPRD NTB tetap akan mengawasi masalah ini.
“Kita akan panggil lagi pihak Dikbud untuk mempertanyakan persoalan ini,” ujarnya.
Sitti mencurigai adanya proyek fiktif. Sebab, meski anggaran telah dicairkan, progres pekerjaannya tidak jelas.
“Katanya ada bahan yang sudah dibeli dan disimpan di gudang. Itu yang akan kita cek nanti,” kata dia.
Sitti juga mengonfirmasi langsung kepada Kadis Dikbud NTB, Aidy Furqan. Aidy mengaku tidak pernah dilibatkan PPK dalam proyek tersebut.
“Katanya, PPK yang input data kebutuhan smart class, tetapi sekarang PPK-nya menghilang,” ujarnya.
Sitti merasa heran dengan situasi ini.
“Kadis Dikbud mengaku tidak terlibat, tapi anggaran tetap bisa dicairkan. Masak sekelas kepala dinas tidak tahu proyek itu?” ujarnya.
Untuk memastikan hal ini, DPRD NTB akan meminta data dari Dikbud NTB.
“Semua bisa dibuktikan dari dokumen. Kalau itu tidak bisa dibohongi,” kata Sitti.
Dia berharap Inspektorat sebagai pengawas anggaran daerah juga mengusut masalah ini.
“Anggaran ini cukup besar, dan berkaitan dengan masa depan pendidikan kita di NTB,” tambahnya.
Sementara itu, saat dikonfirmasi ke kantor Dikbud NTB, Kepala Dinas tidak berada di tempat.
Ia juga tidak merespons panggilan telepon dan pesan WhatsApp. (arl/r7)
Editor : Rury Anjas Andita