LombokPost - RSUD NTB sebelumnya tercatat memiliki utang sebesar Rp 247,97 miliar. Angka tersebut merupakan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diserahkan kepada Pemprov NTB, pada pertengahan Juni lalu.
Direktur RSUD NTB dr HL Herman Mahaputra menyampaikan pembayaran utang menunjukkan perkembangan yang signifakan. Hingga kini, sisa utang rumah sakit tinggal Rp 13 miliar. “Jadi benar, hanya tinggal Rp 13 miliar,” ungkapnya, Kamis (18/9).
Dari temuan BPK, utang RSUD NTB sebesar Rp 247,97 miliar tersebut, diakibatkan adanya kelebihan belanja pegawai, kelebihan belanja alat medis habis pakai, termasuk kelebihan pembelian obat-obatan senilai Rp 193 miliar, di akhir tahun 2024 lalu.
Adapun informasi terkait sisa utang tersebut telah dilaporkan secara resmi kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Inspektorat, serta Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal.
“Pimpinan sudah mengetahui bahwa utang kami yang tersisa tinggal Rp 13 miliar,” jelas pria yang akrab disapa dr Jack tersebut.
Pihaknya optimis, September ini semua utang tersebut sudah lunas. Mengenai utang yang tersisa merupakan utang operasional.
“Kita tinggal menunggu pembayaran dari BPJS yang dijadwalkan pada tanggal 20 ke atas, dan September ini semuanya akan selesai,” kata dia.
Terkait pelunasan utang tersebut, RSUD NTB harus berjuang mandiri. Pihaknya tidak bisa bergantung sepenuhnya pada bantuan dari Pemprov NTB.
dr Jack mengungkapkan dalam perubahan APBD tahun ini, RSUD NTB memang tidak mendapatkan tambahan subsidi dari Pemprov NTB. “Kita juga tidak bisa serta-merta memaksakan provinsi untuk memberikan subsidi,” ujarnya.
RSUD NTB harus memahami Gubernur Iqbal dan Wagub Dinda, memiliki banyak program strategis yang harus segera direalisasikan. “Program pak Gubernur dan bu Wagub sangat banyak, daerah tidak hanya berfokus pada rumah sakit saja, tapi kami optimis ini (utang, Red) akan segera selesai,” tandasnya.
Editor : Jelo Sangaji