LombokPost - Untuk memperkuat pembangunan infrastruktur untuk periode 2026–2029, Pemprov NTB telah menggelar rapat koordinasi (rakor) Infrastruktur dan Kewilayahan.
Rakor tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan tahun pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) NTB 2025–2029 yang telah diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025–2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045.
“Ini untuk menyelaraskan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, dalam upaya percepatan pembangunan infrastruktur,” terang Kepala Bappeda NTB Iswandi, Kamis (16/10).
Ia menyoroti sejumlah tantangan terkait alokasi belanja infrastruktur yang dinilai masih rendah, dalam beberapa tahun terakhir.
Ia menekankan perlunya peningkatan investasi dari berbagai sumber pendanaan. Sehingga target pertumbuhan ekonomi 8 persen dapat tercapai.
Pemprov berharap dukungan dari berbagai tingkatan pendanaan, termasuk dari kementerian, APBN, bahkan mitra pembangunan non-pemerintah.
“Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Iswandi.
Ia juga menekankan pentingnya konsolidasi dan koordinasi lintas sektor agar pembangunan infrastruktur berjalan efektif.
“Arah pembangunan ini difokuskan pada tiga agenda utama,” ujarnya.
Dimulai dari penurunan kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2029.
Penguatan ketahanan pangan sebagai lumbung pangan nasional. Serta pengembangan destinasi pariwisata berkelas dunia guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Untuk merealisasikannya, pemerintah menetapkan lima sasaran pembangunan. Meliputi peningkatan daya saing sumber daya manusia, peningkatan pendapatan per kapita, dan penurunan angka kemiskinan.
Kemudian peningkatan efektivitas tata kelola pemerintahan, serta penurunan intensitas bencana dan emisi gas rumah kaca.
Iswandi juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antarlembaga agar perencanaan dan pelaksanaan program infrastruktur tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Kita harus duduk bersama, memastikan arah kebijakan dan kegiatan infrastruktur selaras antara pusat dan daerah. Kalau ada yang melenceng, kita perbaiki bersama,” tegasnya.
Keterbatasan APBD provinsi harus diimbangi dengan sinergi pendanaan dari berbagai sumber lain.
Iswandi juga menegaskan prioritas program infrastruktur dasar seperti air bersih, rumah layak huni, jaringan listrik, sanitasi, dan telekomunikasi dalam mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Harapannya, seluruh proses perencanaan pembangunan ke depan harus berbasis kolaborasi, keselarasan kebijakan, dan fokus pada hasil.
RPJMD bukan hanya dokumen administratif, tetapi pedoman kerja bersama.
“Kita harus bergerak searah,” tandasnya.
Kepala Dinas PUPR Sadimin mendukung upaya kolaborasi untuk meningkatkan sinergitas antarlembaga.
“Sinergi ini sangat penting agar arah pembangunan semakin jelas dan terarah,” kata dia.
Penting memperhatikan indeks kelayakan infrastruktur sebagai bagian dari program unggulan NTB Connected.
Agar fokus pada peningkatan pembangunan infrastruktur serta penyelenggaraan penataan ruang.
“Ini bertujuan mendukung pemenuhan layanan dasar seperti sanitasi dan air bersih, swasembada pangan, hilirisasi produk lokal, serta industrialisasi,” jelasnya.
Editor : Kimda Farida