LombokPost - BMKG telah mengeluarkan peringatan peningkatan kewaspadaan bencana hidrometeorologi, kepada delapan pemerintah daerah di Indonesia, termasuk NTB.
Peringatan ini disampaikan seiring menguatnya dinamika atmosfer di sejumlah wilayah serta munculnya Bibit Siklon Tropis 91S di Samudra Hindia barat Sumatra dan Bibit Siklon Tropis 93S di Samudra Hindia selatan NTB.
Kedua bibit siklon tersebut berpotensi meningkatkan curah hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Sumatra Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTB pada periode 12–18 Desember.
Menindaklanjuti peringatan tersebut, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan kesiapsiagaan di daerahnya telah ditingkatkan. “Kita sudah mengadakan apel siaga dan mempersiapkan langkah-langkah pendukung kesiapsiagaan,” tegasnya, Jumat (12/12).
Menurutnya, persiapan Pemprov NTB maupun pemda di 10 kabupaten dan kota sudah cukup baik. Pemerintah pasti memberi perhatian khusus pada potensi bencana hidrometeorologi yang setiap tahun menghantui sejumlah wilayah di Bumi Gora.
Terutama Bima yang memiliki tingkat kerawanan tinggi. “Kita juga sudah mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat terjadi, terutama potensi bencana hidrometeorologi. Kita semua berdoa semoga masyarakat NTB selalu diberikan keselamatan. Tapi, kemungkinan terburuk tetap harus kita waspadai dan siapkan langkah antisipasinya," jelasnya.
Ia menekankan pentingnya kewaspadaan sekaligus upaya mencari solusi jangka panjang agar bencana tidak terus berulang.
“Ini menandakan ada persoalan di bagian hulu yang perlu kita selesaikan. Permasalahan tersebut juga menjadi bahan diskusi dengan para bupati dan wali kota, karena kondisi di hulu sangat berkaitan dengan situasi desa sebagai wilayah terdekat,” jelasnya.
Ia menyoroti sejumlah praktik yang memperburuk kondisi kawasan hulu, seperti pembukaan hutan secara sporadis oleh oknum pemerintah desa, maupun penerbitan sertifikat tanah di area hutan.
“Kan banyak kawasan hutan yang sudah dikeluarkan secara sporadis oleh kepala desanya yang kemudian diterbitkan sertifikat padahal itu hutan. Hal-hal seperti itu sebetulnya yang harus kita antisipasi bersama,” tegas Gubernur Iqbal.
Masih berkaitan dengan peningkatan kewaspadaan bencana hidrometeorologi, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah merilis surat edaran (SE), yakni melarang seluruh kepala daerah keluar dari wilayahnya hingga 15 Januari 2026, masih terjadi cuaca ekstrem.
Menanggapi hal ini, Gubernur Iqbal menegaskan SE tersebut memang mengatur agar kepala daerah tidak meninggalkan wilayahnya. Namun, pesan utama sebenarnya, memastikan fokus pada kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana.
Jika terjadi bencana, kepala daerah diharapkan menjadi orang pertama yang turun ke lapangan, dan ikut langsung menangani situasi tersebut.
“Sehingga bisa dipastikan kalau bencana terjadi, maka kepala daerah itu orang pertama yang harus terjun ke lapangan ikut menangani situasinya,” tandas Gubernur.
Kepala Pelaksana BPBD NTB Ahmadi menegaskan pihaknya telah menginstruksikan seluruh kepala pelaksana BPBD kabupaten/kota untuk selalu berada dalam posisi siaga, terutama bagi Tim Reaksi Cepat (TRC).
Kesiapsiagaan ini ditekankan tidak hanya saat bencana terjadi, tetapi juga sebelum bencana sebagai upaya mempercepat dan mengoordinasikan tindakan tanggap darurat.
“Pada dasarnya, kita tetap harus siaga dalam menghadapi situasi ini. Saya sudah menyampaikan hal-hal apa saja yang berdasarkan informasi dari BMKG, bahwa setiap kepala pelaksana (Kalaksa) harus selalu siap siaga, terutama dari tim TRC,” jelasnya.
BPBD NTB juga intensif berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, seperti TNI, Polri, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta instansi kementerian di daerah. Kebutuhan dukungan dari tingkat provinsi juga telah dikomunikasikan.
Ahmadi mengingatkan bahwa meskipun NTB saat ini masuk kategori risiko menengah menurut BMKG, potensi peningkatan menjadi risiko tinggi atau bahkan ekstrem tetap ada.
Dari data BMKG, bibit Siklon Tropis 91S di Samudra Hindia barat Sumatra bergerak ke barat dayamenjauhi Indonesia, dengan peluang berkembang menjadi siklon tropis dalam kategori rendah–sedang selama 24–72 jam ke depan. Hujan sedang hingga lebat diperkirakan terjadi di wilayah Sumatra Barat, Bengkulu, Lampung, dan Banten.
Kemudian, dari bibit Siklon Tropis 93S di Samudra Hindia selatan NTB, bergerak perlahan ke arah barat–barat daya, dengan peluang berkembang menjadi siklon tropis rendah dalam 24–72 jam ke depan. Hujan sedang hingga lebat diperkirakan terjadi diwilayah Jawa Timur, Bali, NTB dan NTT bagian barat. "Karena itu, kesiapsiagaan menjadi hal yang paling utama," tegasnya.
Terkait dukungan logistik, BPBD NTB juga sangat mengharapkan kontribusi dan dukungan dari multipihak untuk penyediaan logistik agar lebih mencukupi.
Maka dukungan dari OPD lain seperti Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan, dan Dinas Kesehatan sangat diperlukan, sebab dalam penanganan bencana, pasti membutuhkan bahan pangan dan medis.
“Logistik dari BPBD provinsi cenderung terbatas dan harus dibagi ke 10 kabupaten/kota, sehingga itulah pentingnya kita saling berkoordinasi, artinya saling memback up apa yang dibutuhkan,” jelasnya.
Editor : Jelo Sangaji