LombokPost - Pemprov NTB mendorong pemanfaatan lahan investor yang masih menganggur untuk mendukung program pengentasan kemiskinan ekstrem melalui konsep Desa Berdaya.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB Irnadi Kusuma menegaskan sektor investasi memegang peran penting dalam mendukung program strategis Pemprov NTB.
Termasuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah yang masih mengalami kemiskinan ekstrem. “Salah satu langkah yang tengah dijajaki adalah optimalisasi lahan tidur milik perusahaan yang belum tergarap,” ujarnya, Senin (12/1).
Ia mencontohkan Desa Malaka di Lombok Utara, ada sejumlah lahan milik investor namun belum dimanfaatkan, sementara angka kemiskinan ekstrem di desa itu masih tinggi.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, telah menginstruksikan DPMPTSP untuk mendata seluruh lahan yang belum tergarap. Agar bisa digunakan secara produktif bagi masyarakat setempat.
“Kami akan memfasilitasi pertemuan langsung antara pemilik perusahaan dengan pimpinan desa dan pemerintah daerah,” kata dia.
Pertemuan ini harus dihadiri pemilik langsung, bukan perwakilan, untuk memastikan komitmen dan keseriusan mereka.
Skema yang ditawarkan adalah memberikan izin sementara kepada masyarakat untuk memanfaatkan lahan selama periode tertentu, misalnya dua tahun, dengan jaminan hukum dari pemerintah.
Tanah tetap menjadi milik investor, namun warga dapat mengelolanya. Terutama untuk mendukung ketahanan pangan, meningkatkan ekonomi lokal, dan mengurangi kemiskinan ekstrem.
Irnadi menekankan pendekatan ini merupakan win-win solution. Investor tetap aman karena hak miliknya dijamin, sementara masyarakat mendapat akses untuk mengembangkan lahan demi kesejahteraan mereka.
“Pendayagunaan lahan ini diharapkan mampu mendorong program Desa Berdaya secara nyata, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat lokal,” jelasnya.
Dengan langkah ini, Pemprov NTB ingin memanfaatkan potensi investasi secara maksimal, dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang membutuhkan.
Sebelumnya, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyoroti adanya ketimpangan nyata, saat kunjungan langsung ke wilayah tersebut. Kemiskinan masih terjadi di tengah kawasan pariwisata bertaraf internasional.
“Sangat ironis, di wilayah wisata berkelas dengan hotel bintang 4 dan 5, masyarakat sekitarnya justru terpinggirkan dan tidak bisa mengambil peran dalam industri pariwisata,” tegasnya.
Editor : Marthadi