Sri Sukarni: Menanti Kursi Roda Tak Lagi Jadi Beban 

 

LombokPost - Matahari terik tepat di atas kepala saat tiba di sebuah rumah sederhana di Praya, Lombok Tengah.

Di teras rumah itu, Sri Sukarni menyapa dengan senyum lebar.

Meski tubuhnya harus bertumpu pada kursi roda, energi yang terpancar dari Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) NTB ini tak tampak terbatas. 

Sambil sesekali membetulkan posisi duduknya, Sri bercerita tentang dunia yang masih curam bagi perempuan disabilitas.

Jika Topan Mars Arifin (seri sebelumnya) berbicara dari balik meja guru, Sri bergerak di akar rumput, menyisir lorong-lorong desa untuk mendata kawan-kawan senasib yang selama ini tak terlihat oleh radar pemerintah.

Isu green jobs atau pekerjaan hijau di NTB yang ramah lingkungan sejatinya adalah oase bagi kelompok rentan.

Namun, bagi Sri, ekonomi hijau bukan sekadar konsep global, melainkan cara agar perempuan disabilitas bisa mandiri di rumah sendiri.

"Minim sekali serapan tenaga kerja kita, apalagi untuk perempuan. Kendala utamanya ada dua modal dan skill," ujar Sri membuka pembicaraan. 

Baca Juga: Bukan Lagi Barang Mewah! Menaker Yassierli Perintahkan BNSP Buat Sertifikasi Profesi Murah dan Ramah Disabilitas

Ia menunjuk beberapa rekan anggota HWDI yang kini berupaya masuk ke sektor pekerjaan berkelanjutan, mulai dari menjahit, membuka salon, hingga kuliner rumahan.

Bagi Sri, menjahit dan mengolah kerajinan dari bahan daur ulang adalah bentuk nyata green jobs di tingkat rumah tangga. 

“Ada teman-teman yang sudah berhasil buka usaha jahit sendiri-sendiri. Tapi mereka butuh mesin yang lebih bagus agar produksinya efisien. Modal itu krusial. Semakin kecil modal, semakin kecil pula napas usahanya,” cetusnya.

Narasi NTB Inklusif seringkali terdengar manis di ruang-ruang hotel mewah.

Namun bagi Sri, realitas di lapangan masih pahit. Ia memberikan rapor merah untuk aksesibilitas fasilitas publik di NTB.

"Dari tingkat desa sampai provinsi, 90 persen belum ramah disabilitas. Saya kalau diundang ke kantor pemerintah seringkali harus dibopong naik tangga karena tidak ada ramp (jalur landai) untuk kursi roda,” ungkapnya. 

Ketidaktersediaan akses ini menjadi penghambat utama perempuan disabilitas untuk masuk ke pasar kerja formal.

Bagaimana mereka bisa bekerja di kantor yang menerapkan konsep green building jika untuk masuk ke gedungnya saja harus mempertaruhkan nyawa dan harga diri karena harus digotong?

Sri juga menyoroti keterlibatan disabilitas dalam perencanaan pembangunan yang seringkali hanya formalitas. 

“Kami diundang saat Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) ketika usulan sudah jadi. Seharusnya dari awal, dari tingkat desa, agar kebutuhan spesifik kami seperti jalur akses dan alat bantu bisa dianggarkan,”  tambahnya.

Sejak 2022, HWDI NTB fokus pada program penanggulangan bencana inklusif di Lombok Utara, seperti di Desa Malaka dan Pemenang Barat.

Hal ini erat kaitannya dengan keamanan kerja bagi disabilitas di daerah rawan bencana.

Sri menyadari, tanpa mitigasi yang baik, aset ekonomi yang dibangun kawan-kawan disabilitas bisa hancur seketika.

"Waktu gempa 2018, banyak teman disabilitas tidak terdata dan tidak mendapat bantuan. Kini kami melakukan pendataan mandiri menggunakan Google Form untuk memetakan lokasi mereka. Kita libatkan kepala dusun agar tahu, kalau ada bencana, siapa yang harus diselamatkan lebih dulu bersama alat bantunya," jelas Sri.

Baca Juga: Mengikuti Kegiatan Hari Disabilitas Internasional di Bayan. Talenta Disabilitas Menanti Kolaborasi Pemerintah Daerah

Bagi Sri, alat bantu seperti kursi roda adalah nyawa kedua. 

“Kalau gempa, orang sering lupa bawa kursi rodanya. Padahal tanpa itu, di tempat evakuasi kami jadi beban dan rentan terhadap kekerasan," tegasnya.

Di sela obrolan, Sri sempat bercerita tentang pengalamannya terjun ke politik yang berakhir dengan pengunduran diri karena merasa peluang bagi disabilitas masih sangat sempit dan syarat organisasi yang ketat.

Kini, ia memilih fokus membesarkan HWDI hingga masa jabatannya berakhir di 2027.

Ia menaruh harapan besar pada visi "NTB Inklusif" yang sering digaungkan pemimpin daerah saat ini.

Sri ingin agar disabilitas tidak lagi hanya diberi sembako, tapi diberikan akses pendidikan tinggi dan pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri hijau masa kini.

“Pemerintah sudah mulai membuka formasi PNS, itu bagus. Tapi untuk mereka yang tidak punya ijazah tinggi, berikanlah bantuan modal usaha yang serius. Jangan biarkan mereka hanya jadi penonton di tengah perubahan zaman,” tutup Sri sambil menggerakkan kursi rodanya menuju ke dalam rumah.

Siang itu, Sri Sukarni kembali mengingatkan kita, bahwa ekonomi hijau hanya benar-benar hijau jika ia mampu menyuburkan harapan mereka yang selama ini terabaikan

Editor : Kimda Farida