LombokPost - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) NTB mulai menggeser arah kebijakan, dalam mengumpulkan pendapatan asli daerah (PAD).
Kepala Bapenda NTB HL Herman Mahaputra menegaskan pihaknya kini tidak lagi semata bertumpu pada satu potensi PAD, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), tetapi membidik sumber pendapatan baru yang dinilai lebih strategis dan berkelanjutan.
“Selama ini konotasi Bapenda itu selalu tukang pungut, identik dengan bagi hasil pajak PKB. Saya ingin mengubah paradigma itu,” terangnya.
Karena itu, Bapenda kini bekerja secara non-normatif dalam arti positif, maksudnya berupaya mencari sumber-sumber pendapatan di luar PKB yang dinilai berpotensi meningkatkan PAD.
Salah satu sektor yang kini dibidik, sebagai sumber PAD adalah pajak air permukaan. Pria yang akrab disapa dr Jack itu menjelaskan potensi dari sektor tersebut cukup besar.
Namun demikian, implementasinya masih harus menunggu kepastian regulasi sebagai payung hukum sebelum dapat dijalankan secara optimal.
“Ini yang sedang kita tunggu payung hukumnya dulu. Setelah dasar hukumnya jelas, baru kita bergerak. Karena potensi di situ banyak sekali,” jelasnya.
Bapenda juga mendorong optimalisasi aset di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Herman mencontohkan pengelolaan pelabuhan sebagai salah satu pintu masuk potensi peningkatan PAD.
“Contohnya Pelabuhan Pemenang dan Pelabuhan Carik. Di situ sebenarnya kita bisa mendapatkan pendapatan,” katanya.
Ia bahkan mendorong kajian serius terhadap potensi alur laut internasional di kawasan Bangko Bangko, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat. Menurutnya, jika dirancang melalui blueprint dan studi kelayakan atau feasibility study (FS) yang matang, potensi ekonominya bisa sangat besar.
“Kalau kita buat blueprint dan FS-nya, itu kita tidak bicara miliar lagi, tapi triliunan rupiah. Maju tidaknya daerah itu salah satu barometernya kita lihat dari pelabuhannya,” jelas mantan Dirut RSUD NTB tersebut.
Baca Juga: Dewan Muhtar Dorong Terobosan Besar, Kelola Pantai untuk Potensi PAD Miliaran Rupiah
Ia mencontohkan Singapura sebagai negara yang berhasil memaksimalkan sektor jasa kepelabuhanan, meskipun tidak memiliki sumber daya alam melimpah, namun mampu maju dengan menjual jasa.
Menurutnya, pendekatan serupa ingin diterapkan di NTB. Jika potensi tersebut dapat digarap secara optimal, daerah tidak lagi bergantung pada pemerintah pusat dan tidak terus-menerus berbicara mengenai dana bagi hasil.
Tidak hanya sektor maritim, Bapenda juga melirik potensi energi dari tiga bendungan besar di NTB, yakni Bendungan Pengga, Meninting, dan Batu Jai, memiliki potensi pengembangan pembangkit listrik.
Mengenai hal ini, dr Jack menekan pentingnya dukungan Pemprov NTB untuk memastikan adanya kepastian pasar, khususnya dari PLN sebagai pembeli listrik.
“Pemprov harus menekan PLN, produk nanti itu dia harus beli oleh PLN. Baru setelah ada kepastian dari PLN untuk membeli produk ini,” ujarnya.
Menurut dr Jack, kepastian offtaker menjadi kunci untuk menarik investasi di sektor energi tersebut.
Selain proyek berskala besar, Bapenda juga mendorong pemanfaatan aset daerah yang selama ini belum optimal.
Tak lain, Rumah Potong Hewan Banyumulek yang memiliki fasilitas inseminasi, dan dirinya menilai peluang itu bisa dikembangkan lebih lanjut, dengan mengundang investor untuk membangun pabrik pakan, sehingga lahan yang ada tidak dibiarkan kosong dan bisa memberikan nilai tambah ekonomi.
Langkah-langkah tersebut merupakan bagian dari upaya berpikir progresif dan keluar dari pola kerja lama.
Fokus Bapenda ke depan memang diarahkan pada diversifikasi sumber pendapatan agar struktur PAD NTB, sekali lagi tidak terlalu bergantung pada satu sektor saja.
“Kalau kita sudah bisa menyentuh ini, udah lah kita tidak akan tergantung pada pemerintah pusat, kita tidak bicara dana bagi hasil, tapi mari maksimalkan potensi yang ada,” tandasnya.
Editor : Kimda Farida