LombokPost – Dosen Universitas Teknologi Sumbawa (UTS) sekaligus Ketua Pokja Riset & Data GEDSI JET Working Group NTB, Fahrunnisa, menekankan bahwa transisi energi tidak boleh hanya dipandang sebagai persoalan teknologi dan investasi semata.
Ia menegaskan bahwa energi adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari yang berkaitan erat dengan akses, kuasa, dan distribusi manfaat.
Fahrunnisa menyoroti slogan "No One Left Behind" sebagai jantung dari pengarusutamaan Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI).
Menurutnya, integrasi GEDSI ke dalam Rencana Umum Energi Daerah (RUED) NTB sangat krusial.
Ini untuk memastikan transisi energi benar-benar menyentuh aspek keadilan sosial.
"Transisi energi yang hijau belum tentu adil jika kita tidak melibatkan kelompok rentan dalam desain proyeknya," ujar Fahrunnisa.
Tantangan Integrasi GEDSI
Dalam paparannya, Fahrunnisa mengidentifikasi beberapa tantangan besar yang saat ini masih dihadapi dalam sektor energi.
Perencanaan yang Terlalu Teknis: Perencanaan energi masih didominasi oleh kebutuhan infrastruktur dan investasi, namun minim analisis sosial sebelum proyek berjalan.
Data yang Belum Terpilah: Belum tersedianya data akses energi yang terpilah berdasarkan gender, disabilitas, dan tingkat kemiskinan.
Budaya Kelembagaan: Isu GEDSI seringkali masih dianggap sebagai isu sosial semata, bukan bagian dari isu energi.
Ketiadaan Instrumen: Belum tersedianya juknis, alat ukur inklusi, maupun indikator sosial dalam implementasi proyek energi.
Peluang dan Rekomendasi Strategic Meskipun menghadapi tantangan, Fahrunnisa melihat adanya momentum besar bagi NTB untuk menjadi pelopor energi yang hijau sekaligus inklusif. Adanya komitmen politik melalui klausul GEDSI dalam Pergub NTB Energi Hijau menjadi pintu masuk strategis.
Ia merekomendasikan agar setiap proyek transisi energi wajib melakukan analisis sosial di awal, menggunakan penganggaran responsif gender, serta menyediakan instrumen pengukur integrasi yang jelas.
Energi sebagai Pengungkit Keadilan Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa energi bersih dapat menjadi alat redistribusi kesejahteraan. Implementasi melalui PLTS komunal, biogas, dan elektrifikasi pulau kecil merupakan ruang besar bagi kelompok perempuan dan penyandang disabilitas untuk mengambil peran kepemimpinan serta mengurangi beban kerja domestik.
"Integrasi GEDSI bukanlah beban tambahan, melainkan investasi sosial jangka panjang untuk masa depan NTB," tutupnya.
Editor : Kimda Farida