LombokPost - Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) melakukan peninjauan langsung ke Terminal Tipe A Mandalika, Minggu (15/3).
Peninjauan ini dilakukan guna memastikan kesiapan pengamanan serta kualitas layanan angkutan menjelang mudik Lebaran 2026.
Gubernur Iqbal memberikan perhatian khusus pada harga tiket bus. Karena berdasarkan hasil pantauan di lapangan, ditemukan adanya keragaman harga yang cukup signifikan, yang menurutnya dipicu oleh beragamnya kelas fasilitas armada bus yang tersedia.
Sebagai informasi, penetapan tarif ini dituangkan dalam Pengumuman Nomor: 500.11/447/DISHUB/IV tentang tarif angkutan AKDP non ekonomi di NTB, dalam rangka angkutan Lebaran tahun 2026.
Rinciannya, rincian tarif batas atas yang ditetapkan untuk beberapa trayek utama di NTB, antara lain untuk trayek Mataram–Sumbawa Barat dengan layanan Executive sebesar Rp 132 ribu.
Sementara itu, untuk trayek Mataram–Sumbawa dengan layanan Executive ditetapkan sebesar Rp 200 ribu. Selanjutnya, untuk trayek Mataram–Bima dengan layanan Executive, tarif batas atas yang diberlakukan adalah sebesar Rp 330 ribu.
Untuk layanan dengan fasilitas lebih tinggi, pada trayek Mataram–Bima, seperti Suite Class, Deluxe Class, maupun Super Executive, tarif batas atas yang disepakati adalah sebesar Rp 450 ribu.
Sedangkan untuk layanan Sleeper Class pada trayek yang sama, tarif batas atas ditetapkan sebesar Rp 525 ribu.
Gubernur Iqbal menjelaskan perbedaan persepsi mengenai harga tiket sering kali muncul karena masyarakat hanya terpaku pada tarif kelas ekonomi.
Padahal, saat ini banyak perusahaan otobus (PO) yang menawarkan fasilitas tambahan yang lebih mewah. "Kita cek tadi misalnya ada yang menjual dengan harga sampai Rp 400 ribu. Karena memang bukan ekonomi banget, ada leg rest-nya dan sebagainya,” terang Gubernur.
Pengecekan secara acak menunjukkan adanya fasilitas tambahan, pada beberapa bus, sehingga variasi bus menjadi sangat banyak dan harga tiketnya juga bervariasi.
Meski demikian, Gubernur bersama Kapolda dan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB yang turut hadir dalam peninjauan tersebut, telah memberikan peringatan kepada PO agar tetap mematuhi regulasi tarif yang berlaku.
"Kita sudah tekankan tadi bersama Pak Kapolda dan Pak Kejati ke perusahaan bus agar menjual sesuai dengan ketentuan harga tertinggi," tegasnya.
Ditanya apakah kondisi ini mengindikasikan markup atau penggelembungan harga tiket, Gubernur Iqbal mengklarifikasi bahwa hal tersebut umumnya tidak datang dari pihak PO secara langsung.
Masalah sering kali muncul ketika calon penumpang, membeli tiket melalui pihak ketiga atau oknum yang mencari keuntungan pribadi.
Menurut Gubernur, pengawasan di Terminal Tipe A Mandalika ini sangat ketat, sehingga pihak PO cenderung patuh pada aturan. Namun, ia mendapatkan laporan adanya oknum yang memaksa menjual tiket dengan harga tinggi demi mendapatkan komisi.
"Bukan markup sebenarnya. Persoalannya muncul karena mekanisme pembelian melalui pihak ketiga. Pihak bus sendiri tadi menyampaikan komplain ke Pak Kapolda, mengenai oknum-oknum yang memaksa menjual harga tinggi supaya dapat komisi. Praktik seperti itu yang harus ditertibkan,” beber Gubernur.
Secara keseluruhan, Gubernur menilai penyelenggaraan angkutan Lebaran tahun ini, menunjukkan tren positif dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, temuan mengenai praktik pihak ketiga ini akan menjadi catatan penting untuk perbaikan di masa mendatang.
"Ini menjadi bahan evaluasi. Alhamdulillah, dari hasil evaluasi tahun lalu, penyelenggaraan tahun ini lebih baik. Insya Allah dengan evaluasi tahun ini, tahun depan penyelenggaraannya akan jauh lebih baik lagi,” tandasnya.
Editor : Kimda Farida