Penggunaan dana bantuan operasional (BOS) di bawah kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB kembali jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Pemberian bantuan sosial (bansos) dan hibah dari Pemprov NTB jadi atensi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Temuan ini mengiringi capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Pemprov yang ke-11.
“Kami menyadari kasus Covid-19 masih dapat muncul dari aktivitas pegawai. Hal ini perlu dilakukan sebagai langkah preventif PLN menghadapi situasi pandemi Covid-19, sehingga PLN tetap memberikan layanan yang maksimal,” kata Pejabat Pengendali K3L UIP Nusra Bobby Robson Sitorus.
Politisi Gerindra ini menuturkan, melihat angka makro ekonomi NTB ini, Komisi III menyimpulkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi NTB yang lebih tinggi dari target belum cukup mampu menurunkan kemiskinan dan mengatasi ketimpangan dan meningkatkan laju IPM.
Stakeholder Relation Manager PT Angkasa Pura I (AP) Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) Lombok Tengah Arif Haryanto mengatakan, sampai dengan hari ini Rabu (18/5) lalu terkait update syarat perjalanan pihaknya masih menunggu surat edaran (SE) Kementerian Perhubungan untuk implementasi di bandara, sebagaimana sebelumnya.
Penggunaan dana bantuan operasional (BOS) di bawah kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB kembali jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Pemberian bantuan sosial (bansos) dan hibah dari Pemprov NTB jadi atensi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Temuan ini mengiringi capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Pemprov yang ke-11.
“Kami menyadari kasus Covid-19 masih dapat muncul dari aktivitas pegawai. Hal ini perlu dilakukan sebagai langkah preventif PLN menghadapi situasi pandemi Covid-19, sehingga PLN tetap memberikan layanan yang maksimal,” kata Pejabat Pengendali K3L UIP Nusra Bobby Robson Sitorus.
Politisi Gerindra ini menuturkan, melihat angka makro ekonomi NTB ini, Komisi III menyimpulkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi NTB yang lebih tinggi dari target belum cukup mampu menurunkan kemiskinan dan mengatasi ketimpangan dan meningkatkan laju IPM.
Stakeholder Relation Manager PT Angkasa Pura I (AP) Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) Lombok Tengah Arif Haryanto mengatakan, sampai dengan hari ini Rabu (18/5) lalu terkait update syarat perjalanan pihaknya masih menunggu surat edaran (SE) Kementerian Perhubungan untuk implementasi di bandara, sebagaimana sebelumnya.
Penggunaan dana bantuan operasional (BOS) di bawah kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB kembali jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Pemberian bantuan sosial (bansos) dan hibah dari Pemprov NTB jadi atensi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Temuan ini mengiringi capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Pemprov yang ke-11.
“Kami menyadari kasus Covid-19 masih dapat muncul dari aktivitas pegawai. Hal ini perlu dilakukan sebagai langkah preventif PLN menghadapi situasi pandemi Covid-19, sehingga PLN tetap memberikan layanan yang maksimal,” kata Pejabat Pengendali K3L UIP Nusra Bobby Robson Sitorus.
Politisi Gerindra ini menuturkan, melihat angka makro ekonomi NTB ini, Komisi III menyimpulkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi NTB yang lebih tinggi dari target belum cukup mampu menurunkan kemiskinan dan mengatasi ketimpangan dan meningkatkan laju IPM.
Stakeholder Relation Manager PT Angkasa Pura I (AP) Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) Lombok Tengah Arif Haryanto mengatakan, sampai dengan hari ini Rabu (18/5) lalu terkait update syarat perjalanan pihaknya masih menunggu surat edaran (SE) Kementerian Perhubungan untuk implementasi di bandara, sebagaimana sebelumnya.
