Pada November 2020, presiden secara resmi mengesahkan dan mengundangkan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker). UU Ciptaker dibentuk dengan metode omnibus law dengan membentuk 1 (satu) undang-undang tematik yang mengubah berbagai ketentuan yang diatur dalam berbagai undang-undang lainnya.
Dan dalam praktiknya, masih saja terjadi di tengah berjalan penyelenggaraan pemerintah yang sejatinya sudah pada fase keterbukaan, belum sepenuhnya bisa menjalankan kewajiban. Namun, di balik semua itu, kewajiban kadang diabaikan dan dengan alasan informasi yang dikecualikan.
Masih segar dalam ingatan kita, kejadian Gempabumi Lombok 2018 telah meluluhlantakkan berbagai segi kehidupan di wilayah Lombok, salah satunya parawisata. Belajar dari pengalaman tersebut, kita tidak mau kejadian itu terulang lagi yang membuat para wisatawan takut berkunjung.
Isu lingkungan hidup sudah menjadi isu global. Populasi penduduk dunia yang semakin meningkat memberi beban yang cukup berat bagi bumi. Hampir semua kebutuhan hidup manusia bergantung pada sumber daya alam.
Tulisan ini memilih Ibu Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd (selanjutnya ditulis Ummi Rohmi), Wakil Gubernur NTB sebagai sumber refleksi untuk dikaitkan dengan eksistensinya sebagai tokoh perempuan dan kontribusinya bagi Provinsi NTB. Pilihan ini bukan tanpa alasan karena Ummi Rohmi penulis anggap sebagai ”tokoh fenomenal” dengan perjalanan karier yang dinamis dan performa kinerja yang menggembirakan di setiap ”lahan” pengabdian yang ”digarapnya”.
Pembelajaran tatap muka yang selanjutnya disingkat PTM adalah pembelajaran formal yang diselenggarakan di sekolah. PTM merupakan jawaban kerinduan peserta didik, orang tua, dan guru atas kegelisahan yang dirasakan selama pandemi Covid-19 melanda. Kegelisahan tersebut dimaklumatkan lewat berbagai media.
Sebagian masyarakat awam kerap menandai bulan April sebagai bulan masuknya musim kemarau di wilayah Indonesia. Bukan tidak tepat, namun dasar penentuan masuknya musim kemarau tidak hanya berdasar pada bulan-bulan tertentu saja, melainkan banyak faktor yang perlu diamati dan dianalisis, terlebih karakter wilayah Indonesia yang terbilang cukup unik.
Pada November 2020, presiden secara resmi mengesahkan dan mengundangkan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker). UU Ciptaker dibentuk dengan metode omnibus law dengan membentuk 1 (satu) undang-undang tematik yang mengubah berbagai ketentuan yang diatur dalam berbagai undang-undang lainnya.
Dan dalam praktiknya, masih saja terjadi di tengah berjalan penyelenggaraan pemerintah yang sejatinya sudah pada fase keterbukaan, belum sepenuhnya bisa menjalankan kewajiban. Namun, di balik semua itu, kewajiban kadang diabaikan dan dengan alasan informasi yang dikecualikan.
Masih segar dalam ingatan kita, kejadian Gempabumi Lombok 2018 telah meluluhlantakkan berbagai segi kehidupan di wilayah Lombok, salah satunya parawisata. Belajar dari pengalaman tersebut, kita tidak mau kejadian itu terulang lagi yang membuat para wisatawan takut berkunjung.
Isu lingkungan hidup sudah menjadi isu global. Populasi penduduk dunia yang semakin meningkat memberi beban yang cukup berat bagi bumi. Hampir semua kebutuhan hidup manusia bergantung pada sumber daya alam.
Tulisan ini memilih Ibu Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd (selanjutnya ditulis Ummi Rohmi), Wakil Gubernur NTB sebagai sumber refleksi untuk dikaitkan dengan eksistensinya sebagai tokoh perempuan dan kontribusinya bagi Provinsi NTB. Pilihan ini bukan tanpa alasan karena Ummi Rohmi penulis anggap sebagai ”tokoh fenomenal” dengan perjalanan karier yang dinamis dan performa kinerja yang menggembirakan di setiap ”lahan” pengabdian yang ”digarapnya”.
Pembelajaran tatap muka yang selanjutnya disingkat PTM adalah pembelajaran formal yang diselenggarakan di sekolah. PTM merupakan jawaban kerinduan peserta didik, orang tua, dan guru atas kegelisahan yang dirasakan selama pandemi Covid-19 melanda. Kegelisahan tersebut dimaklumatkan lewat berbagai media.
Sebagian masyarakat awam kerap menandai bulan April sebagai bulan masuknya musim kemarau di wilayah Indonesia. Bukan tidak tepat, namun dasar penentuan masuknya musim kemarau tidak hanya berdasar pada bulan-bulan tertentu saja, melainkan banyak faktor yang perlu diamati dan dianalisis, terlebih karakter wilayah Indonesia yang terbilang cukup unik.
Pada November 2020, presiden secara resmi mengesahkan dan mengundangkan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker). UU Ciptaker dibentuk dengan metode omnibus law dengan membentuk 1 (satu) undang-undang tematik yang mengubah berbagai ketentuan yang diatur dalam berbagai undang-undang lainnya.
Dan dalam praktiknya, masih saja terjadi di tengah berjalan penyelenggaraan pemerintah yang sejatinya sudah pada fase keterbukaan, belum sepenuhnya bisa menjalankan kewajiban. Namun, di balik semua itu, kewajiban kadang diabaikan dan dengan alasan informasi yang dikecualikan.
Masih segar dalam ingatan kita, kejadian Gempabumi Lombok 2018 telah meluluhlantakkan berbagai segi kehidupan di wilayah Lombok, salah satunya parawisata. Belajar dari pengalaman tersebut, kita tidak mau kejadian itu terulang lagi yang membuat para wisatawan takut berkunjung.
Isu lingkungan hidup sudah menjadi isu global. Populasi penduduk dunia yang semakin meningkat memberi beban yang cukup berat bagi bumi. Hampir semua kebutuhan hidup manusia bergantung pada sumber daya alam.
Tulisan ini memilih Ibu Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd (selanjutnya ditulis Ummi Rohmi), Wakil Gubernur NTB sebagai sumber refleksi untuk dikaitkan dengan eksistensinya sebagai tokoh perempuan dan kontribusinya bagi Provinsi NTB. Pilihan ini bukan tanpa alasan karena Ummi Rohmi penulis anggap sebagai ”tokoh fenomenal” dengan perjalanan karier yang dinamis dan performa kinerja yang menggembirakan di setiap ”lahan” pengabdian yang ”digarapnya”.
Pembelajaran tatap muka yang selanjutnya disingkat PTM adalah pembelajaran formal yang diselenggarakan di sekolah. PTM merupakan jawaban kerinduan peserta didik, orang tua, dan guru atas kegelisahan yang dirasakan selama pandemi Covid-19 melanda. Kegelisahan tersebut dimaklumatkan lewat berbagai media.
Sebagian masyarakat awam kerap menandai bulan April sebagai bulan masuknya musim kemarau di wilayah Indonesia. Bukan tidak tepat, namun dasar penentuan masuknya musim kemarau tidak hanya berdasar pada bulan-bulan tertentu saja, melainkan banyak faktor yang perlu diamati dan dianalisis, terlebih karakter wilayah Indonesia yang terbilang cukup unik.
