alexametrics
Rabu, 15 Juli 2020
Rabu, 15 Juli 2020

Urgensi dan Model Lumbung Pangan Masyarakat dalam Era New Normal

OLEH : H. Johan Rosihan, ST Anggota Komisi IV/FPKS DPR RI Dapil NTB 1

KEBERADAAN Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) merupakan Lembaga cadangan pangan di daerah pedesaan khususnya, yang berperan dalam mengatasi kerawanan pangan masyarakat.

Lumbung pangan telah ada sejalan dengan budaya padi dan telah menjadi bagian dari sistem cadangan pangan masyarakat. Pada masa Pandemi Covid-19 saat ini keberadaan dan peran LPM menjadi semakin penting untuk mengatasi kerawanan pangan di masyarakat, terutama di daerah rawan pangan kronis dan terdampak wabah pandemic. LPM juga berperan dalam menjaga stabilisasi pangan nasional.

UU No. 18/2012 tentang Pangan, menjelaskan bahwa cadangan pangan meliputi cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat. Cadangan pangan dari masyarakat ini dikelola atau dikuasai oleh masyarakat termasuk petani, koperasi, pedagang dan industry rumah tangga.

LPM merupakan bentuk pengelolaan cadangan pangan oleh masyarakat secara kolektif yang telah lama ada dan menjadi tradisi masyarakat Indonesia. Saat ini pemerintah berupaya membangkitkan LPM dengan cara meningkatkan sebaran LPM di seluruh wilayah Indonesia dengan total 3.826 LPM dan memfasilitasi pengisian LPM untuk pengembangan cadangan pangan masyarakat.

 

Urgensi Pengembangan LPM

 

LPM diharapkan menjadi solusi permasalahan pangan dan ekonomi bagi masyarakat terdampak covid-19, karena masyarakat dapat menyumbang beras dan kebutuhan pokok lainnya di lumbung, untuk dibagikan kepada masyarakat yang kurang mampu. LPM juga dapat berfungsi sebagai tempat menyimpan dan meminjam bahan pangan berdasarkan kaidah sosial tanpa mencari keuntungan, sesuai dengan norma pembangunan lumbung pangan oleh masyarakat.

Pada era New Normal saat ini, pengembangan LPM mesti ditingkatkan melalui partisipasi dari rumah tangga untuk berperan aktif dalam kegiatan LPM. Di samping itu aktif membantu kelompok masyarakat di daerah potensi rawan pangan dan LPM juga dapat lebih dikembangkan sebagai kelembagaan ekonomi pedesaan untuk menjadi lembaga yang menyediakan fasilitas untuk berkembangnya usaha budidaya dan agribisnis pangan seperti penyediaan sarana Pertanian, modal, informasi teknologi pengolahan hasil, penampungan dan distribusi serta pemasaran hasil produksi pangan yang dikelola secara terorganisir.

Kelembagaan LPM saat ini mempunyai potensi untuk dikembangkan dan direvitalisasi melalui proses pemberdayaan secara sistematis, utuh, terpadu, dan berkesinambungan dengan melibatkan stakehoders pertanian, terutama kelompok-kelompok tani. Revitalisasi LPM berperan penting untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perwujudan ketahanan pangan dan sebagai penggerak ekonomi Pertanian pada era New Normal saat ini. Dengan urgensi tersebut maka diperlukan pengelolaan LPM secara modern dan suatu model LPM yang sesuai dengan kearifan local dan social ekonomi Pertanian.

Regulasi tentang pangan mengamanatkan bahwa pengembangan cadangan pangan masyarakat harus sesuai dengan kearifan local dan dilakukan dalam rangka pemberdayaan dan perlindungan masyarakat dari kerawanan pangan. Jadi kebijakan terkait ketahanan pangan harus spesifik sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah, maka pengembangan LPM bertujuan untuk:

Pertama, meningkatkan volume stok cadangan pangan di kelompok lumbung pangan untuk menjamin akses dan kecukupan pangan bagi anggotanya terutama yang mengalami kerawanan pangan.

Kedua, meningkatkan kemampuan pengurus dan anggotanya dalam pengelolaan cadangan pangan.

Ketiga, Meningkatkan fungsi kelembagaan cadangan pangan masyarakat dalam penyediaan pangan secara optimal dan berkelanjutan.

 

Model Pengembangan LPM

 

Pada masa pandemi ini, di banyak provinsi telah terjadi deficit pangan dan berpotensi munculnya krisis pangan di banyak daerah, maka LPM mesti difungsikan untuk mendekatkan akses pangan ke anggota masyarakat dan membangun kesadaran betapa pentingnya cadangan pangan, terutama pada saat masa pandemic ini terjadi.

Pengembangan LPM juga dilakukan dalam rangka meningkatkan ketersediaan pangan di era new normal serta penguatan cadangan dan sistem logistik pangan. Selama ini Model LPM yang dikembangkan oleh pemerintah terdiri dari tiga tahap, yakni:

Pertama, tahap penumbuhan, dengan cara pembangunan fisik lumbung pangan melalui dana alokasi khusus fisik bidang pertanian.

Kedua, tahap pengembangan, dengan cara pemberian fasilitasi melalui APBN untuk pengisian cadangan pangan masyarakat (rata-rata 300 LPM per tahun) dan ketiga, tahap kemandirian, dengan cara pemberian fasilitasi melalui APBN untuk penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kemampuan sumberdaya manusia.

Hasil penelitian Rachmat et al. (2010) mengemukakan, secara garis besar lumbung pangan di masyarakat dibedakan dalam tiga jenis, yaitu Lumbung pangan individu, Lumbung pangan kolektif/kelompok, dan Lumbung pangan desa (lumbung desa).

Ketiga jenis tersebut memiliki karakter dan peran berbeda dalam meningkatkan cadangan pangan masyarakat untuk mengatasi kerawanan pangan masyarakat. Proses pembangunan lumbung dan pengembangan LPM yang berpedoman pada konsep partisipasi masyarakat merupakan model yang ideal, karena melalui partisipasi dapat membangun rasa memiliki dan kemauan untuk memanfaatkan asset yang dimiliki.

Model Peningkatan Partisipasi Masyarakat terhadap kegiatan LPM pada masa new normal ini, sebaiknya diorientasikan pada aspek berikut ini, yaitu:

Pertama, meningkatkan ketersediaan dan distribusi pangan. Kedua, meningkatkan konsumsi pangan lokal dalam rangka menciptakan permintaan produk pangan lokal. Ketiga, meningkatkan jangkauan/aksessibilitas masyarakat terhadap pangan. Keempat, menanggulangi terjadinya keadaan darurat dan kerawanan pangan pada masa pandemi ini. Kelima, menjaga stabilitas pangan masyarakat. Dan keenam, memperpendek jalur distribusi pangan sampai ke tingkat masyarakat/rumah tangga.

LPM dinilai efektif berperan dalam mengatasi kerawanan pangan masyarakat pada masa pandemic Covid-19 sekarang ini, hal ini seiring dengan menurunnya peran dan jangkauan Bulog bagi penyediaan pangan di seluruh wilayah Indonesia. Selain untuk mengatasi kerawanan pangan, model pengembangan LPM menjadi Lembaga ekonomi pedesaan dengan bidang kegiatan yang lebih luas akan menjadi alternative penting pada era new normal saat ini.

LPM sebagai Lembaga ekonomi masyarakat dapat mengembangkan usaha mandiri di bidang budidaya tanaman pertanian dan non Pertanian serta bisa melakukan hubungan kemitraan dengan Lembaga ekonomi lain, seperti sector swasta dan BUMN/BUMD. Model LPM seperti ini berkaitan erat dengan penanggulangan kemiskinan dan membangun ketahanan pangan berbasis partisipasi aktif dari masyarakat. Semoga era new normal ini, menjadi momentum dari kebangkitan peran Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) dalam menciptakan ketahanan pangan dan menanggulangi dampak kemiskinan akibat pandemi Covid-19. Wallahu a’lam. (*)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Lomba Kampung Sehat Bawa Berkah untuk Warga

Lomba kampung sehat di Lombok Tengah ternyata membawa keberkahan bagi warga. “Salah satunya, keberkahan perputaran ekonomi,” ujar Kapolsek Pringgarata AKP Suherdi, Senin (13/7).

Katanya Gak Boleh, Kok Ritel Modern di Lotim Makin Menjamur?

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Lotim memberikan lampu hijau bagi para investor yang hendak berinvestasi. Termasuk kehadiran ritel modern yang oleh beberapa pihak dianggap membunuh pedagang kecil. “Lotim ini zona hijau untuk berinvestasi,” kata  Kepala DPMPTSP Muksin pada Lombok Post, Senin (13/7).

Yuk.. Beli Sayur Segar di Embung Bengkel, Praya : Bisa Petik Sendiri!

Petani dan Pemerintah Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya Lombok Tengah, mencoba meniru budi daya sayur di Sembalun, Lombok Timur. Berikut ulasannya.

Sempat Bebas Korona, Lombok Utara “Merah” Lagi

Sempat zero case (nol kasus) positif Covid-19, pertahanan KLU dalam melawan virus Korona jebol lagi. Dari rilis yang dikeluarkan gugus tugas tertanggal 13 Juli, ada dua pasien positif yang tengah dirawat, dan satu orang meninggal dunia.

Polemik di Tanjung Bias, BPN Sarankan Pemdes Senteluk Gugat ke PTUN

Polemik sempadan Pantai Tanjung Bias yang belakangan diketahui memiliki sertifikat lahan milik pribadi belum menemui titik terang. Permintaan pemerintah desa agar Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lombok Barat (Lobar) membatalkan sertifikat lahan tersebut belum bisa terpenuhi.

Warga Lobar Boleh Ikuti Pemakaman Pasien Korona, Ini Syaratnya

Kasus pemulangan paksa jenazah pasien Covid-19 kian marak. Yang terbaru kasus warga Desa Mekarsari yang memulangkan paksa jenazah pasien Covid-19 di RSUD Kota Mataram.

Paling Sering Dibaca

Usai Pemakaman, Kades Sigerongan Lobar dan Lima Warga Lainnya Reaktif

Aktivitas di Kantor Desa Sigerongan lumpuh. Menyusul hasil rapid test kepala desa dan sejumlah warganya reaktif. Selama 14 hari ke depan, pelayanan di kantor desa ditiadakan sementara.

Ikuti Mataram, Lobar Berlakukan Jam Malam

erkembangan pandemi Covid-19 di Lombok Barat (Lobar) semakin mengkhawatirkan. Kasus positif yang mencapai 300 lebih, menjadi atensi penuh Polres Lobar dalam melakukan upaya pencegahan penularan.

Liburan di Sungai Dodokan Lobar, Bayar Rp 5 Ribu Wisata Sampai Puas

Orang kreatif bisa membuat peluangnya sendiri. Itulah yang dilakukan Siali, warga Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung. Ia membuat Sungai Dodokan jadi spot wisata baru di Lombok Barat (Lobar).

Tertangkap, Buron Pembunuh Polisi di Sumbawa Ditembak

Pelarian RH alias Bim terhenti pada Minggu pagi kemarin. Tersangka kasus penganiayaan yang menewaskan Uji Siswanto, Kanit Reskrim Polsek Utan tertangkap.

Korona NTB Masih Parah, Sekolah Hanya Bisa Dibuka di Kota Bima

Ketentuannya, kegiatan di sekolah pada tahun ajaran baru hanya diperbolehkan untuk daerah zona hijau. Karena itu, manakala ada pemerintah daerah yang nekat membuka sekolah non zona hijau. pemerintah pusat memastikan akan memberi sanksi.
Enable Notifications.    Ok No thanks