alexametrics
Selasa, 11 Agustus 2020
Selasa, 11 Agustus 2020

Distorsi Informasi Bisa Gagalkan Penanganan Covid-19

Oleh: Khairul Umam, SH., MH. Humas Universitas Mataram

MUNCULNYA Corona Virus Disease (Covid-19) pertama kali di Wuhan, China sejak Desember 2019 lalu telah membuat panik lebih dari 121 negara di dunia. Penyebarannya yang begitu masif dan cepat membuat banyak negara kewalahan menangani banyaknya kasus posistif setiap harinya.

Menurut data World Health Organization (WHO) tercatat 7,145,539 kasus terkonfirmasi diseluruh dunia per 10 Juni 2020 dengan angka kematian mencapai 408,025

Di Indonesia sendiri, kasus pertama Covid-19 menimpa dua warga Depok, Jawa Barat dan diumumkan langsung Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/3/2020). Setelah sebelumnya banyak tokoh negara mengatakan bahwa Indonesia bebas Covid-19.

Menteri Kesehatan Terawan pun mengklain bahwa Indonesia kebal Covid-19 karena imunitas yang baik, dan doa yang turut membantu menjaga warga Indonesia dari serangan virus yang muncul dari Wuhan itu, Sabtu (15/2/2020).

Data Covid-19 Indonesia Hari ini (11/6), menunjukkan angka 34.316 kasus positif dan 1.959 orang meninggal. Ironisnya gaya komunikasi dan informasi yang disampaikan pemerintah sering berubah-ubah.

Kondisi ini menyebabkan kegaduhan dimasyarakat, terlebih media sosial saat ini memiliki pengaruh informasi yang lebih kuat ketimbang informasi yang diberikan pemerintah. Banyaknya informasi yang beredar dimedia sosial lebih mudah diterima oleh masyarakat dan mudah pula disebarkan kembali.

Namun, informasi di media sosial tidak sepenuhnya baik dikonsumsi, lebih banyak berita yang tidak benar (hoax) beredar dibanding informasi yang falid dan berbasis data. Akibatnya komunikasi yang coba dibangun pemerintah dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 tidak memiliki daya apapun.

 

Distorsi Informasi

 

Kondisi pandemi Covid-19 yang kian menghawatirkan diperparah dengan distorsi Informasi (pemutarbalikan suatu fakta, aturan, dan sebagainya; penyimpangan-KBBI) yang terjadi dimasyarakat.

Informasi yang di terima oleh masyarakat tidak di cek kebenarannya terlebih dahulu, justru disebarkan tanpa sumber yang jelas. Hal ini, dapat memicu penyebaran informasi yang salah (misinformasi) dan/atau penyebaran informasi yang sengaja dibuat salah (disinformasi).

Akhirnya, banyak masyarakat yang berspekulasi tentang informasi Covid-19 mulai dari “teori konspirasi”, “Covid-19 adalah proyek rumah sakit”, Dokter terima uang 100 juta”, “semua orang yang masuk rumah sakit divonis positif Covid-19”, sampai kasus terbaru “rumah sakit sogok keluarga pasien agar jenazah dinyatakan posisif”.

Distorsi infomasi ini menyebabkan kegaduhan dimasyarakat bahkan sampai pada hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang disampaikan pemerintah dalam upaya melakukan pencegahan Covid-19.

Buktinya ada keluarga pasien posisitf Covid-19 yang meninggal dunia menolak  dimakamkan dengan tatacara Covid-19 sesuai fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 14 Tahun 2020 mengenai cara mengurus jenazah yang meninggal akibat Covid-19. Ada yang justru mengambil paksa jenazah kemudian memandikan dan mengubukannya bersama masyarakat.

Jika demikian, pemerintah perlu mengupayakan komunikasi ulang (recommunication) kepada masyarakat tentang kondisi yang sedang terjadi dan upaya pemerintah dalam menanggulangi wabah Covid-19 ini. Jika tidak, bukan tidak mungkin segala upaya penanganan Covid-19 yang dilakukan pemerintah akan gagal.

Komunikasi dimasa pandemi

 

Di masa pandemi seperti sekarang ini, komunikasi menjadi sangat penting terutama komunikasi elit pemerintah dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan. Kebijakan yang selalu berubah-ubah berpotensi menghadirkan komunikasi yang buruk.

Selain kebijakan yang berubah-ubah, informasi yang disampaikan sepihak dan bebas juga dapat memperkeruh komunikasi. Padahal pada masa pandami setiap kata menjadi sangat penting. Seperti halnya bentuk komunikasi risiko lainnya, ancaman yang muncul ini menciptakan tantangan bagi komunitas medis dan kesehatan masyarakat untuk berkomunikasi dengan cara yang akurat, kredibel, tepat waktu, dan meyakinkan. (Barbara Reynolds dan Matthew Seeger dalam Crisis and Emergency Risk Communication as an Integrative Model).

Penyampain informasi yang kurang akurat, kridibel, tepat waktu dan meyakinkan menjadi masalah komunikasi yang serius dimasa pandemi. Banyak konten dimedia sosial yang terlanjur viral dan terlambat diklarifikasi sehingga memunculkan perspektif baru dimasyarakat.

Pesan-pesan dengan konten yang misinformasi dan disinformasi dengan mudah menyebar melalui media sosial seperti Facebook dan group Whatsapp. Krisis komunikasi ini sepertinya luput dari perhatian pemerintah untuk segera diklarifikasi dan menyediakan data yang ril.

Informasi teranyar pernah dilontarkan salah seorang Direktur Rumah Sakit di kota mataram mengenai Covid-19. Dalam pernyataannya yang terlanjur viral di media online dan media sosial ia meyakini virus corona tidak berbahaya bagi orang yang tidak memiliki riwayat sakit parah dan menganjurkan agar masyarakat beraktifitas seperti biasa.

Tentu ini bukan langkah bijak dalam berkomunikasi di tengah pandemi, apalagi belakangan pernyataan tersebut mendapat teguran dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) NTB.

Dalam masa pandemi seperti sekarang ini, setiap ahli perlu menahan diri untuk menyampaikan pendapatnya dimuka umum secara bebas, alangkah baiknya jika pandangan-pandangan tersebut disampaikan melalui kanal yang resmi, seperti Tim Gugus Tugas Penanganan Covid atau melalui organisasi profesi seperti IDI sehingga tidak menimbulkan kontrofersi dan membingungkan masyarakat.

Jika hal serupa terus dilakukan, tak heran, banyak masyarakat yang kemudian mengambil langkah ekstrim mempertahankan pendapatnya mengenai wabah Covid-19 yang bisa jadi merupakan informasi yang salah atau sengaja dibuat salah bahkan bisa saja masyarakat salah menangkap.

Pemerintah sejatinya adalah mata angin bagi masyarakat ditengah pandemi yang patut kita ikuti, oleh karenanya pemerintah perlu menyusun penangan Covid-19 dengan sungguh-sungguh dan mengkomunikaskannya dengan lebih baik dan bijak. (*)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Kapal Tenggelam di Tarakan, Satu Polisi Asal Lombok Tengah Meninggal

Kabar duka datang dari Ditpolairud Polda NTB. Satu anggotanya yang sedang bawah kendali operasi (BKO) di Ditpolairud Polda Kalimantan Utara (Kaltara) meninggal dunia.

Penjualan Mobil Toyota di NTB Masih Stagnan, Avanza Paling Diminati

”Dibanding saat kondisi normal, penjualan mobil baru pulih di angka 40-50 persennya saja. Kondisi ini bisa dibilang masih jauh dari situasi penjualan saat normal dulu,” kata Kepala Cabang Krida Toyota NTB Samsuri Prawiro Hakki, kepada Lombok Post, Senin (10/8/2020).

Data Kemiskinan NTB Belepotan, Verifikasi dan Validasi Sangat Lambat

Verifikasi dan validasi data kemiskinan atau data terpadu kesejahteraan sosial (DTSK) di NTB rupanya masih lambat. Hingga kemarin, baru lima daerah yang melaporkan hasil verifikasi dan validasi DTSK tersebut. Dari lima daerah itu, progres tiga daerah belum sampai 50 persen.

Kurikulum Darurat, Materi Belajar Siswa Dipangkas Hingga 70 Persen

LAMA DINANTI, Kurikulum darurat secara resmi telah diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Pada kurikulum ini, banyak materi yang dipangkas bahkan lebih dari separo.

Lale Sileng, Figur Pemimpin Perempuan Kaya Pengalaman Birokrasi

Kenyang pengalaman di dunia birokrasi, Hj Lale Prayatni punya modal mumpuni untuk memimpin daerah. Urusan mengelola birokrasi, anggaran, hingga perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, sudah lekat dengan kesehariannya. ”Sudah khatam saya soal itu,” kata Prayatni.

Harga Emas Naik, Aktivitas Pegadaian di Mataram Ikut Melonjak

Kondisi ini membuat jumlah penggadai yang mendatangi PT Pegadaian (Persero) terus bertambah. ”Dalam sehari, cabang atau unit besar yang ada di Mataram, biasa melayani lebih dari 50 orang nasabah. Kalau unit kecil sekitar 30-40 saja,” kata Suciati Triastuti, Asisten Manager Pegadaian Kota Mataram kepada Lombok Post, Senin (10/8/2020).

Paling Sering Dibaca

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Cucu Bupati Pertama Loteng Siap Mengabdi untuk Lombok Tengah

Menjadi satu-satu sosok perempuan, Hj Lale Prayatni percaya diri maju menjadi calon bupati Lombok Tengah. Birokrat perempuan ini ingin membawa perubahan bagi Lombok Tengah ke arah lebih baik. ”Saya terpanggil untuk mengabdi di kampung halaman saya,” kata Hj Lale Prayatni, Minggu (9/8).

Digerebek Polisi, Doyok dan Tutik Gagal Nyabu di Karang Bagu

Terduga pengedar sabu berinisial H alias Doyok ditangkap tim khusus (Timsus) Ditresnarkoba Polda NTB. Dia diringkus bersama seorang perempuan berinisial HT alias Tutik, Jumat sore (7/8) lalu.

Lale Sileng Pilih Yusuf Saleh Sebagai Wakil di Pilbup Loteng

Lale Prayatni memutuskan untuk menggandeng HM Yusuf Saleh. “Ya,” kata Lale singkat saat dihubungi, Minggu (9/8).
Enable Notifications.    Ok No thanks