Sabtu, 4 Februari 2023
Sabtu, 4 Februari 2023

Akreditasi Rumah Sakit: Pintu Masuk Menjadi Mitra BPJS

Oleh: Raden Gunawan Effendi, SpM., MM., MARS

(Mahasiswa Magister Hukum Kesehatan Universitas Hang Tuah Surabaya, Dokter Spesialis Mata RSUD Patut Patuh Patju Lombok Barat)

Peran pemerintah terhadap warga negaranya dalam menjalankan
pemerintahan salah satunya adalah dengan memberikan pelayanan publik. Salah
satu pelayanan publik tersebut adalah pelayanan kesehatan. Sebagai bentuk
tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yaitu
dengan program jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan
adalah bagian dari JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) yang merupakan kebijakan
pemerintah di bidang kesehatan dan bertujuan mewujudkan terselenggaranya
pemberian jaminan kesehatan yang layak bagi seluruh masyarakat Indonesia
khususnya bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya.

JKN merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang
diselenggarakan melalui mekanisme asuransi yang sifatnya wajib berdasarkan
Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang SJSN. Pelayanan publik yang
memiliki kualitas sudah seharusnya menjadi hak setiap warga negara, dimana
warga negara juga berhak mendapatkan perlindungan akan hak-haknya, didengar
pendapatnya, sekaligus dapat menghargai nilai dan preferensinya.
Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang didalamnya tercantum
jaminan kesehatan nasional (JKN) merupakan bentuk komitmen pemerintah
terhadap pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat di Indonesia. BUMN yang
ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan
pemeliharaan kesehatan tersebut adalah BPJS Kesehatan. Apabila pelayanan
kesehatan yang diberikan baik maka akan semakin banyak peserta BPJS kesehatan
yang memanfaatkan pelayanan kesehatan tersebut.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dituntut untuk
dapat memberikan pelayanan dibidang kesehatan yang memiliki kualitas prima,
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan seharusnya memberikan layanan yang proses pelaksanaanya berjalan secara efisien. Pelayanan BPJS
Kesehatan yang bermutu adalah salah satu aspek dalam pelayanan kesehatan yang
merupakan faktor penting dalam mencapai kepuasan pasien.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan fokus berupaya
meningkatkan mutu pelayanan dalam penyelenggaraan Program Jaminan
Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat selama tahun 2022. Upaya untuk
meningkatkan pelayanan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu
Indonesia Sehat (JKN-KIS), di antaranya memastikan fasilitas kesehatan juga
meningkatkan mutu pelayanannya. Peningkatan mutu pelayanan berkaitan dengan
mekanisme akreditasi fasilitas kesehatan.

Baca Juga :  Dua Peran Strategis Kaum Ibu dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia

Guna meningkatkan mutu pelayanan dan melindungi keselamatan pasien
JKN-KIS, rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan wajib
terakreditasi sesuai regulasi. Kewajiban fasilitas kesehatan untuk melaksanakan
akreditasi diatur dalam beberapa regulasi, yaitu Undang-undang Nomor 36 tahun
2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan
Perizinan Rumah Sakit; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020
tentang Akreditasi Rumah Sakit; dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71
Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional.
Khusus rumah sakit, Kementrian kesehatan telah mengeluarkan surat HK
03.01/menkes/18/2019 mengenai perpanjangan kerja sama rumah sakit dengan
BPJS Kesehatan. Rumah sakit yang belum memiliki sertifikat akrediatasi diberi
waktu 6 bulan untuk memastikan dapat sertifikat tersebut.

Kegiatan akreditasi sempat terhenti akibat pandemi Covid-19. Pada tahun
2022 telah terbit Standar Akreditasi Rumah Sakit dari Keputusan Menteri
Kesehatan Nomor 1128 tahun 2022 yang akan digunakan untuk penilaian akreditasi
runah sakit oleh Lembaga Independen Pelaksana Akreditasi (LIPA) yang berjumlah
6 LIPA. Saat ini rumah sakit beramai-ramai mengajukan diri untuk ikut akreditasi
dengan standar yang baru dengan bebas memilih LIPA yang ada. Dapat dimaklumi
karena semua rumah sakit wajib terakreditasi sebagai syarat menjadi mitra Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Baca Juga :  RSUP NTB Tambah Pelayanan Kesehatan VIP Untuk Rawat Jalan dan Rawat Inap

Akreditasi: pendorong peningkatan mutu pelayanan
Akreditasi adalah pengakuan terhadap fasilitas kesehatan yang telah
memenuhi standar pelayanan fasilitas kesehatan yang telah ditetapkan untuk
meningkatkan mutu pelayanan secara berkesinambungan. Akreditasi merupakan
salah satu mekanisme regulasi yang bertujuan untuk mendorong upaya peningkatan
mutu dan kinerja pelayanan Fasilitas Kesehatan. Adapun tujuan akreditasi antara
lain:
1) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan Rumah Sakit yang
bersangkutan karena berorientasi pada peningkatan mutu dan keselamatan
pasien.
2) Proses administrasi, biaya serta penggunaan sumber daya akan menjadi lebih
efisien.
3) Menciptakan lingkungan internal Rumah Sakit yang lebih kondusif untuk
penyembuhan, pengobatan dan perawatan pasien.
4) Mendengarkan pasien dan keluarga.
5) Menghormati hak-hak pasien serta melibatkan mereka dalam proses
perawatan.
6) Memberikan jaminan, kepuasan serta perlindungan kepada masyarakat atas
pemberian pelayanan kesehatan.

Dengan demikian tujuan utama akreditasi adalah untuk pembinaan
peningkatan mutu dan kinerja melalui perbaikan yang berkesinambungan terhadap
sistem manajemen, sistem manajemen mutu dan sistem penyelenggaraan pelayanan
dan program, serta penerapan manajemen risiko, dan bukan sekedar penilaian untuk
mendapatkan sertifikat akreditasi semata. Pendekatan yang dipakai dalam
akreditasi adalah keselamatan dan hak pasien dan keluarga, dengan tetap
memperhatikan hak petugas. Prinsip ini ditegakkan sebagai upaya meningkatkan
kualitas dan keselamatan pelayanan untuk menjamin bahwa semua pasien mendapatkan pelayanan dan informasi yang sebaik-baiknya sesuai dengan
kebutuhan dan kondisi pasien, tanpa memandang golongan sosial, ekonomi,
pendidikan, jenis kelamin, ras, maupun suku.

Dapat disimpulkan bahwa akreditasi dapat mendorong peningkatan mutu
pelayanan, untuk meningkatkan mutu pelayanan dan melindungi keselamatan
pasien JKN-KIS, rumah sakit yang bermitra dengan BPJS Kesehatan wajib
terakreditasi sesuai regulasi. Maka, Akreditasi Rumah Sakit sebagai pintu masuk
menjadi mitra BPJS. (*)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications OK No thanks