alexametrics
Jumat, 25 September 2020
Jumat, 25 September 2020

Birokrasi Online, Optimalisasi Pelayanan di Tengah Pandemi Covid-19

Oleh: M. Hadi Wiratama, SE ASN BPS Lombok Barat

BIROKRASI berasal dari kata “bureau” yang berarti meja atau kantor; dan kata “kratia” (cratein) yang berarti pemerintah. Birokrasi berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli adalah suatu sistem kontrol dalam organisasi yang dirancang berdasarkan aturan-aturan yang rasional dan sistematis, dan bertujuan untuk mengkoordinasi dan mengarahkan aktivitas-aktivitas kerja individu dalam rangka penyelesaian tugas-tugas administrasi berskala besar.

Sementara pengertian lain dikemukakan bahwa birokrasi berasal dari kata bureaucracy (bahasa inggris bureau + cracy), diartikan sebagai suatu organisasi yang memiliki rantai komando dengan bentuk piramida, di mana lebih banyak orang berada ditingkat bawah daripada tingkat atas, biasanya ditemui pada instansi yang sifatnya sipil maupun militer.

Sistem Birokrasi yang dulunya dibawa oleh bangsa eropa pada masa kolonial sampai sekarang mengalami perubahan corak dan gaya dalam birokrasi, dari masa kolonial belanda, kolonial jepang, masa kemerdekaan, orde lama, orde baru, dan era reformasi, birokrasi terus mengalami penyesuaian dengan perkembangan jaman dan tekhnologi. Konsep Birokrasi yang dulu bersifat konvensional, dimana pelayanannya dilakukan secara manual dan lebih berkutat pada pelayanan berbasis pada kantor atau loket pelayanan kini bergeser berbasis online.

Pandemi virus corana memberikan dampak besar pada corak dan warna birokrasi di Indonesia, dimana selama pandemi corona masyarakat diwajibkan menjaga jarak sesuai protocol kesehatan.

Adanya protocol kesehatan juga mendorong pola birokrasi berubah, bentuk pelayanan dan sistem kerja dari rumah atau dikenal dengan work from home (WFH) dengan tidak lagi mengandalkan proses biroraksi pada ruangan kantor atau loket pelayanan menjadi ciri khas birokrasi selama corona.Meskipun beberapa model aplikasi online sudah ada dalam birokrasi sebelum pandemi corona hadir, namun penggunaan semakin luas ketika pandemi ini berlangsung.

Birokrasi dengan memberikan proses administrasi pelayanan melalui layanan online  ini tidak hanya akan terjadi sementara namun bisa jadi menjadi model birokrasi yang permanen diera modern dengan segala ketarbatasan dan kecanggihan tekhnologi yang ada. Konsep birokrasi yang tidak dibatasi ruang dan waktu merupakan birokrasi modern yang menyesuaikan dengan kondisi zaman yang memiliki tuntutan pelayanan yang kompleks.

 

Kesiapan SDM Birokrat dan Perangkat Aturan

Pemberian pelayanan yang berbasis online kepada masyarakat melalui jejaring online perlu didukung dengan kesiapan sumber daya manusia, perangkat tekhnologi   sistem manajemen yang baru serta perangkat aturan pendukung yang baru pula.

Berdasarkan data Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Angka tahun 2020 Badan Pusat Statistik merilis Jumlah Pegawai per desember 2019 menurut tingkat pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Barat menunjukkan  bahwa tingkat pendidikan pegawai birokrat masih didominasi oleh tamatan SMA ke bawah sementara sarjana diploma sampai doktoral masih sekitar 25% saja.

Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri terhadap kesiapan birokrat dalam menuju tatanan baru dalam birokrasi yang menuntut bagi aparatur birokrat untuk bisa beradaptasi dengan teknologi kekinian dalam memberikan pelayanan yang optimal berbasis online menuju  pada terciptanya pelayanan kepada masyarakat secara  efektif dan efesien.

Penggunaan aplikasi zoom meeting, seminar dengan aplikasi bebasis internet atau webinar, video coference, aplikasi pendataan online, penyelenggaraan ujian bebasis kompeter baik pada saat perekrutan, penampatan, promosi dan demosi serta administrasi pengusulan pensiun dalam proses birokrasi  yang sudah mengadopsi sistem online mengharuskan setiap pegawai mengetahui dan memahami penggunaan berbagai aplikasi yang ada baik penggunaan melalui gadget atau komputer. Semua perangkat tersebut membutuhkan  kualifikasi pegawai dan peningkatan kompetensi untuk dapat beradaptasi dengan aplikasi-aplikasi online tersebut.

Di satu sisi, aturan yang pendukung seperti kewajiban ASN untuk bekerja selama 42 jam selama seminggu kini tidak dibatasi lagi oleh ruang dan waktu karena sistem pencatatan kehadiran tidak dilakukan melalui manual namun sudah online dengan aplikasi bebasis pada GPS.

Meskipun aturan terkait cara kerja dengan berbasis online telah ada di beberapa aturan seperti surat edaran menteri pendayaan apatur negera dan reformasi birokrasi nomor 19 tahun 2020 tentang penyesuaian sistem kerja ASN dalam Upaya Pencegahan Covid-19  di lingkungan Instansi Pemerintah, , surat edaran menteri pendayaan apatur negera dan reformasi birokrasi nomor 19 tahun 2020 tentang penyesuaian sistem kerja ASN dalam tatanan Normal Baru.

Namun diharapkan perubahan perangkat peraturan tidak hanya sebatas surat edaran menteri pendayaan apatur negera dan reformasi birokrasi namun juga lebih dari itu, peraturan perundang-undang ASN Nomor 5 tahun 2015 harus juga mengadopsi model birokrasi berbasis online, sehingga regulasi ini tidak hanya akan berlangsung selama pandemi namun bisa menjadi aturan tetap guna meningkatkan fungsi dan pelayanan yang efektif pada masyarakat modern.

 

Cara Pandang Birokrasi

 

Perubahan birokrasi berbais online juga yang harus diikuti dengan perubahan cara pandang baik pada tingkat fungsional, administrator maupun pejabat tinggi birokrat sebagai penyelenggra jalannya pemerintah.

Perubahan cara pandang tersebut menjadi mutlak diperlukan untuk menuju tatatanan kehidupan birokrasi yang berubah seiring pandemi corona berlangsung karena mungkin pandemi ini akan selamanya ada dalam keseharian kehidupan sosial kehidupan bermasyarakat.  Sementara  masyarakat sebagai pengguna atas layanan online tersebut juga dituntut untuk belajar dan beradaptasi atas berbagai pelayanan berbasi online yang diberikan.

Pelayanan berbasis online seperti ini bagi masyarakat maju seperti negera-negara eropa yang telah menggunakan dan merasakan pelayannanya yang optimal, namun bagi birokrasi di Indonesia, hal ini baru berkembang secara luas seiring didorong oleh hadirnya pandemi corona ditengah –tengah masyarakat. Hadirnya pelayanan berbasis online dapat memberikan manfaat bagi percepatan pelayanan dan hematnya pengeluaran maksyarakat dalam mengurus administrasi serta memamngkas proses birokrasi yang selama ini berbelit-belit.

 

Birokrasi Berbasis Online Menghemat Anggaran

 

Perubahan birokrasi juga mempengaruhi pola anggaran dalam instansi pemerintah yang selama ini mengelurakan anggaran untuk kegiatan-kegiatan seminar, rapat-rapat dan berbagai kegiatan lainnya. Adanya penggunaan  zoom meeting, webinar dan pelatihan-pelatihan berbasis online, serta pelayanan online dalam pendaftaran administrasi lainnya memberikan dampak pada penghematan pengeluaran anggaran pemerintah.

Hal tersebut dapat dilihat dari anggaran yang bisa dihemat seperti biaya perjalanan dinas, konsumsi dan perawatan kantor, sewa-sewa peralatan dan fasilitas pertemuan, penggunaan kertas dan space ruang-ruang kantor yang dibutuhkan dalam administrasi pelayanan menjadi lebih hemat. Selain itu penggunaan pelayaan berbasis online dapat mengurangi potensi terjandinya tindak korupsi dan kolusi karena adanya interaksi sosial yang dibatasi.

Masyarakat sebagai objek yang dilayani dengan adanya pelayanan berbasis online dapat menerima pelayana prima hanya dengan genggaman gadgednya. Berdasarkan data statistik kesejahtraaan rakyat Provinsi Nusa Tenggara Barat 2019, persentase penggunaan handphone untuk mengakses internet usia 5 tahun keatas tercatat mencapai angka 96.33%.

Era digital telah mengubah pola aktivitas masyarakat milleneal, dimana segala sesuatu akses kehidupan social  dan pelayanan semua ingin digenggam dalam gadget. Meskipun pada dasarnya tidak semua pelayanan dapat dilakukan secara online seperti contohnya pada layanan kesehatan namun pada dasarnya pelayanan dan proses administrasi pemerintah 80% dapat dilakukan secara online dengan tanpa harus berinteraksi langsung.

Hal ini menjadi modal bagi penggerak terciptanya model birokrasi baru di era pandemi corona saat ini dan model birokrasi era modern dengan tetap mengedepankan terciptanya  pelayanan yang optimal bagi masyarakat. (*)

 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Penataan Kawasan Wisata Senggigi Dimulai

Penataan kawasan wisata Senggigi direalisasikan Dinas Pariwisata (Dispar) Lombok Barat (Lobar). Sayang, dari tujuh proyek dalam perencanaan, hanya lima yang bisa dieksekusi.

LPPOM MUI NTB Target Sertifikasi Halal 125 Usaha Rampung Tahun Ini

”Rinciannya, dari Dinas Perindustrian NTB dan pusat sebanyak 75 usaha, serta Dinas Koperasi Lombok Barat sebanyak 50 usaha,” katanya, kepada Lombok Post, Rabu (23/9/2020).

Solusi BDR Daring, Sekolah Diminta Maksimalkan Peran Guru BK

Jika terkendala akses dan jaringan internet, layanan dilaksanakan dengan pola guru kunjung atau home visit. ”Di sanalah mereka akan bertemu dengan siswa, orang tua, keluarga. Apa permasalahan yang dihadapi, kemudiann dibantu memecahkan masalah,” pungkas Sugeng.

Subsidi Kuota Internet, Daerah Blank Spot di NTB Pertanyakan Manfaat

”Kalau jangkauan towernya luas, tentu ini sangat menunjang sekaligus mendukung pemanfaatan kebijakan pusat,” tandasnya.

Anugerah Pewarta Astra 2020 Kembali Digelar

Astra mengajak setiap anak bangsa untuk menebar inspirasi dengan mengikuti Anugerah Pewarta Astra 2020. ”Di NTB sendiri kami membina warga Kelurahan Dasan Cermen yang merupakan wilayah Kampung Berseri Astra. Harapannya, masyarakat dapat menggambarkan dukungan Astra untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih optimis demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa,” ujar Gusti Ayu.

Pilwali Mataram, HARUM satu SALAM dua MUDA tiga BARU empat

Pengundian nomor Pasangan Calon (Paslon) Wali Kota Mataram dan Wakil Wali Kota Mataram berjalan di bawah protokol Pandemi Covid-19 dengan ketat, pukul 19.00 wita-selesai semalam.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Tertular Korona di Luar Daerah, Bupati Lotim Sempat Drop

Bupati Lombok Timur HM Sukiman Azmy menjadi kepala daerah pertama di NTB yang positif terinfeksi Covid-19. Pemimpin Gumi Patuh Karya dua periode tersebut menjalani uji usap (swab) pada Senin (21/9) di RSUD dr Raden Soedjono Selong.
Enable Notifications    Ok No thanks