Sabtu, 4 Februari 2023
Sabtu, 4 Februari 2023

Penyakit Jantung dan BPJS dalam Perspektif Paradigma Sehat

Penulis: dr. Suwondo Ariyanto, SpJP, FIHA

Mahasiswa Magister Hukum Kesehatan, Universitas Hang Tuah Surabaya

Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Anggota PERDAHUKKI NTB Bidang Pengembangan SDM
Setiap tahun pada tanggal 29 September diperingati sebagai Hari Jantung Sedunia. Peringatan ini dicanangkan pertama kali oleh World Heart Federation (WHF) bekerjasama dengan World Health Organization (WHO) pada tahun 1999. Sudah lebih dari 20 tahun Hari Jantung Sedunia telah diperingati setiap tahunnya, tetapi penyakit jantung masih menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi di dunia, termasuk di Indonesia. Data dari Riskedas menunjukkan prevalensi penyakit kardiovaskular meningkat seperti hipertensi meningkat dari 25.8% (2013) menjadi 34.1% (2018). Bahkan pada saat pandemi Covid-19 penyakit jantung tetap menempati posisi puncak penyebab kematian di dunia.

Peningkatan prevalensi penyakit jantung dari tahun ke tahun tentu juga akan meningkatkan beban pembiayaan yang ditanggung pemerintah dalam hal ini BPJS. Hasil analisa BPJS Kesehatan menyebutkan penyakit jantung telah menyedot anggaran negara sebesar Rp 10 triliun. Meskipun penyakit jantung menjadi beban anggaran yang tinggi, pemerintah tetap berkewajiban memenuhi dalam rangka menjamin hak konstitusional warga negara atas pelayanan kesehatan. Hal ini sesuai dengan Pasal 28H UUD 1945 dan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia sudah daiatur dalam Pancasila dan UUD 1945, selain itu juga diatur melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Peningkatan derajat kesehatan pada program pembangunan nasional bidang kesehatan diwujudkan melalui pengembangan dan pemantapan semua kebijakan dalam sistem kesehatan nasional. Pemerintah menetapkan program jaminan kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Sebagai pelaksana JKN yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Pelaksanaan BPJS Kesehatan dijalankan atas dasar asas kemanusiaan, manfaat, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap rakyat Indonesia yang menjadi hak dasar manusia. Meskipun demikian dalam konteks Sistem JKN yang mulai diberlakukan pada Tahun 2014, pemerintah wajib menggunakan prinsip kendali mutu dan kendali biaya sesuai dengan yang termaktub dalam Pasal 24 UU Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Baca Juga :  Wali Kota Mataram Siap Sukseskan Penyelenggaraan Program JKN-KIS

Mayoritas belanja program JKN oleh BPJS Kesehatan sebesar Rp102,3 triliun masih bersifat kuratif atau penyembuhan penyakit. Sekitar 91,3 persen belanja JKN habis digunakan untuk tindakan kuratif. Sedangkan untuk preventif dan promotif hanya 4.7 persen. Hal ini sangat kontradiktif, dimana penyakit jantung yang merupakan salah satu penyakit katastropik yang sebenarnya dapat dicegah melaui upaya promotif dan preventif. Upaya pencegahan ini diharapkan dapat menurunkan prevalensi penyakit jantung, yang pada ujungnya akan menurunkan beban anggaran negara yang dikeluarkan untuk penanganan penyakit jantung. Hal senada juga digaungkan oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia (PERKI) melalui jargon Panca Usaha Jantung Sehat yang meliputi seimbangkan gizi, enyahkan rokok, hadapi dan atasi stress, awasi tekanan darah dan teratur berolahraga.

Menurut UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan bahwa pembangunan kesehatan yang menitikberatkan pada pengobatan (kuratif) akan menggiring pola pikir masyarakat tentang bagaimana cara mengobati bila terkena penyakit. Hal ini tentu akan menghabiskan dana yang lebih besar jika dibandingkan dengan upaya pencegahan (preventif). Gambaran ini dapat dilihat dari anggaran belanja JKN yang bersifat preventif hanya sebesar Rp5,3 triliun dari total belanja JKN senilai Rp112,1 triliun. Sebagai konsekuensinya masyarakat akan memandang pembiayaan kesehatan sebagai suatu pemborosan. Paradigma baru seyogyanya harus segera dibentuk sesuai amanat UU yaitu paradigma sehat. Sebuah paradigma kesehatan yang lebih menitik beratkan pada upaya promotif dan preventif dengan tidak mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif. Upaya penguatan promotif dan preventif kesehatan ini guna meminimalisir risiko peningkatan biaya kesehatan pada era ageing population. Dimana tahun 2020 terdapat peningkatan presentase penduduk lanjut usia atau lansia dari 7,6% menjadi 9.8%. Usia lanjut merupakan salat satu faktor risiko terjadinya penyakit jantung. Puskesmas dan klinik patama merupakan tulang punggung dalam upaya promotif dan preventif ini. Saat ini kapasitas dan kompetensi pelayanan kesehatan primer belum adekuat. Berdasarkan Profil Kesehatan Indonesia tahun 2019 hanya 44,25% Puskesmas yang memiliki 5 jenis tenaga promotif dan preventif kesehatan. Sehingga penguatan Puskesmas dan klinik pratama dari segi SDM dan dana menjadi suatu keharusan yang seyogyanya segera dilakukan. Perubahan paradigma sehat ini sudah sejalan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2022.

Baca Juga :  Lewat Depan Kantor BPJS Kesehatan, Dapat Takjil Gratis

Usaha bersama antara pemerintah, BPJS, fasilitas kesehatan tingkat pertama dan Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia mutlak diperlukan untuk pengelolaan penyakit jantung di Indonesia. Sehingga perubahan kearah paradigma sehat segera dapat terwujud. Suatu keniscayaan prevalensi penyakit jantung dapat ditekan, anggaran dana penanganan penyakit jantung lebih efisien dan sebagai hasil akhir masyarakat menjadi lebih sehat. Amin.

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications OK No thanks