alexametrics
Kamis, 1 Oktober 2020
Kamis, 1 Oktober 2020

Layakkah Guru Dihukum?

Sebuah Opini

Oleh : Dr.H.M. Mugni, M.Pd, M.Kom.

Ketua ICMI Lotim

 

 

BEBERAPA waktu yang lalu banyak media menurunkan berita tetang nasib seorang guru di Bekasi, Jawa Barat, yang mengajar mata pelajaran geografi di SMAN 12 Bekasi. Dia menjabat wakil kepala sekolah urusan kesiswaan. Namanya Pak Indrianto.

Dia diberikan hukuman dengan jabatan wakaseknya dicopot dan akan dipindahkan tempat mengajarnya. Bahkan ada kemungkinan akan dipecat dari PNS guru.

Tetapi jangan salah, bukan dipecat dari PNS-nya. Dalam ilmu BKD, ada dua jenis jabatan fungsional,  yakni fungsional tertentu dan fungsional umum. Jadi PNS (ASN)  guru salah satu jenis dari fungsional tertentu. Parahnya lagi, pak guru bisa-bisa juga dia akan dipidanakan. Innalillah.

Semua orang menyalahkannya. Dari Wali Kota Bekasi, Gubernur Jawa Barat, Kadisdik Jawa Barat, Komite sekolah, dan wali murid. Tapi ini pasti wali murid yang anaknya nakallah.

Temannya sesama guru juga menyalahkannya. Kasihan benar nasib sang pahlawan tanpa tanda jasa.

Hanya satu yang bela dia. Murid-muridnya yang rajin-rajin. Sampai demo mempertahakan Pak Indi. Anak-anak suka. Dia disiplin. Dia kreatif. Cara mengajarnya baik  dan menyenangkn. Bunyi poster anak-anak. Demo kecil-kecilan bela guru kala orang pada menyalahkannya.

Pak Indi dalam posisi terdesak. Dia dikucilkan karena memukul dua orang murid karena terlambat. Pak Indi, wakasek urusan kesiswaan di SMAN 12 Bekasi. Salah satu tupoksinya ya mendisiplinkan muridnya. Disiplin di sekolah, ya taat pada aturan (tata tertib) sekolah.

Di SMAN 12 Bekasi tata tertib masuk jam 06.45 dengan toleransi 15 menit. Ini berarti pas jam 7.00 gerbang sekolah sudah tertutup. Yang terlambat kena sanksi. Tidak boleh ikut pelajaran pertama. Tentu ada juga sanksi lainnya.

Pada hari Pak Indi memukul dua muridnya yang terlambat,  ada sekitar 170-an siswa SMAN 12 yang terlambat. Tetapi hanya dua orang yang mendapatkan hukuman kena pukul. Sisanya tidak. Jadi sekitar 160-an tidak mendapat pukulan. Dua berbading 160-an inilah  yang harus dikaji.

Hukuman yang diberikan kepada dua murid ini viral karena ada  murid yang merekam dan diunggah ke medsos oleh murid yang di-DO. Sang murid DO ini tentu ada yang memberikan. Apa si perekam atau orang lain.

Kenapa di-DO? Masak ada murid di-DO kalau rajin. Pasti karena nakal dan malas dan barangkali ditambah dengan pembangkangan.

Viral hukuman yang dilakukan oleh Pak Indi membuat para pejabat datang ke sekolah. Rapat mendadak membahas tragedi yang dilakukan oleh pak guru. Keputusannya pak guru bersalah. Harus diberi hukuman. Harus dipindahtugaskan ke sekolah lain. Takut nanti diulang lagi. Orang tua khawatir anak-anaknya kena pukul.

Dengan dipindah jadi pelajaran. Jadi guru harus bersabar tidak boleh emosional. Guru adalah orang tua murid di sekolah. Harus bersabar. Masing-masing anak punya karakter berbeda. Guru harus mendidiknya dengan cara yang berbeda. Itu kata Gubernur Jawa Barat Kang Emil.

Hukuman dengan pindah tugas. Apakah menyelesaikan masalah? Mengapa tidak juga mengantisipasi kalau hal itu terjadi di tempat tugas yang baru. Solusinya  barangkali  diberhentikan saja  dari ASN  fungsional guru.

Jadi ASN fungsional umum saja. Jadi staf administrasi sekolah atau staf OPD provinsi karena guru SMA adalah ASN provinsi. Konsekuensinya tunjangan fungsional guru tercabut. Yang tren sekarang kalau sudah sertifikasi maka tunjangan sertifikasinya “melayang”.  Dapat gaji pokok saja.

Penyelesaian masalah bukan seperti ini. Guru jangan terus disalahkan. Sangat benar dan sepakat bahwa  guru adalah  orang tua murid di sekolah. Yang sudah jadi oanrg tua. Jawablah pertanyaan ini,  “Mengapa Anda marah pada anak Anda bahkan sampai memukulnya. Pasti karena anak tidak taat. Pasti karena anak tidak menghargai orang tua. Pasti karena anak tidak mengikuti arahan orang tua.

Untuk apa Anda marah? Apa karena benci? Untuk menyakitinya supaya mampus? Pasti tidak kan? Anda ingin anak Anda menjadi orang baik. Anak taat. Anak penurut. Dengan hukuman itu, Anda berharap anak Anda akan mengikuti  yang Anda mau. Bukankah begitu?

Jadi hukuman itu bukan karena benci tapi karena sayang. Adakah orang tua yang marah pada anaknya yang baik, selalu penurut dan taat? Kalau ada mungkin orang tua itu setengah dua belas. Jadi, Pak Indi seperti kita  para orang tua di rumah.

Teman-teman Pak Indi di SMAN 12 bilang “Pak Indi tempramen dan emosional”. Pernyataan ini anomali. Pak Indi wakasek urusan kesiswaan. Kok emosional? Kriteria menjadi wakasek kesiswaan tidak masuk. Wakasek kesiswaan pasti orang yang supel. Pandai bergaul. Orang yang disiplin. Waktu kuliah pasti aktivis. Gemar dengan kegiatan ekstrakurikuler.

Pada  diri Pak Indi, pasti  kriteria ini masuk makanya dipilih jadi wakasek kesiswaan. Buktinya anak-anak demo mempertahankan supaya tidak dipindahtugaskan. Yang tahu siapa gurunya ya murid bukan orang tua. Yang tahu siapa anaknya ya orang tuanya dan gurunya bila dia jadi murid. Bukan komite dan bukan juga pejabat.

Sepertinya, teman-teman Pak Indi tidak mau berbeda pendapat dengan para pejabat yang terlanjur menyelahkan Pak Indi. Sepertinya mereka pada mencari pembenaran. Kasihan…?

Dalam dunia pendidikan reward dan punishment legal dilakukan. Bahkn MA telah mengeluarkan  keputusan bahwa hukuman yang diberikan oleh guru untuk mendisiplinkan muridnya TIDAK DAPAT DIPIDANA.  Teringat juga saya dengan ILC Bang Karni dengan topik HAM di akhir tahun 2019. Budayawan kondang Sujiwo Tedjo  yang saya kagumi, mempertanyakan apa itu HAM. “Siapa yang punya HAM. Apa HAM ini agama baru?”.

Sujiwo  memberikan ilustrasi dengan fakta yang sering tejadi bahwa guru tidak berani mendisiplinkan muridnya, cubit dikit HAM, pukul dikit HAM, jemur dikit HAM.

“Padahal anak-anak sekarang di masa depan persaingannya lebih keras. Mereka bukan hanya bersaing dengan sesama warga bangsa tetapi dengan bangsa-bangsa lain. Perdagangan bebas, media sosial, narkoba lintas negara, dan lain-lain. Dengan sistem pendidikan yang sedikit-sedikit HAM, anak-anak kita menjadi manja, menjadi malas. Mau apa bangsa ini ke depan?

Zaman saya sekolah dulu, ngaji dulu. Orang tua saya kepala distrik, camat kalau istilah sekarang. Setelah orang tua menyerahkan sekolah/ngaji. Ya itu menjadi hak guru. Diapa-apain. Orang tua tidak boleh komplain. Bila komplain ambil saja anakmu.

Saya kalau telat atau tidak bisa menghafal dijewer, dipukul. Pulang nangis. Di rumah bukan dibela malah orang tua mukul lagi. Akhirnya apa yang terjadi? Kita rajin. Bisa. Dan jadi seperti ini.

Anak-anak sekarang mau jadi apa? Seharusnya pendidikan kita lebih keras supaya anak-anak menjadi kuat, semangat, rajin, disiplin, dan siap menghadapi tantangan. Ini, dikit-dikit HAM.

Kasus Pak Guru Indi jangan hanya menyalahkan guru. Lihat dulu siapa anak itu. Bagaimana kelakuannya sehari-hari di sekolah dan di rumah. Apa dia memang anak baik-baik atau memang anak nakal. Bila dia memang anak yang track record-nya tidak baik, harus kompak menyalahkan si anak.

Jangan dibela-bela. Bila anak-anak nakal ini terus dibela maka sebagai orang yang background pendidkannya LPTK  (lembaga pendidikan tenaga kependidikan) khawatir guru-guru kita tidak menjadi pendidik lagi tapi hanya akan menjadi pengajar. Betapa kasiahn masa depan bangsa ini dengan SDM produk pengajaran.

Kasus-kasus mendiskreditkan guru yang memberikan hukuman fisik pada muridnya sudah sangat sering terjadi. Guru-guru selalu dalam posisi yang disalahkan. Tetapi saya juga sedikit bangka karena mereka yang mendiskreditkan itu kebanyakan bukan alumni LPTK. Tidak pernah menerima mata kuliah psikologi pendidikan. Hampir tidak ada yang terekpose di media yang membela sang guru. Semua menyalahkan. Harusnya alumni LPTK berbicara dengan teorinya. Teori ilmu pendidikannya. Doktor dan profesor pendidikan mana?

Mengapa guru menghukum?  Guru menghukum karena mereka sebagai pendidik. Mendidik itu memaksa, membiasakan dan memebudayakan. Dari keterpaksaan menjadi kebiasaan. Dari kebiasaan menjadi budaya/menjadi kebutuhan. Bila telah menjadi kebutuhan maka bila tidak diperoleh akan dicari. Paksaan akan berjalan dengan baik bila ada sanksi/hukuman bagi para pelanggar.

Telitilah dengan baik, guru-guru yang telah memberikan hukuman dengan pukulan. Mereka pasti telah memberikan hukuman dengan berbagai cara. Membersihkan WC-kah namanya,  berdiri di depan kelaskah, saling tarik kupingkah, dan lain-lain. Beri tugas rumah saja, kata pejabat. Tidak usah yang aneh-aneh. Faktanya tugas pokok saja tidak dikerjakan apalagi tugas tambahan.

Teringat juga dengan peristiwa di salah satu SMKN di Sulawesi Selatan.  Sang anak tidak mengerjakan PR, ditegur gurunya, bertingkah.  Guru juga manusia. Emosi juga. Sang anak dijotos. Sang anak lapor orang tuanya. Orang tua datang ke sekolah mencari guru dan “menghabok” sang guru. Tetap juga pak guru disalahkan oleh para pejabat dan pembela HAM yang “sarjana hukum”.

Pernahkah kita merenung bila satu saat “para guru sepakat untuk menjadi pengajar saja”. Datang ke sekolah untuk mengajar.  Ya urusan di kelas saja. Ada murid di kelas berapa pun jumlah “mengajar” ngomong saja sesuai kurikulum. Terserah si murid mau apa saja. Mau tidur. Mau main. Mau bisa. Mau  tidak urusan loh. Gue dah ngomong di depan kelas. Bila ujian kasi nilai apa adanya.

Urusan naik dan tinggal kelas tergantung aturan pejabat. Urusan moral, akhlak, dan disiplin tidak urus. Gak ada murid datang, ya tidak mengajar. Habis jam, ya pulang.  Maukah kita guru-guru kita  bersikap EGP (emang gue pikirin). Nauzubillah. Untuk itu guru tidak layak dihukum atas upaya mendisiplinkan muridnya karena mereka adalah pendidik.  Wallahuaklam bissawab. (*)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

BioSolar Non Subsidi, Solusi Kebutuhan Masyarakat Sumbawa

”Supaya mempermudah pelanggan membedakan jenis produk BBM yang dibeli,” terang Unit Manager Communication Relation & CSR Pertamina MOR V Rustam Aji melalui rilis yang diterima Lombok Post, Rabu (30/9/2020).

Banyak Manfaat, Petani di Mataram Justru Enggan Terima Kartu Tani

”Ketika daftar, dia berada di titik lahan A dengan luas sekian. Namun, ketika kartu ini keluar, dia sudah mutasi nyewa lahan lain dengan luas berbeda,” jelasnya, Selasa (29/9/2020).

Bisnis Hidroponik, Bantu Perekonomian Warga Kota saat Pandemi

”Mereka bisa jual sendiri, atau bisa juga bermitra dengan kami. Soal pasar, kami yang carikan,” katanya kepada Lombok Post, Rabu (30/9/2020).

Dilantik Lusa, Kontribusi Pemuda Muhammadiyah Kota Mataram Dinanti

"Kita mengambil tema meneguhkan semangat kepemudaan untuk Kota Mataram maju dan religius," kata Ketua PDPM Kota Mataram Iskandar.

Dompu Zona Merah, Simulasi KBM Tatap Muka Dua Sekolah Distop

Rinciannya, SMAN 1 dan 2 Kilo, SMAN 1 dan 3 Pekat, SMAN 1 Kempo, SMKN 1 Manggalewa, SMKN 2 Dompu, dan SMAN 1 Hu’u. Namun, hanya simulasi di SMKN 2 Dompu dan SMAN 1 Hu’u yang dihentikan. ”Pertimbangannya, karena sekolah itu ada di wilayah kota dan dekat kota, sebagai pusat penyebaran Covid-19,” jelasnya.

Cegah Penyakit Jantung di Masa Pandemi

dr. Yusra Pintaningrum, SpJP(K),FIHA,FAPSC,FAsCC

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Zona Hijau Korona di NTB Kian Berat

”Indikatornya lebih tajam lagi. Kemarin, yang dihitung hanya pasien positif (Covid-19) saja. Sekarang probable juga dihitung,” kata Kepala Dinas Kesehatan NTB dr Hj Nurhandini Eka Dewi, usai rapat evaluasi penanganan Covid-19, di kantor gubernur NTB, kemarin (28/9).

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks