alexametrics
Senin, 3 Agustus 2020
Senin, 3 Agustus 2020

Berpilkada di Era Covid-19

Oleh : Agus, M.Si Dosen Tata Kelola Pemilu, UIN Mataram

PEMERINTAH, DPR serta organisasi penyelenggara Pemilu yang terdiri dari KPU, Bawaslu, dan DKPP telah menyepakati pelaksanaan pemungutan suara Pilkada tahun 2020 bulan Desember.  Kesepakatan tersebut pun telah diundangkan dan pedmoannya mengikat seluruh penyelenggara, peserta, dan pemilih.

Artinya, apapun kelebihan dan kekurangan, potensi masalah dan tantangan, serta konsekuensinya, seluruh komponen bangsa saat ini dipandu untuk berjalan menuju bulan Desember 2020 dalam rangka mengantar calon pemimpin daerah menuju singgasana kuasanya, dengan mematuhi kebijakan pemerintah. Di ruang terbatas ini akan disajikan informasi perihal bagaimana berpilkada di era pandemi Covid-19 dengan harapan dapat menjadi salah satu referensi bersama.

Ada dua beban berpilakada di era pandemi Covid-19, yakni akuntabilitas terhadap terlaksananya prinsip-prinsip Pilkada demokratis, dan akuntabilitas terhadap kesehatan serta keselamatan publik. Konstitusi memerintahkan keduanya harus berjalan bersamaan. Seiring dengan itu, maka beban maha berat Pilkada telah diletakkan pada pundak penyelenggara. Lagi-lagi desain beban penyelenggara Pemilu tidak berbanding lurus dengan desain kapasitas organisasi penyelenggara.

Beban tanggung jawab, tugas dan kewajiban organisasi ditambah, tetapi kapasitas organisasi tidak diberi penambahan. Fenomena ini berpotensi mengulang peristiwa Pemilu serentak nasional tahun 2019 yang baru lalu, dimana pemilu serentak menyebabkan banyak penyelenggara menjadi korban karena beban kerja mereka melampaui batas kapasitasnya.

Berpilkada di era pandemik Covid-19 tidak mudah, karena itu perlu memperhatikan sejumlah permasalahan, yang utama adalah tuntutan akan ketaatan terhadap protokol COVID-19. Ada tiga aktor utama yang harus taat secara bersama-sama terhadap protokol COVID-19, yakni penyelenggara, peserta, dan pemilih.  Jika mengacu pada Pemilu 2019, jumlah penyelenggara Pemilu secara nasional sebanyak 7.856.105 (lihat data KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI) di Nusa Tenggara Barat (NTB) sekitar 8.657 orang (lihat data KPU Provinsi NTB dan Bawaslu NTB).

Jumlah tersebut belum dihitung dengan petugas pemutahiran dan pencocokan data pemilih, serta tenaga yang dikerahkan oleh KPU Kabupaten/Kota dalam proses logistik Pemilu, seperti pelipatan surat suara dan distribusi logistik, hingga tenaga relawan pengawas yang dikerahkan oleh Bawaslu, dan relawan demokrasi yang dikerahkan oleh KPU.

Pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya, jika mengacu pada daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019 di enam kabupaten dan satu kota dalam wilayah NTB yang akan menyelenggarakan Pilkada 2020 dari jam jam 07.00 hingga 13,00 WITA pada hari H pemungutan suara sebanyak 2.113.063 orang.

Disamping itu ada peserta Pemilu yang terdiri dari pasangan calon bersama tim mereka yang setiap hari bertemu dengan masyarakat secara terus-menerus. Memastikan seluruh orang tersebut taat pada protokol Covid-19 tentu tidak mudah. Karena itu, potensi kluster Pilkada  Covid-19 di NTB dan Indonesia layak menjadi perhatian dan antisipasi.

Sinergi atau kolaborasi utuh antara penyelenggara Pilkada yaitu KPU dan Bawaslu dari provinsi hingga kabupaten/kota, pemerintah daerah, gugus tugas, Polda maupun Polres, dan TNI maupun peserta Pilkada menjadi keharusan yang dipayungi oleh nilai publik (public value) yang sama yaitu kesehatan dan keselamatan publik.

Untuk itu, segmentasi pemilih yang sekiranya rawan perlu dipetakan, seperti pemilih lansia, orang tanpa gejala (OTG), orang dalam pengawasan (ODP), dan pemilih dalam pengawasan (PDP). Penyelenggara pilkada, gugus tugas, dan Pemda perlu mendiskusikan pemetaan ini secara terus-menerus.  Demikian halnya dengan bakal pasangan calon beserta tim mereka yang setiap hari bertemu masyarakat penting agar sejak dini dilakukan rapid-test untuk mencegah penularan.

Komunikasi dialogis yakni komunikasi publik antara semua aktor, juga harus difaslitasi oleh media maenstrrem maupun media sosial. Jajaran media massa selayaknya menjadikan isu kesehatan dan keselamatan publik dalam Pilkada 2020 sebagai baris terdepan wacana publik selama kurang lebih lima bulan kedepan.

Tujuannya agar terbangun kesadaran bersama bahwa politik dan demokrasi harus harus berpijak pada nilai kemanusiaan. Maka memfasilitasi hak politik warga negara, setidaknya sama pentingnya dengan menjaga kesehatan dan keselamatan mereka. Sebab hak politik dan hak untuk hidup, sama-sama merupakan hak asasi manusia yang harus dilindungi negara.

Seluruh peraturan teknis penyelenggaraan Pilkada yang diproduk oleh KPU maupun Bawaslu, baik dalam bentuk peraturan, keputusan, maupun ederan, tidak boleh abai terhadap protokol COVID-19. Penyelenggara Pemilu di daerah khususnya di tingkat kabupaten/kota, kecamatan, desa hingga tempat pemungutan suara (TPS) untuk saat ini, belum memiliki kapasitas cukup sebagai administrator Pemilu yang handal. Akibatnya sikap kerja atau mental kerja (attitude) mereka terkadang masih mekanistik, formalistik, dan prosedural yang dimanifestasikan oleh perilaku juknisme.

Dalam kondisi yang demikian, intensitas perubahan peraturan, keputusan, dan ederan yang terlalu tinggi dan terkadang inkonsisten, berpotensi menyebabkan kebingungan di tingkat implementator atau mereka yang bertugas di kabupaten/kota hingga TPS. Jika dalam Pilkada di era COVID-19, intensitas perubahan peraturan, kuputusan, dan ederan dari pusat masih tinggi sebagaimana yang terjadi pada Pemilu dan Pilkada masa lalu yang normal, tentu saja akan menambah beban administrator sekaligus menambah tingkat stress kerja mereka.

Jika beban dan stress kerja para administrator Pemilu tinggi, maka tidak hanya potensi konflik yang muncul tetapi jauh lebih berat dari itu adalah potensi jatuh sakit dan meninggalnya para administrator.

Sementara perhatian negara terhadap para pendekar demokrasi di negeri ini belum cukup baik. Misalnya mereka tidak memiliki asuransi kesehatan, atau jaminan keselematan kerja lainnya.

Bagian akhir yang selayaknya diperhatikan dalam berpilkada tahun ini adalah kecukupan sekaligus efisiensi dan efektivitas anggaran Pilkada berprespektif Covid-19. Konsekuensi dari Pilkada di era pandemi Covid-19 salah satunya pada pembiayaan sarana dan prasarana penunjang keselamatan publik, minimal sama dengan standard protokol Covid-19. Pengadaan alat pelindung diri (APD) bagi penyelenggara beserta peralatan lainnya memang dianggarkan melalui APBN.

Namun pelindung bagi pemilih dan peserta Pilkada terutama pada momentum-momentum pertemuan banyak orang belum memadai. Sedangkan karekteristik virus ini adalah penularan melalui hubungan-hubungan sosial yang berbentuk kontak langsung. Karekteristik ini yang menyebabkan penanganan Covid-19 tidak boleh parsial, melainkan harus holistik, termasuk pada manajemen Pilkada. (*)

 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

NTB Waspada, Penularan Korona Terdeteksi di Usaha Rumahan

Penularan virus Korona di NTB kian tidak terkendali. Transmisi lokal kian merajalela. Hampir tidak ada ruang yang bebas dari penularan virus. Bahkan rumah pun mulai tidak aman. Terutama bagi mereka yang membuka usaha di rumah.

Lolos SKB, Peserta CPNS Wajib Daftar Ulang, Terakhir 7 Agustus

Panitia seleksi nasional (panselnas) CPNS 2019 sudah memutuskan melanjutkan tahapan rekrutmen. Bagi pelamar yang dinyatakan lulus ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB), wajib daftar ulang. Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengumumkan daftar ulang dilakukan 1-7 Agutus.

Desa Sekotong Tengah Pertahankan Status Zona Hijau Covid 19

Desa Sekotong Tengah terus mempertahankan status zona hijau Covid-19. Langkah sukses ini tak lepas dari upaya pemdes bersama masyarakat dengan dibantu TNI-Polri. Kuncinya, mitigasi dilakukan sedari awal kemunculan covid-19.

VIDEO : Polda NTB Bongkar Penyelundupan 2 Kg Sabu di Cakranegara

Penderita rabun ayam bakal sulit melihat jika kekurangan sumber cahaya. Tetapi, kekurangan para penderita penyakit tersebut malah  dimanfaatkan oleh para bandar narkoba. Untuk menyelundupkan sabu.

Tertangkap di Bandara Lombok, Satpam Selundupkan Sabu dari Batam

Pria asal Batam berinisial AK, 47 tahun dibekuk tim khusus Ditresnarkoba Polda NTB, Minggu (2/8). Pria yang bekerja  sebagai satpam itu ditangkap setelah turun dari pesawat di Bandara Internasional Lombok (BIL).

Pathul Bahri, Pasrah Bila tak Diusung Golkar

HL Pathul Bahri enggan menanggapi hasil survei beberapa lembaga yang menempatkan elektabilitasnya nyaris di bawah satu digit. Salah satunya survei Olat Maras Institute yang menempatkannya di angka 13,9 persen. “Ya itu urusan di sana,” katanya.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Tertangkap di Bandara Lombok, Satpam Selundupkan Sabu dari Batam

Pria asal Batam berinisial AK, 47 tahun dibekuk tim khusus Ditresnarkoba Polda NTB, Minggu (2/8). Pria yang bekerja  sebagai satpam itu ditangkap setelah turun dari pesawat di Bandara Internasional Lombok (BIL).

Pathul Bahri, Pasrah Bila tak Diusung Golkar

HL Pathul Bahri enggan menanggapi hasil survei beberapa lembaga yang menempatkan elektabilitasnya nyaris di bawah satu digit. Salah satunya survei Olat Maras Institute yang menempatkannya di angka 13,9 persen. “Ya itu urusan di sana,” katanya.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Jumlah Pasien Korona NTB dalam Kondisi Kritis Melonjak Drastis

Semakin banyak pasien Covid-19 masuk ke RSUD NTB dalam kondisi parah. ”Pasien datang sudah dalam keadaan gagal napas,” kata Direktur RSUD NTB dr H Lalu Hamzi Fikri usai meninjau pembangunan rumah sakit darurat khusus Covid-19, Rabu  (29/7).
Enable Notifications.    Ok No thanks