alexametrics
Selasa, 14 Juli 2020
Selasa, 14 Juli 2020

New Normal, Penerapan dan Dilemanya

Oleh: Dr.Rohadi Sp.BS, Ketua IDI Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat

“SETIAP orang berhak atas Perlindungan Diri Pribadi, Keluarga, Kehormatan, Martabat dan harta Benda yang di bawah kekuasaannya serta berhak atas Rasa Aman dan Perlindungan dari Ancaman Ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi” Begitulah kira-kira bunyi dari Pasal 28G ayat 1 UUD 1945. Sehingga penting untuk memberikan kebijakan dan pendapat yang baik dalam penangan kasus Covid-19 ini.

Nusa Tenggara Barat (NTB) sudah memasuki triwulan pertamanya dalam penanganan kasus Covid-19. Hingga 3 Juni 2020 jumlah kasus di NTB berjumlah total 705 kasus dan didominasi oleh Kota Mataram sebanyak 247 orang.

Jumlah penduduk Kota Mataram pada tahun 2020 diperkirakan 495.681 jiwa.  Persebaran kelompok beresiko seperti  kelompok usia tua (>60 tahun) sejumlah 30.133 Jiwa, dan kelompok usia muda (<15 tahun) yaitu 120.594 (Data BPS Kota Mataram  2016).

Jika mengambil proyeksi demikian, maka akan banyak sekali kelompok usia yang berisiko untuk terjangkit covid 19. Hal ini mengingat kondisi dari status imunitas mereka yang rentan.  Kondisi ini menjadikan ada sekitar 30.4 persen penduduk Kota Mataram berisiko untuk terjangkit dan dirawat di Fasilitas Kesehatan.

Pertanggal 2 Juni, Indeksi Reproduksi Virus (R0) Corona yang dilansir dari TheBonza.com menyebutkan NTB masih 1.19 (R0 >1). Artinya ialah 1 orang dapat menularkan kepada 2 orang di sekitarnya. kemudian  jika kasus positif covid yang baru ditemukan ialah 247 di Kota mataram, artinya masih ada sekitar 492 orang lagi, yang bisa saja dari 400++ orang ini dapat menularkan ke 2 orang kembali jika nilai indeks R0 NTB masih di atas 1.

Jika melihat nilai tersebut, tentunya fasilitas kesehatan kita dan tenaga medis harus sudah siap, agar tidak ada lonjakan pasien covid yang datang sewaktu waktu. Belum lagi diberitakan tenaga medis NTB sebanyak 67 orang dilaporkan positif covid. Hal ini tentunya menjadi tolak ukur sistem pelayanan kesehatan kita, sebab kita tidak ingin lonjakan pasien yang terjadi tidak mampu di akomodir oleh fasilitas kesehatan yang ada di kota mataram, seperti apa yang terjadi pada Kota Surabaya.

Kebijakan sebaiknya mengedepankan aspek kesehatan, terutama aspek-aspek jika berada di keramaian dengan menjaga jarak dan menggunakan masker. Jika hal tersebut tidak akan terhenti. Sebelum melakukan adaptasi terhadap kondisi, ada baiknya mengkaji dari berbagai aspek dimana baik buruk dan untung rugi dari suatu kebijakan.

Dalam praktik kedokteran sendiripun harus tetap menjungjung asas “Do Not Harm” artinya jangan menambahkan kesakitan kepada manusia, sehingga apapun kebijakan yang kita ingin tetapkan haruslah mengedepankan kaidah tersebut.

Dalam tatanan “New Normal” yang marak dibahas hal ini menjadi suatu solusi yang dianggap dapat membantu kita dalam beradaptasi di masa pandemic covid ini.

Namun, apakah saat ini New Normal dapat diterapkan di Kota Mataram?

Dalam prinsipnya WHO menganjurkan new normal apabila sudah memiliki syarat berupa: Kriteria yang pertama adalah negara/wilayah yang akan menerapkan konsep new normal harus memiliki bukti bahwa penularan Covid-19 di wilayahnya telah bisa dikendalikan dengan (R0) <1.

Kedua sistem kesehatan yang ada sudah mampu melakukan identifikasi, isolasi, pengujian, pelacakan kontak, hingga melakukan karantina orang yang terinfeksi, ketiga risiko wabah virus corona harus ditekan untuk wilayah atau tempat dengan kerentanan yang tinggi.

Utamanya adalah di panti wreda, fasilitas kesehatan mental, serta kawasan pemukiman yang padat, keempat  penetapan langkah-langkah pencegahan di lingkungan kerja seperti menggunakan masker, cuci tangan dan menjaga jarak; kelima: risiko terhadap kasus dari pembawa virus yang masuk ke suatu wilayah harus bisa dikendalikan; keenam adanya partisipasi masyrakat yang terlibat dalam proses transisi new normal.

Jika melihat demikian, maka NTB khususnya Kota Mataram harus bekerja lebih ekstra lagi agar penerapan new normal dapat berlangsung secara sungguh-sungguh dan efektif tanpa mengorbankan banyak pihak, baik masyarakat dan tenaga kesehatan itu sendiri. Prinsip new normal tentunya berdasar, tidak hanya menyerah untuk memanfaatkan status imunitas, dan perasaan Bahagia saja, walau hal ini juga berkontribusi namun sebagai faktor pendukung saja.

Sehingga akan sangat bijak jika kita melakukan evaluasi terus menerus, dan mengambil keputusan yang sangat tepat untuk kebaikan banyak orang sebab kita semua bersama dengan warga bertanggungjawab menuntaskan ini. (*)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Banyak Warga Mataram Menyepelekan Korona

Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram membubarkan kegiatan Car Free Day (CFD) di Jalan Udayana, kemarin. Sebab, kegiatan ini dinilai ilegal. Belum mendapat izin dari pemerintah dan aparat keamanan.

Bantu Nelayan Lobster, Pemprov NTB Diminta Lobi Pemerintah Pusat

Sebagian nelayan lobster di Dusun Awang Balak Desa Mertak, Pujut, Lombok Tengah beralih menjadi pekerja migran Indonesia (PMI). “Mereka berangkat sejak larangan ekspor benih lobster,” tutur salah seorang nelayan lobster Sayid Kadir Al Idrus pada Lombok Post, Minggu (12/7/2020).

Pemprov Kerahkan OPD dan Pol PP Awasi 19 Pasar di Mataram

Pemprov NTB mengerahkan pegawai dan anggota polisi pamong praja mengawasi pasar tradisional di Kota Mataram. Hal itu dilakukan untuk mencegah penularan virus korona.

Mulai Ramai Pengunjung, Perekonomian di Sembalun Menggeliat Lagi

Kawasan wisata Sembalun, Lombok Timur mulai ramai dikunjungi wisatawan lokal. Peningkatan pengunjung memang terasa sepekan terakhir.

Lembaga Pendidikan Nonformal di Mataram Dilarang Belajar Tatap Muka

Bukan hanya sekolah, Pemkot Mataram belum mengizinkan lembaga pendidikan nonformal (PNF) menggelar Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tatap muka. ”Masih dilarang,” kata Kepala Disdik Kota Mataram H Lalu Fatwir Uzali, kepada Lombok Post Minggu (12/7/2020).

Penuhi Persyaratan, Sekolah di NTB Bisa Buka Mulai September

Tahun ajaran baru 2020/2021 tepat dimulai hari ini. Namun, karena pandemi, sekolah belum diperbolehkan menggelar KBM (kegiatan belajar mengajar) tatap muka. ”Tidak diperkenankan,” kata Gubernur NTB H Zulkieflimansyah, seperti yang tertulis dalam surat edarannya.

Paling Sering Dibaca

Usai Pemakaman, Kades Sigerongan Lobar dan Lima Warga Lainnya Reaktif

Aktivitas di Kantor Desa Sigerongan lumpuh. Menyusul hasil rapid test kepala desa dan sejumlah warganya reaktif. Selama 14 hari ke depan, pelayanan di kantor desa ditiadakan sementara.

Diserang Penjahat, Perwira Polisi di Sumbawa Meninggal Dunia

IPDA Uji Siswanto, Kepala Unit (Kanit) Reskrim Polsek Utan, Sumbawa gugur dalam bertugas. Ayah tiga anak ini diserang oleh seorang terlapor berinisial RH alias Bim kasus pengancaman. Korban diserang, setelah mendamaikan warga dengan terduga pelaku.

Ikuti Mataram, Lobar Berlakukan Jam Malam

erkembangan pandemi Covid-19 di Lombok Barat (Lobar) semakin mengkhawatirkan. Kasus positif yang mencapai 300 lebih, menjadi atensi penuh Polres Lobar dalam melakukan upaya pencegahan penularan.

Tertangkap, Buron Pembunuh Polisi di Sumbawa Ditembak

Pelarian RH alias Bim terhenti pada Minggu pagi kemarin. Tersangka kasus penganiayaan yang menewaskan Uji Siswanto, Kanit Reskrim Polsek Utan tertangkap.

Liburan di Sungai Dodokan Lobar, Bayar Rp 5 Ribu Wisata Sampai Puas

Orang kreatif bisa membuat peluangnya sendiri. Itulah yang dilakukan Siali, warga Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung. Ia membuat Sungai Dodokan jadi spot wisata baru di Lombok Barat (Lobar).
Enable Notifications.    Ok No thanks